Tabooo.id: Nasional – Nama AKBP Didik Putra Kuncoro pernah identik dengan jabatan dan kewenangan. Kini, nama itu identik dengan ruang sidang etik. Kamis (19/2/2026) pagi, mantan Kapolres Bima Kota itu melangkah masuk ke Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, bukan sebagai penegak hukum melainkan sebagai pihak yang diadili oleh institusinya sendiri.
Ia tiba sekitar pukul 09.41 WIB. Didik mengenakan seragam dinas lengkap, termasuk topi perwira menengah. Penampilan itu terasa kontras. Sebab, statusnya bukan lagi sekadar anggota Polri aktif, tetapi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berlangsung tertutup. Publik tidak bisa menyaksikan langsung prosesnya. Namun pesan simboliknya jelas: seorang perwira menengah kini harus mempertanggungjawabkan integritasnya di hadapan lembaga yang dulu ia wakili.
Penegak Hukum Masuk Lingkaran Tuduhan
Kasus ini tidak berhenti pada sidang etik. Penyidik Bareskrim Polri juga memproses Didik secara pidana. Artinya, ia menghadapi dua jalur sekaligus: sanksi etik dan ancaman hukum.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan institusinya tidak akan memberi ruang toleransi, bahkan kepada orang dalam sendiri.
Ia menyatakan Polri tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun yang terlibat narkotika. Ia juga menekankan pimpinan Polri menjamin tidak ada impunitas.
Pernyataan ini penting, tetapi publik sudah sering mendengarnya. Setiap kali aparat terseret narkoba, janji ketegasan selalu muncul. Yang sering dipertanyakan justru konsistensinya.
Kasus ini memperkuat kekhawatiran lama: jaringan narkotika tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga berpotensi menyusup ke institusi penegak hukum.
Dan ketika itu terjadi, dampaknya jauh lebih dalam daripada sekadar pelanggaran hukum.
Pukulan Telak bagi Kepercayaan Publik
Bagi masyarakat, polisi bukan sekadar profesi. Polisi adalah simbol perlindungan. Karena itu, ketika seorang Kapolres terseret narkoba, yang runtuh bukan hanya karier individu tetapi juga kepercayaan publik.
Kepercayaan adalah fondasi utama penegakan hukum. Tanpa itu, setiap operasi, setiap razia, dan setiap penangkapan akan selalu dipandang dengan kecurigaan.
Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka bergantung pada polisi untuk keamanan sehari-hari. Namun kasus seperti ini membuat jarak psikologis semakin lebar.
Bagaimana publik bisa percaya sepenuhnya, jika sebagian penegaknya justru terjerat kasus yang sama dengan para pelaku yang mereka kejar?
Sidang Etik: Ujian Serius atau Sekadar Prosedur?
Sidang KKEP akan menentukan nasib karier Didik. Ia bisa menerima sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat, atau konsekuensi etik lainnya.
Namun bagi publik, pertanyaan yang lebih besar bukan hanya soal satu orang.
Pertanyaannya: apakah ini kasus individu, atau gejala masalah yang lebih dalam?
Polri berulang kali menyatakan komitmen bersih dari narkoba. Namun setiap kali seorang perwira tersandung, komitmen itu kembali diuji.
Sidang ini bukan sekadar mengadili seorang mantan Kapolres. Sidang ini mengadili kredibilitas institusi.
Dan di negeri di mana polisi seharusnya menjadi benteng terakhir melawan narkoba, publik kini dipaksa melihat ironi paling pahit ketika benteng itu justru retak dari dalam. @dimas
