Tabooo.id: Deep – Pagi itu, aroma nasi dan sayur rebus memenuhi sebuah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Uap panas naik dari panci besar yang terus mendidih di atas kompor industri. Para juru masak bergerak cepat. Mereka memotong sayur, menakar nasi, lalu menyusun ratusan kotak makanan yang segera dikirim ke sekolah-sekolah.
Setiap hari dapur seperti ini menyiapkan ratusan hingga ribuan porsi makanan untuk anak-anak.
Namun di balik kepulan uap dan kesibukan itu, ada cerita lain yang jarang muncul ke permukaan.
Cerita itu bukan tentang gizi.
Bukan pula tentang anak-anak yang datang dengan perut kosong.
Sebaliknya, cerita ini menyangkut bisnis yang tumbuh dari program sosial negara.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan fenomena itu secara terbuka. Dalam workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan pada Sabtu (7/3/2026), ia menyebut munculnya praktik yang ia sebut sebagai “ternak yayasan.”
“Target MBG sangat tinggi. Karena itu muncul ‘ternak-ternak yayasan’. Banyak orang punya lebih dari satu dapur,” ujar Nanik.
Istilah itu mungkin terdengar ringan. Namun sebenarnya istilah tersebut menyimpan ironi besar. Program sosial yang bertujuan memberi makan anak-anak justru membuka peluang bagi sebagian orang untuk membangun mesin bisnis baru.
Di negara yang sering berbicara tentang kesejahteraan rakyat, praktik seperti ini terasa seperti paradoks yang terus berulang.
Dari Misi Sosial Menjadi Kalkulasi Bisnis
Program MBG lahir dari gagasan yang sangat sederhana: negara ingin memastikan setiap anak, terutama dari keluarga miskin, memperoleh makanan bergizi setiap hari. Dengan cara itu, pemerintah berharap dapat memutus rantai gizi buruk sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.
Namun dalam praktiknya, program berskala besar hampir selalu menarik perhatian banyak pihak.
Beberapa orang melihatnya sebagai peluang sosial. Tetapi sebagian lainnya melihatnya sebagai peluang ekonomi.
Menurut Nanik, sejumlah pihak mendirikan yayasan khusus untuk mengelola dapur MBG. Mereka tidak bergerak karena panggilan sosial. Sebaliknya, mereka menghitung potensi keuntungan dari pengelolaan dapur tersebut.
Akibatnya, satu yayasan bisa mengoperasikan beberapa dapur sekaligus.
Logika mereka sederhana. Semakin banyak dapur yang dikelola, semakin besar pula aliran dana yang masuk.
Di atas kertas, semua terlihat sah. Yayasan berdiri secara legal, kontrak kerja sama ditandatangani, dan dapur pun mulai beroperasi. Namun di lapangan, orientasi keuntungan sering muncul dalam cara mereka mengelola fasilitas.
Nanik menilai sebagian pengelola dapur terlalu fokus pada efisiensi biaya.
“Karena orientasinya bisnis, fasilitas sering diabaikan. Bahkan untuk memasang AC saja sulit. Kalau peralatan rusak, mereka enggan mengganti,” ujar Nanik.
Akibatnya, standar operasional kerap menjadi korban pertama.
Beberapa dapur menggunakan peralatan yang sudah aus.
Beberapa ruang kerja terasa pengap dan sempit.
Sementara itu, fasilitas pekerja sering minim.
Padahal dapur tersebut memproduksi makanan yang dikonsumsi ribuan anak setiap hari.
Ironinya terasa jelas negara berusaha memperbaiki gizi anak-anak, tetapi sebagian dapur justru beroperasi dengan standar yang jauh dari ideal.
Program Besar, Pengawasan yang Berpacu dengan Waktu
Program MBG merupakan salah satu program sosial paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan jutaan anak dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat.
Berdasarkan data pemerintah, program ini diproyeksikan menjangkau sekitar 61 juta penerima manfaat. Untuk mencapai target tersebut, negara membangun jaringan dapur yang tersebar di berbagai daerah.
Skala sebesar itu tentu membutuhkan banyak mitra. Karena itu pemerintah menggandeng berbagai yayasan dan lembaga untuk menjalankan dapur-dapur tersebut.
Namun di sinilah tantangan mulai muncul.
Ketika program berkembang sangat cepat, sistem pengawasan sering tertinggal.
Beberapa yayasan memanfaatkan situasi tersebut. Mereka membuka dapur baru secara agresif, memperluas jaringan pengelolaan, lalu memperlakukan program negara seperti kontrak bisnis biasa.
Akibatnya, program sosial yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik mulai bergerak mengikuti logika pasar.
Dengan kata lain, program sosial perlahan berubah menjadi pasar baru.
Namun BGN tidak menutup mata terhadap situasi ini.
Nanik menegaskan bahwa pemerintah terus mengevaluasi seluruh mitra penyelenggara program MBG. Ia juga mengingatkan bahwa kontrak kerja sama tidak bersifat permanen.
“Kontrak mereka hanya satu tahun. Karena itu, sewaktu-waktu kita bisa menghentikan kerja sama,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi peringatan keras bagi pengelola dapur yang bermain di wilayah abu-abu.
Suara dari Balik Kompor
Di balik laporan resmi dan pernyataan pejabat, ada realitas yang dirasakan langsung oleh para pekerja dapur.
Seorang juru masak di salah satu dapur MBG mengaku sering menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, para pekerja dapur sebenarnya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka memasak ratusan porsi makanan setiap hari dan memastikan makanan tersebut siap dikirim tepat waktu.
Namun dalam beberapa kasus, fasilitas kerja tidak selalu memadai.
“Kami memasak ratusan porsi setiap hari. Kadang alatnya rusak, tapi belum diganti,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa dapur memang dikelola dengan baik. Namun ada pula dapur yang hanya mengejar jumlah produksi.
Padahal para juru masak memegang peran penting dalam rantai program ini.
Mereka menentukan kualitas makanan yang akhirnya sampai ke tangan anak-anak.
Jika pengelola dapur terlalu fokus pada keuntungan, maka yang terancam bukan hanya kenyamanan pekerja. Lebih dari itu, kualitas gizi generasi masa depan juga ikut dipertaruhkan.
Ironi Lama dalam Program Sosial
Fenomena “ternak yayasan” sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru.
Dalam sejarah kebijakan sosial di Indonesia, hampir setiap program besar melahirkan ekosistem baru. Konsultan bermunculan. Kontraktor berdatangan. Lembaga perantara ikut mengambil peran.
Sebagian orang bekerja dengan idealisme.
Namun sebagian lainnya membaca peluang ekonomi.
Program MBG kini berada di persimpangan yang sama.
Di satu sisi, program ini membawa harapan besar bagi jutaan keluarga miskin. Namun di sisi lain, skala anggaran yang besar juga memancing godaan.
Ketika dana publik mengalir dalam jumlah besar, selalu ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan.
Ironinya, praktik tersebut sering menggunakan nama yayasan, lembaga yang seharusnya identik dengan kerja sosial.
Dalam praktiknya, sebagian yayasan justru beroperasi seperti perusahaan katering besar yang dibiayai negara.
Mengembalikan Program ke Tujuan Awal
BGN menyadari risiko tersebut. Karena itu lembaga ini mulai menegaskan kembali tujuan dasar program MBG.
Program ini bukan proyek bisnis.
Sebaliknya, pemerintah merancang program ini sebagai investasi sosial jangka panjang.
“MBG bukan ladang bisnis. Ini program kemanusiaan dan investasi sosial,” kata Nanik.
Selain itu, ia juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional.
Instruksi tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun menjaga integritas program berskala nasional selalu menjadi tantangan besar.
Semakin besar programnya, semakin besar pula godaan yang muncul.
Pertanyaan yang Kini Menggantung
Pada akhirnya, publik memiliki satu pertanyaan mendasar.
Jika program ini benar-benar dirancang untuk membantu anak-anak dan keluarga miskin, mengapa masih ada ruang bagi praktik bisnis berkedok yayasan?
Apakah pengawasan negara cukup kuat?
Ataukah program sebesar ini bergerak terlalu cepat sehingga sistem pengendaliannya belum siap?
Sementara itu, dapur-dapur MBG tetap menyala setiap hari. Panci terus mendidih. Makanan terus disiapkan dan dibagikan.
Anak-anak datang dengan harapan sederhana sepiring makanan bergizi.
Namun di balik setiap porsi itu, ada pertarungan yang lebih besar antara idealisme program sosial dan realitas ekonomi yang sering memanfaatkannya.
Karena di negeri ini, bahkan niat baik negara pun sering berhadapan dengan naluri lama mencari keuntungan dari setiap peluang.
Dan dari situlah muncul pertanyaan yang sulit dihindari:
Jika program gizi anak saja bisa berubah menjadi ladang bisnis,
lalu program sosial apa yang benar-benar bebas dari kepentingan? @dimas
