Tiga pegawai tewas di Papua, Gugurnya Wili Mbuik dan Rekan Kerja dalam Tugas Pengabdian Tugas mulia demi mengabdi kepada masyarakat dan negara harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mereka berangkat membawa tugas pembangunan. Mereka justru pulang sebagai jenazah.
Tabooo.id: Jayawijaya – Tiga pegawai tewas di Papua berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam penembakan di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Papua Pegunungan, Rabu, 09/09/2026. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.53 WIT ketika rombongan perjalanan kembali ke Wamena setelah meninjau kegiatan cetak sawah.
Ketiga korban yakni Wili Mbuik, Aprida Rapi, dan drh. Alfonsius Albinus Mehan. Wili sempat mendapat perawatan di RSUD Wamena sebelum akhirnya meninggal dunia.
Pulang dari Tugas, Berhadapan dengan Tembakan, Tiga Pegawai Tewas di Papua
Menurut keterangan perkembangan aparat, rombongan berjumlah 11 orang. Mereka sebelumnya bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau program cetak sawah.
Dalam perjalanan kembali, rombongan diduga dihadang kelompok bersenjata. Aparat menyebut pelaku kemudian memisahkan delapan orang dari tiga pegawai yang menjadi sasaran penembakan.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, memastikan aparat melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan kronologi.
“Kami memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi, mengidentifikasi para pelaku, serta memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” kata Faizal, Rabu, 09/09/2026.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo kemudian mengatakan polisi masih mendalami siapa pelaku sebenarnya.
Pada Kamis, 10/09/2026, Yusuf menyatakan polisi belum terburu-buru menetapkan kelompok tertentu sebagai pelaku. Polisi masih mengandalkan keterangan saksi, alat bukti, dan olah tempat kejadian perkara. Artinya, penyebutan kelompok tertentu masih berada pada tahap dugaan penyelidikan.
Tiga Nama, Tiga Kehilangan
Wili Mbuik menjadi korban yang sempat memperoleh pertolongan medis. Ia mengalami luka tembak dan dievakuasi ke RSUD Wamena.
Namun, upaya medis tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Jenazah Wili kemudian diberangkatkan dari Wamena menuju Kupang melalui Jayapura dan Makassar pada Kamis, 10 September 2026. Rencananya, jenazah melanjutkan perjalanan menuju Rote Ndao menggunakan kapal pada Jumat, 11/09/2026.
Dua korban lainnya ialah Aprida Rapi, 49 tahun, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Jayawijaya, serta drh. Alfonsius Albinus Mehan, 35 tahun, dokter hewan pada instansi tersebut.
Mereka bukan personel tempur. Mereka bekerja di sektor pertanian dan pelayanan masyarakat. Justru di situlah tragedinya terasa lebih keras.
Papua dan Pertanyaan yang Belum Selesai
Penembakan ini terjadi ketika pemerintah masih berusaha memulihkan Papua Pegunungan dari konflik sosial dan keamanan.
Pada 9 September 2026, BNPB menyebut pemerintah pusat masih melakukan percepatan penanganan pascakonflik sosial di Jayawijaya dan Lanny Jaya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bahkan memperpanjang status tanggap darurat konflik sosial hingga 31/12/2026.
Beberapa bulan sebelumnya, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan aparat juga menyepakati penguatan perdamaian serta penegakan hukum di Papua Pegunungan.
Kesepakatan itu menegaskan satu hal pembangunan tidak bisa berjalan tanpa keamanan. Badan Pengarah Papua juga pernah menekankan bahwa perdamaian tidak cukup berhenti pada kesepakatan adat.
“Papua Pegunungan membutuhkan situasi yang aman dan kondusif agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” kata Dafrin Muksin dari Pokja Papua Polhukam BPP, 13/07/2026.
Kalimat itu kini terasa jauh lebih berat. Sebab, salah satu pekerjaan yang seharusnya dilindungi oleh stabilitas keamanan justru berakhir dengan tiga kematian.
Ketika Pelayanan Publik Masuk ke Garis Bahaya
Persoalannya bukan hanya tiga pegawai yang gugur. Ada pertanyaan lebih besar yang harus dijawab pemerintah seberapa aman orang yang dikirim negara untuk melayani masyarakat di wilayah rawan konflik?
Pada 23/02/2026, Polda Papua menggelar rapat koordinasi keamanan Papua Pegunungan dengan pemerintah daerah dan unsur TNI. Forum tersebut secara khusus membahas keamanan yang berdampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, pada 18/05/2026 mengatakan Papua membutuhkan kombinasi pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial.
“Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan,” ujar Selamat Ginting.
Pandangan itu penting dibaca setelah tragedi Muliama. Sebab pembangunan tidak hanya berarti membuka jalan atau mencetak sawah. Negara juga harus memastikan manusia yang menjalankan pembangunan bisa pulang dengan selamat.
HAM Bukan Cuma Soal Korban
Dimensi kemanusiaan juga tidak bisa dilepaskan dari konflik Papua.
Pada 21/08/2026, Komnas HAM bersama Gugus Tugas Papua UGM membahas pemenuhan hak pengungsi internal akibat konflik di Papua. Forum tersebut menyoroti pemenuhan hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan serta perlindungan kelompok rentan.
Sementara itu, pembela HAM Theo Hesegem pada 04/02/2026 mengingatkan bahwa warga sipil Papua maupun non-Papua terus menjadi korban kekerasan konflik.
“Saya selalu mencucurkan air mata karena sangat prihatin melihat masyarakat sipil orang asli Papua dan non Papua yang selalu jadi korban kekerasan konflik bersenjata,” ujar Theo.
Muliama kembali memperlihatkan persoalan itu. Ketika konflik bersenjata menyentuh pekerja sipil, batas antara zona konflik dan ruang pelayanan publik menjadi semakin tipis.
Negara Tak Boleh Cuma Menghitung Korban
Tiga orang telah meninggal dan itu fakta pertama, Pelaku masih diburu itu fakta kedua. Namun ada fakta ketiga yang tidak boleh hilang dari pemberitaan yaitu, Pelayanan publik membutuhkan rasa aman.
Guru membutuhkan keamanan untuk mengajar, Tenaga kesehatan membutuhkan keamanan untuk merawat, Petugas pertanian membutuhkan keamanan untuk bekerja.
ASN membutuhkan keamanan untuk menjalankan mandat negara. Jika mereka harus mempertaruhkan nyawa setiap kali keluar menjalankan tugas, persoalannya bukan lagi sekadar keamanan individu.
Ini sudah menyentuh kemampuan negara memastikan pelayanan publik tetap hidup di tengah konflik.
Ini bukan sekadar penembakan di Muliama. Ini alarm bahwa pembangunan tanpa perlindungan manusia akan selalu punya harga yang terlalu mahal.
Dan kali ini, harga itu dibayar oleh Wili Mbuik, Aprida Rapi, dan drh. Alfonsius Albinus Mehan.
Mereka pergi untuk bekerja, Mereka tidak pulang. Pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa pelakunya.
Pertanyaannya kapan negara mampu membuat orang yang datang untuk melayani masyarakat merasa aman untuk pulang?. @teguh
