Tabooo.id: Nasional – Jajaran Kabinet Merah Putih berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Forum ini menegaskan keseriusan pemerintah mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden hingga ke daerah.
Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam Rakornas tersebut. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Pemerintah juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut hadir. Selain itu, para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memenuhi arena Rakornas.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Kehadiran lintas sektor mempertegas fokus pemerintah pada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Pemerintah ingin memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan seragam. Pemerintah juga menargetkan dampak langsung bagi masyarakat.
Unsur Forkopimda, termasuk TNI dan Polri, hadir untuk memperkuat pengawalan dan pengawasan. Pemerintah menilai peran aparat penting agar program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini menggambarkan arah pembangunan jangka panjang. Daerah ditempatkan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional.
Pemerintah Tekankan Konsistensi Program
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan menyebut kehadiran lintas kementerian dan lembaga sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat. Pemerintah ingin mengawal implementasi program hingga ke level tapak.
Kementerian Dalam Negeri, kata Benni, rutin menggelar agenda koordinasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.
“Forum ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045,” ujar Benni.
Pemerintah juga menetapkan RPJMN 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dokumen ini memuat Astacita, 17 program prioritas Presiden, serta program hasil terbaik cepat atau quick wins.
Kepala Daerah di Garis Depan
Rakornas menjadi momentum penting pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan kepala daerah sebagai aktor kunci. Mereka menentukan berhasil atau tidaknya agenda nasional.
Sebanyak 4.487 peserta mengikuti Rakornas. Peserta berasal dari unsur kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda.
Bagi masyarakat, hasil Rakornas seharusnya terasa nyata. Layanan publik harus lebih cepat. Program sosial harus tepat sasaran. Infrastruktur harus semakin merata. Sebab, publik akhirnya hanya menilai satu hal hidup mereka berubah, atau janji kembali diulang. @dimas
