Tak punya ponsel dan tak bisa baca tulis, Darmi (63) dicoret dari bansos karena terindikasi judi online. Desa ajukan sanggahan.
Tabooo.id – Darmi (63) tidak pernah mengenal dunia judi online.
Perempuan asal Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, itu bahkan tidak memiliki ponsel.
Ia juga tidak bisa membaca dan menulis karena tidak pernah bersekolah.
Namun, sistem bantuan sosial justru mencatat namanya sebagai penerima yang terindikasi terkait aktivitas judi online.
Catatan tersebut membuat bantuan pangan yang selama ini menopang keluarganya terhenti.
Bagi Darmi, persoalan itu terasa asing.
Ia tidak tahu mengapa namanya masuk dalam sistem tersebut. Ia juga tidak tahu mengapa bantuan yang dulu rutin diterima tiba-tiba berhenti.
“Sudah lama saya lupa tidak dapat bantuan,” kata Darmi, Jumat (28/8/2026) dikutip dari Kompas.com.
Sebelumnya, Darmi menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200.000 per bulan.
Pemerintah mencairkan bantuan itu setiap tiga bulan. Dalam satu pencairan, Darmi menerima Rp600.000.
Jumlah tersebut tidak pernah menjadi uang berlebih bagi keluarganya.
“Kalau dapat Rp600.000 itu bisa buat beli beras,” ujarnya.
Di Rumah Darmi, Rp600.000 Berarti Beras
Darmi tinggal bersama suaminya, Dayat (77), dan seorang anak perempuan yang mengalami gangguan jiwa.
Keluarga itu hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas.
Darmi mengerjakan pekerjaan rumahan untuk mendapatkan uang. Ia memotong benang sisa jahitan dan mengobras pakaian atau celana.
Penghasilan dari pekerjaan tersebut ia gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
Beras menjadi kebutuhan utama.
Darmi harus membeli beras dengan harga sekitar Rp16.000 per kilogram.
Sementara itu, Dayat tidak lagi memiliki penghasilan tetap.
Dulu, ia mencari kayu bakar untuk dijual ketika kondisi tubuhnya masih kuat. Kini, usia membuat pekerjaan itu semakin sulit ia lakukan secara rutin.
Keluarga tersebut akhirnya mengandalkan bantuan orang lain.
“Biasanya dibantu tetangga kanan kiri. Pak lurah juga ngasih,” kata Darmi.
Ketika bantuan tidak cukup, ia memilih berutang.
“Kadang ya ngutang ke sana ke sini,” ujarnya.
Kehidupan keluarga itu berjalan dari satu kebutuhan ke kebutuhan berikutnya.
Karena itu, penghentian BPNT bukan sekadar perubahan status dalam sistem.
Bagi Darmi, keputusan tersebut langsung menyentuh isi dapurnya.
Sistem Membaca Indikasi, Darmi Tidak Mengerti
Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Kayugritan, Neli Setyoningsih, membenarkan status Darmi sebagai penerima bantuan.
Menurut Neli, Darmi masuk desil satu. Kelompok ini mencakup masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Namun, sistem kemudian menunjukkan indikasi aktivitas judi online atas nama Darmi.
Kondisi itu membuat pemerintah desa mempertanyakan hasil pencatatan tersebut.
Neli mengetahui kondisi Darmi secara langsung.
“Mbah Darmi dan suaminya itu baca tulis tidak bisa, tidak sekolah, ponsel tidak punya,” kata Neli.
Karena itu, pemerintah desa mencoba mencari penjelasan.
Neli kemudian mengungkap fakta lain.
Pada akhir 2025, seorang tetangga yang masih remaja pernah meminjam KTP Darmi.
Darmi menerima uang Rp25.000 dari peminjaman tersebut.
“Dia dikasih upah Rp25.000, dipinjam kemungkinan akhir 2025, dipinjam oleh tetangganya, dia remaja,” ujar Neli.
Informasi itu menjadi salah satu dasar desa mengajukan sanggahan.
Namun, sampai sekarang, bantuan Darmi belum kembali.
Sanggahan Sudah Dikirim, Bantuan Belum Kembali
Pemerintah Desa Kayugritan mengajukan sanggahan melalui aplikasi DTSEN sejak awal 2026.
Desa juga membuat pernyataan bahwa Darmi tidak menggunakan bantuan tersebut untuk aktivitas judi online.
Neli mengatakan pihak desa sudah mengunggah dokumen klarifikasi.
“Sudah membuat pernyataan bahwa beliau tidak menggunakan bansos tersebut untuk judi online,” ujarnya.
Akan tetapi, proses tersebut belum menghasilkan keputusan baru.
“Sampai sekarang belum ada follow up,” kata Neli.
Menurut Neli, sekitar 18 penerima manfaat di Desa Kayugritan mengalami penonaktifan bantuan karena indikasi judi online.
Dari jumlah tersebut, hanya kasus Darmi yang diajukan sanggahan.
Kasus itu menunjukkan persoalan yang lebih besar.
Sistem dapat menemukan sebuah indikasi dalam data. Namun, penerima bantuan tetap harus menghadapi dampaknya di dunia nyata.
Bagi Darmi, Persoalan Digital Berakhir di Meja Makan
Ada jarak besar antara sistem digital dan kehidupan Darmi.
Sistem bekerja dengan data, identitas, dan pencocokan informasi.
Darmi hidup dengan beras, utang, dan bantuan tetangga.
Sistem meminta klarifikasi ketika menemukan indikasi.
Darmi bahkan tidak memahami bagaimana namanya bisa muncul dalam persoalan judi online.
Di sinilah persoalan tersebut menjadi lebih rumit.
Digitalisasi memang membantu pemerintah mengelola data penerima bantuan dalam jumlah besar. Namun, kesalahan identitas dapat membawa dampak langsung bagi orang yang berada di posisi paling rentan.
Satu catatan dalam sistem dapat menghentikan bantuan.
Sebaliknya, satu kesalahan pencatatan juga dapat memaksa warga membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan sesuatu.
Bagi orang seperti Darmi, proses itu tidak mudah.
Ia tidak memiliki ponsel.
Ia tidak bisa membaca.
Ia juga tidak memahami bahasa administratif yang digunakan dalam sistem bantuan sosial.
Namun, ia tetap harus menunggu proses klarifikasi.
Dinsos Akui Kebijakan Perlu Evaluasi
Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria Loreent, mengatakan penonaktifan bantuan karena indikasi judi online sudah berlangsung hampir satu tahun.
Menurut Mouretta, evaluasi menunjukkan adanya persoalan di lapangan.
Penerima bantuan tidak selalu menjadi pihak yang melakukan aktivitas judi online.
Dalam beberapa kasus, pihak lain dapat menggunakan KTP atau identitas penerima.
“Memang ternyata kebijakan itu juga perlu evaluasi,” kata Mouretta.
Kementerian Sosial kemudian membuka ruang klarifikasi bagi keluarga penerima manfaat.
Penerima yang merasa tidak pernah menggunakan rekening atau identitasnya untuk judi online dapat mengajukan sanggahan.
Pemerintah desa membantu proses tersebut.
Penerima perlu membuat surat pernyataan. Kepala desa juga harus mengetahui surat tersebut dan membubuhinya dengan meterai.
Setelah itu, Dinsos menerbitkan surat klarifikasi untuk proses pengaktifan kembali bantuan.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Sosial.
Dinsos Kabupaten Pekalongan juga tidak dapat memastikan kapan bantuan akan kembali aktif.
Ketika Data Menjadi Penentu Hidup
Kasus Darmi memperlihatkan sisi lain dari digitalisasi bantuan sosial.
Pemerintah membutuhkan sistem untuk menyaring data dan mencegah bantuan jatuh kepada pihak yang tidak berhak.
Tetapi sistem juga harus memiliki ruang untuk memeriksa kesalahan.
Sebab, data tidak selalu menceritakan seluruh kehidupan seseorang.
Identitas dapat berpindah tangan.
KTP dapat dipinjam.
Rekening dapat digunakan pihak lain.
Dalam kondisi tertentu, nama seseorang juga dapat muncul dalam sebuah catatan tanpa pengetahuan orang tersebut.
Karena itu, indikasi seharusnya tidak berhenti sebagai kesimpulan.
Pemerintah perlu memberi ruang bagi warga untuk menjelaskan konteks di balik data tersebut.
Terlebih ketika warga itu termasuk kelompok paling miskin.
Darmi masuk desil satu.
Ia hidup tanpa penghasilan tetap.
Ia tinggal bersama suami yang sudah lanjut usia dan seorang anak yang membutuhkan perhatian.
Kondisi itu membuat setiap bantuan memiliki arti besar.
Ini Bukan Sekadar Bansos yang Terhenti
Kasus Darmi bukan hanya cerita tentang seorang lansia yang kehilangan BPNT.
Ini juga cerita tentang pertemuan antara manusia yang serba terbatas dan sistem digital yang bekerja sangat cepat.
Sistem dapat mendeteksi pola.
Tetapi sistem harus tetap memberi manusia kesempatan untuk menjelaskan.
Sebab, angka tidak pernah benar-benar membawa seluruh cerita seseorang.
Di balik satu nama dalam daftar penerima bantuan, ada dapur yang harus tetap menyala.
Ada beras yang harus dibeli.
Ada keluarga yang harus bertahan.
Bagi Darmi, Rp600.000 bukan sekadar nominal bantuan.
Uang itu adalah persediaan hidup selama beberapa waktu.
Kini, ia menunggu keputusan yang tidak bisa ia kendalikan.
Ia hanya berharap bantuan tersebut kembali.
“Harapannya bisa dapat bantuan lagi,” kata Darmi.
Di rumah sederhana itu, persoalan besar tentang data dan teknologi akhirnya kembali pada kebutuhan paling dasar.
Makan. @dimas
