Tabooo.id: Nasional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase baru. Pemerintah mengubah arah program ini dan tidak lagi membaginya ke semua anak.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung perubahan ini. Ia ingin program benar-benar memperbaiki gizi anak, bukan sekadar membagi makanan.
Fokus ke Anak Kurang Gizi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya akan menjalankan instruksi tersebut.
“Kebijakan BGN 2026 menyesuaikan instruksi presiden untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas program,” tegas Dadan, Selasa (14/4/2026).
Data memperlihatkan urgensi kebijakan ini. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 mencatat sekitar 7,8 juta anak masih mengalami kekurangan gizi.
Di sisi lain, pemerintah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 19,8 persen pada 2024. Angka ini menjadi yang pertama kali turun di bawah 20 persen.
Tim Khusus Mulai Bergerak
BGN langsung membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk memastikan ketepatan sasaran.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan tim akan mulai bekerja pekan depan dengan survei awal di Jakarta.
“Minggu depan kami mulai survei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat,” ujarnya.
BGN juga menggandeng Kementerian Sosial dan Kemendikdasmen. Mereka menyinkronkan data lalu memverifikasi langsung ke lapangan.
Langkah ini memastikan bantuan benar-benar sampai ke anak yang membutuhkan.
Cegah Pemborosan, Perkuat Dampak
Pengamat kebijakan publik Eko Prasojo menilai perubahan ini sebagai langkah tepat.
Menurutnya, pendekatan universal sering memicu pemborosan.
“Langkah ini mencegah makanan terbuang, menghemat anggaran, dan memastikan dampak program terasa,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah menggunakan data hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia juga menekankan pentingnya sistem digital agar data tetap akurat.
Data PIP Bisa Jadi Kunci
Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyarankan penggunaan data Program Indonesia Pintar (PIP).
Menurut Lina, data tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi anak dari keluarga kurang mampu.
“Saya melihat sinkronisasi dengan sekolah dan PIP akan membuat program lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mendorong integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar proses verifikasi berjalan cepat.
Ini Bukan Sekadar Program, Ini Soal Ketepatan
Program MBG kini telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima di 38 provinsi. Pemerintah juga mengoperasikan lebih dari 26 ribu unit layanan untuk mendukung program ini.
Namun perubahan arah ini membawa pesan yang lebih besar.
Pemerintah tidak lagi mengejar jangkauan luas semata. Mereka kini mengejar ketepatan sasaran.
Dampaknya Buat Masyarakat
Kebijakan ini memberi peluang bantuan lebih terasa bagi anak yang benar-benar membutuhkan.
Namun risiko tetap ada. Ketidaktepatan data bisa memicu kecemburuan sosial.
Pertanyaannya sederhana, apakah negara sudah benar-benar mengenali siapa yang paling membutuhkan?
Penutup
Perubahan arah MBG menandai babak baru kebijakan sosial di Indonesia.
Jika pemerintah mengeksekusi dengan tepat, program ini bisa mempercepat penurunan masalah gizi.
Namun jika data meleset, manfaatnya tidak akan maksimal.
Karena pada akhirnya, bantuan bukan soal dibagi rata.
Bantuan harus tepat sasaran. @dimas
