DTSEN di Solo dapat mengubah desil warga berdasarkan aktivitas pinjol, sementara keterlibatan judol dapat menghentikan bansos meski desil tetap.
Tabooo,id: Surakarta – Perubahan desil kesejahteraan warga Solo tidak selalu menunjukkan perbaikan ekonomi yang nyata. Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini membaca berbagai aktivitas warga melalui pemadanan data antarlembaga.
Aktivitas yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ikut masuk dalam proses tersebut. Penggunaan pinjaman online (pinjol) bahkan dapat memengaruhi pembacaan desil.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo juga menyebut aktivitas judi online (judol) dapat berdampak pada penerimaan bantuan sosial (bansos).
Situasi itu membuka persoalan baru. Angka dalam sistem bisa berubah tanpa perubahan ekonomi yang sebanding dalam kehidupan warga.
DTSEN Membaca Lebih Banyak Aktivitas Warga
Kepala Dinsos Kota Solo Samsu Tri Wahyudin menjelaskan pemerintah terus memperbarui data kesejahteraan.
Pemerintah menggabungkan data dari Pusdatin Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan data intervensi BKKBN.
Berbagai instansi kemudian menghubungkan data tersebut melalui interoperabilitas. Sistem itu memungkinkan pemerintah melihat aktivitas yang terhubung dengan NIK.
“Ini pemutakhiran data sesuai dengan konektivitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi, koneksi antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada. Aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi ke mana saja,” kata Samsu, Minggu (23/8/2026).
Pemadanan tersebut membuat pembaruan data berlangsung lebih cepat. Perubahan status warga juga dapat masuk ke sistem tanpa menunggu pendataan manual.
Namun, kecepatan itu menghadirkan tantangan lain. Sistem dapat membaca aktivitas warga, tetapi konteks di balik aktivitas tersebut tidak selalu sederhana.
Pinjol Bisa Membuat Desil Naik
Samsu menyebut penggunaan pinjol menjadi salah satu aktivitas yang ikut terkoreksi dalam sistem.
Menurut dia, warga yang menggunakan pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mengalami perubahan pembacaan desil.
“Pinjol itu juga terkoreksi. Karena biasanya orang untuk mencukupi kebutuhannya salah satunya lewat pinjol, nah begitu dia terkoneksi dengan sistem (keuangan), maka desilnya naik,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan persoalan penting dalam membaca data kesejahteraan.
Seseorang dapat meningkatkan aktivitas keuangannya tanpa mengalami peningkatan kemampuan ekonomi. Pinjaman juga dapat muncul karena keluarga menghadapi kebutuhan yang tidak mampu mereka penuhi dari pendapatan rutin.
Dengan kata lain, aktivitas finansial tidak selalu sama dengan kesejahteraan finansial.
Ketika sistem membaca aktivitas tersebut sebagai bagian dari pemadanan, posisi desil warga dapat berubah.
Angka desil pun tidak selalu menceritakan seluruh kondisi ekonomi keluarga.
Desil Naik Belum Tentu Hidup Lebih Baik
Perubahan desil memiliki konsekuensi karena pemerintah menggunakan klasifikasi tersebut dalam menentukan sasaran bantuan.
Karena itu, warga dapat menghadapi perubahan status ketika sistem memperbarui data mereka.
Persoalannya muncul ketika angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kehidupan sehari-hari.
Keluarga yang mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya, belum tentu mengalami peningkatan daya beli. Mereka justru bisa menghadapi tekanan ekonomi yang mendorong penggunaan pinjaman.
Di sinilah perbedaan antara data aktivitas dan realitas kesejahteraan menjadi penting.
Sistem membutuhkan data untuk bekerja. Pemerintah juga membutuhkan indikator yang dapat membandingkan kondisi masyarakat secara luas.
Namun, setiap indikator tetap membutuhkan konteks.
Judol Bisa Menghentikan Bansos
Aktivitas judol memiliki konsekuensi berbeda.
Samsu menjelaskan warga yang terdeteksi terhubung dengan aktivitas judi online dapat kehilangan bansos meski desilnya tidak berubah.
“Jadi antara judol dan pinjol itu bisa saling mempengaruhi. Begitu dia terkoneksi judol, dia desilnya tetap, tetapi yang tadinya menerima bansos, bansosnya dihentikan,” katanya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa desil bukan satu-satunya penentu dalam sistem bantuan.
Desil bisa tetap, tetapi bansos bisa berhenti.
Pemerintah menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk menentukan status penerima. Mekanisme itu bertujuan mempersempit kesalahan sasaran.
Tetapi mekanisme tersebut juga menuntut akurasi tinggi. Kesalahan data dapat membawa dampak langsung bagi keluarga penerima bantuan.
Pekerjaan Baru Juga Mengubah Pembacaan
Pemadanan NIK tidak hanya membaca aktivitas keuangan.
Perubahan status pekerjaan anggota keluarga juga dapat masuk ke sistem.
Samsu mencontohkan warga yang baru menerima status sebagai PNS, TNI, atau Polri. Sistem dapat mengenali perubahan tersebut melalui koneksi data antarinstansi.
“Ada yang diterima PNS atau TNI kemarin, itu sudah otomatis ter-update. Jadi dalam satu keluarga ada NIK yang terkoneksi ke sana, langsung terbaca. Ada yang naik, ada juga yang turun,” kata Samsu.
Perubahan satu anggota keluarga dapat memengaruhi pembacaan kondisi rumah tangga.
Situasi itu menunjukkan cara kerja DTSEN yang menghubungkan berbagai sumber informasi.
Sistem tidak lagi hanya mengandalkan pendataan warga secara manual. Pemerintah juga memanfaatkan data administratif dari berbagai lembaga.
Warga Bisa Mengoreksi Data
Dinsos Kota Surakarta membuka ruang bagi warga yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Warga dapat mengajukan pemutakhiran melalui kantor kelurahan.
Masyarakat cukup mendatangi petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) atau Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Mereka perlu membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
Petugas kemudian memperbarui data melalui aplikasi SIKS-NG.
Setelah data masuk, pemerintah pusat dapat meminta petugas melakukan ground check. Proses tersebut bertujuan mencocokkan data dalam sistem dengan kondisi warga di lapangan.
“Setelah masuk database, nanti akan ada perintah dari pusat untuk melakukan ground check (pengecekan lapangan) untuk mencocokkan input data dengan kondisi riil di lapangan,” papar Samsu.
Proses itu menjadi penting karena data digital tetap membutuhkan pemeriksaan di dunia nyata.
Pemkot Solo Buka Kanal Aduan
Wali Kota Surakarta Respati Ardi membenarkan integrasi data kesejahteraan dengan pemerintah pusat.
Menurut Respati, integrasi data harus berjalan bersama pengawasan. Pemkot Solo juga membuka kanal aduan bagi masyarakat yang menemukan ketidaktepatan bantuan.
Warga dapat melaporkan penerima yang sudah sejahtera tetapi masih memperoleh bantuan. Masyarakat juga dapat melaporkan warga yang membutuhkan tetapi justru tidak menerima bantuan.
“Sekarang terintegrasi dengan DTSEN maka dari itu kita tingkatkan pengawasan. Saya juga buka aduan dari masyarakat jika ada tetangga yang mestinya sudah sejahtera tetapi masih dapat bantuan sosial atau sebaliknya, saya kira hal seperti ini perlu ada kanal aduan,” kata Respati.
Pemkot Solo juga akan mengintegrasikan data kemiskinan dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Program seperti BPMKS dan JKN KIS akan menggunakan data tersebut dalam proses integrasi.
“Kita rumuskan untuk dijalankan data integrasi. Seluruh OPD akan integrasi ke data kemiskinan, kita akan koreksi terus dengan data kemiskinan di Desil 1 dan Desil 2. Kalau ada yang tidak tepat harus dilaporkan, jadi jangan sampai ada kesalahan di sini,” tegas Respati.
Ketika Data Menentukan Nasib Warga
Integrasi DTSEN mengubah cara pemerintah membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah kini dapat menghubungkan data pekerjaan, aktivitas finansial, dan informasi administratif dari berbagai lembaga.
Tujuannya jelas: memperbaiki ketepatan sasaran bantuan.
Namun, jumlah data yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan keputusan yang lebih tepat.
Pinjol dapat menunjukkan aktivitas keuangan, tetapi belum tentu menunjukkan peningkatan kesejahteraan.
Perubahan pekerjaan dapat menunjukkan peningkatan pendapatan, tetapi kondisi sebuah keluarga tetap membutuhkan pemeriksaan yang utuh.
Aktivitas judol juga dapat memengaruhi bansos tanpa mengubah desil.
Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem koreksi yang kuat. Warga juga membutuhkan akses yang mudah untuk membantah data yang tidak sesuai.
Ini Bukan Sekadar Perubahan Desil. Ini Perubahan Cara Negara Membaca Warga.
DTSEN membuat kehidupan sosial ekonomi warga semakin terhubung dengan data.
Sistem dapat membaca perubahan pekerjaan. Sistem dapat mencocokkan aktivitas finansial. Pemerintah juga dapat menghubungkan informasi dari berbagai institusi.
Namun, kehidupan manusia tidak berhenti pada angka.
Kemiskinan tidak selalu terlihat dari satu transaksi. Kesejahteraan juga tidak selalu muncul dari satu indikator.
Karena itu, tantangan DTSEN bukan sekadar mengumpulkan data sebanyak mungkin.
Tantangannya adalah memastikan data tersebut tetap menggambarkan manusia yang ada di balik angka.
Ketika sebuah klasifikasi menentukan akses terhadap bansos, akurasi data bukan lagi persoalan administratif.
Ia menyangkut hak warga untuk memperoleh perlindungan sosial secara tepat. @dimas
