Ribuan ASN Jawa Barat terjerat judi online dengan transaksi mencapai Rp14 miliar. Kasus ini menjadi alarm serius bagi integritas birokrasi dan pengawasan ASN.
Tabooo.id: Jawa Barat – Angka itu bukan sekadar statistik. Sebanyak 2.663 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat bermain judi online. Nilai transaksi mereka menembus Rp14 miliar. Fakta itu memperlihatkan bahwa perjudian digital kini merambah birokrasi.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per Kamis (16/7/2026) mengungkap nama dan alamat ASN yang diduga terlibat. Nilai transaksi mereka sangat beragam. Ada yang hanya mempertaruhkan Rp10.000. Ada pula seorang pegawai di salah satu dinas yang mencatat transaksi hingga Rp600 juta.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku terkejut melihat besarnya transaksi tersebut. Ia bahkan menemukan ASN yang mendekati masa pensiun masih aktif bermain judi online.
“Saya heran ada ASN yang menghabiskan uang hingga ratusan juta untuk judol. Bahkan ada yang sudah mau pensiun masih terjerat. Bagaimana dengan tabungannya untuk hari tua?” kata Erwan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bergerak. Inspektorat akan memanggil setiap ASN sesuai data PPATK. Pemerintah juga menyiapkan sanksi sesuai aturan kepegawaian.
“Kami akan meminta klarifikasi dari setiap ASN yang terlibat. Jika terbukti melanggar, mereka akan menerima sanksi sesuai regulasi,” tegas Erwan.
Ketika Pengabdian Berubah Menjadi Pertaruhan
Temuan ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa ribuan aparatur negara ikut masuk ke lingkaran judi online?
Pengamat kebijakan publik dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai fenomena tersebut sangat mengejutkan. Selama ini, masyarakat lebih sering mengaitkan judi online dengan kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Nandang, sebagian ASN kemungkinan tergoda memperoleh uang secara instan. Padahal, pemerintah tidak memangkas gaji maupun tambahan penghasilan pegawai akibat efisiensi anggaran.
“Langkah Pemprov Jabar membuka data ini patut diapresiasi. Namun, fakta ini juga menunjukkan pengawasan internal terhadap ancaman judi online masih lemah,” ujarnya.
Judi online kini tidak lagi mengenal profesi. Teknologi membuat akses perjudian terbuka selama 24 jam. Ilusi kemenangan cepat membuat banyak orang mengabaikan risiko kerugian, termasuk aparatur negara.
BKD Kelompokkan ASN Berdasarkan Tingkat Risiko
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Dedi Supandi menjelaskan bahwa PPATK semula mencatat 2.694 ASN yang diduga bermain judi online. BKD kemudian memverifikasi seluruh data tersebut. Hasilnya, petugas tidak menemukan 15 nama, sedangkan sebagian lainnya sudah pensiun.
Verifikasi terakhir mencatat 2.663 ASN masih aktif. Sebanyak 419 orang berstatus pegawai negeri sipil. Sisanya merupakan PPPK dan PPPK paruh waktu.
Dedi menegaskan bahwa angka Rp14 miliar bukan hanya menunjukkan uang yang masuk ke bandar judi. Nilai itu juga mencakup dana yang kembali kepada pemain setelah menang.
BKD kemudian membagi para ASN ke dalam tiga kategori. Pertama, intensitas bermain. Kedua, waktu bermain, termasuk apakah mereka berjudi saat jam kerja. Ketiga, besarnya transaksi dibandingkan dengan gaji bulanan.
Hasil sementara menunjukkan sebagian besar ASN mengaku baru pertama kali bermain. Meski begitu, BKD sudah menemukan 279 ASN yang memenuhi syarat untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan.
Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah akan menjatuhkan sanksi bertahap. Sanksi itu meliputi penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemutusan kontrak bagi PPPK.
Ancaman Terbesar Bukan Sekadar Kehilangan Uang
Kasus ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi persoalan ekonomi semata. Persoalan utamanya terletak pada perilaku, pengendalian diri, dan lemahnya pengawasan di era digital.
Ironisnya, sebagian pelaku justru memiliki penghasilan tetap. Namun, mereka tetap mengejar keuntungan instan melalui permainan yang sejak awal lebih menguntungkan bandar.
Bagi birokrasi, persoalan ini jauh lebih besar daripada angka Rp14 miliar. Setiap transaksi yang dilakukan ASN ikut mengikis kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi teladan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya uang. Integritas aparatur negara juga ikut berada di meja taruhan. @dimas
