Tabooo.id: Nasional – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergerak cepat menindak alumni LPDP yang viral karena unggahan kontroversial di media sosial. Ia menegaskan akan memblacklist alumni tersebut di seluruh instansi pemerintahan dan menagih kembali dana beasiswa beserta bunganya.
“Kalau uang dari pajak rakyat dihina, konsekuensinya nyata. Teman-teman yang mendapat LPDP, kalau tidak senang ya tidak apa-apa, tapi jangan menghina negara,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026) di Jakarta.
Ia menekankan bahwa dana LPDP berasal dari APBN campuran pajak masyarakat dan sebagian instrumen utang yang disiapkan khusus untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perilaku nir-patriotisme dari sebagian alumni tidak hanya merendahkan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap investasi pendidikan negara.
Suami Alumni Mangkir Jadi Target
Polemik muncul dari unggahan DS, alumni LPDP, yang memamerkan kebanggaan anaknya atas kewarganegaraan asing. Unggahan itu memicu kritik karena dianggap menyalahi nilai integritas dan etika penerima beasiswa. Secara administratif, DS telah menyelesaikan masa pengabdian lima tahun (2n+1) sejak tamat S2 pada 31 Agustus 2017. LPDP pun tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan yang bersangkutan.
Kini, sorotan berpindah ke sang suami, AP, yang diduga belum menuntaskan pengabdiannya. Purbaya memastikan AP sepakat mengembalikan seluruh dana beasiswa, termasuk bunga atas opportunity cost, sebagai bentuk tanggung jawab.
“Kalau uang saya taruh di bank, kan ada bunganya juga,” jelas Purbaya.
Blacklist: Sanksi Berat bagi Alumni Nakal
Purbaya memperingatkan agar kasus serupa tidak terulang. Ia menegaskan bahwa sanksi administratif berat sudah disiapkan, termasuk pemblokiran akses ke seluruh sektor pemerintahan.
“Nanti kalian akan lihat blacklist-nya seperti apa. Ini serius. Jangan menghina negara sendiri,” tegasnya.
Langkah ini menegaskan bahwa LPDP bukan sekadar skema akademik, tetapi investasi publik yang menuntut moral dan nasionalisme. Dana publik harus kembali dalam bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan, bukan hanya pencapaian pribadi.
Dampak bagi Publik dan Sistem Pendidikan
Kebijakan ini menekankan bahwa pengawasan LPDP bukan sekadar soal disiplin administratif, tetapi juga akuntabilitas sosial. Publik, yang menyokong APBN melalui pajak, menjadi pihak yang paling terdampak bila dana pendidikan disalahgunakan atau tidak memberikan manfaat nyata.
Langkah tegas ini juga memberi pesan jelas kepada generasi muda beasiswa negara bukan tiket eksklusif untuk mobilitas global, tetapi amanah yang harus dikembalikan lewat kontribusi bagi bangsa.
Sindiran Halus di Tengah Sorotan Publik
Di tengah polemik, publik bisa tersenyum pahit. Meski aturan hukum telah dijalankan, ekspektasi moral tetap menuntut pertanggungjawaban lebih luas. Uang rakyat bukan sekadar angka di rekening, tapi mandat untuk memajukan Indonesia.
Kalau ada yang lupa, pemerintah siap mengingatkan dengan blacklist dan bunga supaya pelajaran moralnya tidak hanya lewat media sosial. @dimas
