Rabu, 09/09/2026, menjadi hari terakhir bagi tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Penembakan terjadi ketika rombongan berada di wilayah tersebut. Tiga orang ASN dikirim negara kehilangan nyawa, sedangkan lima anggota rombongan lainnya selamat.
Tabooo.id – Tiga orang ASN dikirim negara kehilangan nyawa terdiri dari Aprida Rapi (49), Alfonsius Albinus Mehan (35), dan Wili Mbuik (25). Wili sempat mendapat perawatan di RSUD Wamena, tetapi luka tembak yang parah membuat nyawanya tidak tertolong.
Aparat kini mengejar pihak yang mereka duga bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kasus itu sekaligus membuka persoalan yang jauh lebih besar.
Mengapa orang yang menjalankan pelayanan negara harus mempertaruhkan nyawa ketika bekerja di wilayah konflik?.
ASN dikirim negara Yang Gugur Bukan Sekadar Tiga Pegawai
Aprida Rapi bertugas sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Alfonsius Albinus Mehan bekerja sebagai dokter hewan. Wili Mbuik merupakan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Pekerjaan mereka bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pertanian, peternakan, kesehatan hewan, dan distribusi bantuan membutuhkan kehadiran petugas di lapangan.
Rombongan tersebut menjalankan tugas pelayanan sebelum serangan terjadi. Mereka membawa program pemerintah menuju masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, kematian ketiganya tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga. Pelayanan publik juga kehilangan tenaga yang seharusnya bekerja di tengah masyarakat.
Tiga nyawa hilang. Pada saat yang sama, satu bagian dari rantai pelayanan pemerintah ikut terpukul.
Pelayanan Publik Tidak Berhenti di Gedung Pemerintahan
Dari pusat pemerintahan, sebuah program terlihat sederhana: ada anggaran, surat tugas, target, lalu laporan. Kondisi di lapangan berkata lain.
Petugas harus menempuh medan sulit untuk menjangkau masyarakat. Dokter hewan perlu mendatangi peternak. Tenaga pertanian harus melihat kondisi masyarakat secara langsung. Bantuan pemerintah pun membutuhkan orang yang membawa program tersebut hingga ke titik tujuan. Situasi keamanan akhirnya menjadi bagian dari persoalan pelayanan.
Ombudsman RI sebelumnya telah menyoroti hubungan antara keamanan dan kualitas pelayanan publik di Papua. Dalam kajiannya mengenai pelayanan publik di Tanah Papua, faktor keamanan menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi kemampuan pemerintah menjalankan layanan secara optimal.
Tragedi Muliama membuat persoalan itu kembali terlihat secara nyata. Satu surat tugas mungkin hanya membutuhkan beberapa lembar kertas. Perjalanan di belakangnya bisa mempertaruhkan satu nyawa.
ASN Dikirim Negara, Tetapi Sistem Perlindungannya?
Pemerintah telah membahas penanganan konflik dan pemulihan di Jayawijaya. Agenda tersebut mencakup penguatan keamanan, pelayanan dasar, pemulihan sosial-ekonomi, koordinasi antarlembaga, serta pendekatan dialogis. Persoalannya muncul ketika kebijakan bertemu dengan medan lapangan.
Pada 09/09/2026, ketika pemerintah membahas percepatan penanganan pascakonflik Jayawijaya dan Lanny Jaya, penembakan terhadap pegawai Dinas Pertanian juga terjadi di wilayah Jayawijaya. Kontras itu layak menjadi bahan evaluasi.
Negara memang harus hadir di wilayah terpencil dan rawan konflik. Namun, kehadiran tersebut membutuhkan sistem perlindungan yang mampu mengikuti tingkat ancaman.
Pemerintah perlu memetakan risiko sebelum mengirim petugas. Koordinasi keamanan harus berjalan sebelum perjalanan dimulai. Jalur komunikasi darurat juga perlu tersedia, begitu pula mekanisme evakuasi ketika situasi berubah.
Keselamatan bukan agenda setelah tragedi. Keselamatan harus masuk ke dalam desain pelayanan sejak awal.
ASN dikirim negara Hadir Membawa Pelayanan, Bukan Membawa Ancaman
Kematian Alfonsius memicu keprihatinan dari organisasi profesi dokter hewan.
Ketua PDHI Jawa Barat V, drh. Mirjawal, meminta pemerintah mengevaluasi sistem pengamanan tenaga profesional yang bekerja di wilayah rawan pada 10/09/2026.
“Tidak boleh ada lagi dokter hewan, tenaga kesehatan hewan, ataupun petugas pelayanan publik yang berangkat menjalankan tugas tanpa perlindungan yang memadai. Mereka hadir membawa pelayanan, bukan membawa ancaman.”
Pernyataan tersebut menempatkan keselamatan petugas sebagai bagian dari tanggung jawab negara.
ASN memang memiliki kewajiban menjalankan tugas. Namun, kewajiban itu tidak menghapus hak mereka atas perlindungan.
Penelitian mengenai perlindungan ASN di wilayah rawan konflik Papua juga menyoroti kebutuhan penguatan perlindungan fisik dan hukum, dukungan anggaran, pelatihan, serta pendekatan berbasis risiko.
Artinya, pengabdian membutuhkan keberanian. Sistem negara tetap harus menyediakan perlindungan agar keberanian itu tidak berubah menjadi pengorbanan yang sia-sia.
Tiga Selongsong dan Satu Penyelidikan
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan aparat menemukan tiga selongsong peluru di lokasi kejadian.
Dua selongsong berkaliber 5,56 milimeter, sedangkan satu lainnya berkaliber 9 milimeter.
“Kita temukan tiga selongsong, di antaranya dua berukuran 5,56 milimeter, ini amunisi dari senjata api laras panjang. Lalu satu selongsong kaliber 9 milimeter, ini adalah amunisi dari senjata api laras pendek.”
Tim kepolisian juga menemukan jejak darah dan memeriksa saksi yang selamat. Dari pemeriksaan tersebut, aparat memperoleh ciri-ciri terduga pelaku dan memperkirakan jumlah mereka sekitar delapan orang.
Identitas maupun motif pelaku belum dapat dipastikan. Karena itu, media harus menempatkan informasi tersebut secara proporsional. Dugaan tetap menjadi dugaan sampai penyidik memperoleh bukti yang cukup.
Berita yang tajam tidak membutuhkan tuduhan yang tergesa-gesa. Ketajamannya justru muncul dari keberanian menjaga fakta tetap pada tempatnya.
Ketika Telepon Korban Masuk ke Rumah Keluarga
Setelah penembakan, persoalan tersebut merembet ke ruang digital. Sebuah video berdurasi sekitar 50 detik beredar di media sosial.
Rekaman itu memperlihatkan seorang pria yang diduga mengambil telepon Wili kemudian melakukan panggilan video dengan keluarga korban.
Percakapan tersebut memuat pertanyaan keluarga mengenai alasan Wili ditembak. Pria dalam rekaman juga menyampaikan pernyataan yang mengaitkan penembakan dengan perjuangan kemerdekaan.
Aparat belum mengidentifikasi pria tersebut. Yusuf pada 11/09/2026 juga mengatakan penyidik masih mendalami video itu.
Tante Wili, Selfi Mbuik, mengatakan keluarga masih mengalami syok setelah kehilangan anggota keluarga mereka.
Bagi keluarga, persoalan tidak berhenti ketika peluru menembus tubuh Wili. Teror justru masuk sampai ke layar telepon mereka.
Pulang Bukan Sebagai Pekerja, Tetapi Sebagai Jenazah
Wili berangkat dari Rote Ndao untuk bekerja di Papua. Setelah kematiannya, jenazah harus menempuh perjalanan panjang menuju kampung halaman.
Pada 10/09/2026, keluarga menunggu kepulangan Wili melalui jalur udara dari Wamena menuju Jayapura, kemudian menuju Makassar dan Kupang. Perjalanan berlanjut ke Rote Ndao menggunakan kapal laut pada 11/09/2026.
Jarak geografis tersebut kini memiliki makna lain. Seorang anak pergi merantau untuk bekerja sedangkan keluarga berharap ia pulang membawa cerita tentang pekerjaannya namun yang datang justru peti jenazah.
Program Harus Sampai, Manusianya Juga Harus Pulang
Masyarakat Papua tetap membutuhkan pelayanan pemerintah. Pertanian tidak boleh berhenti. Peternakan membutuhkan pendampingan. Layanan kesehatan tetap harus berjalan.
Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengirim petugas tanpa mitigasi risiko.
Pemerintah perlu mengaudit seluruh mekanisme penugasan di wilayah rawan. Pemetaan keamanan, komunikasi darurat, pendampingan, jalur evakuasi, hingga perlindungan keluarga harus masuk dalam perhitungan.
Negara boleh mengambil risiko kebijakan. Negara tidak boleh menjadikan nyawa petugas sebagai biaya yang dianggap wajar.
Yang Sebenarnya Dipertaruhkan
Tragedi Muliama tidak cukup dijawab dengan memburu pelaku. Penegakan hukum memang wajib berjalan sampai tuntas.Penyelidikan terhadap identitas dan motif juga harus berlangsung berdasarkan bukti.
Di atas semua itu, pemerintah perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar Apa yang sudah dilakukan negara sebelum pelatuk itu ditarik?
Sebab pelayanan publik memang harus mencapai pelosok. Tetapi orang yang membawa pelayanan itu juga harus memiliki kesempatan untuk pulang. @teguh
