Tabooo.id: Nasional – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya terjadi. Helikopter putih mendarat, kamera menyala, lalu DPR menepis spekulasi lama: IKN bukan proyek mubazir setidaknya menurut mereka.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai kehadiran Prabowo di IKN membawa pesan politik yang jelas dan cukup keras volumenya. Presiden, kata dia, tidak sekadar datang untuk melihat-lihat, tetapi menunjukkan komitmen melanjutkan proyek ibu kota baru yang sejak awal menuai pro-kontra.
“Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan bahwa beliau memberi perhatian kepada IKN,” ujar Rifqinizamy di Gedung DPR RI, Selasa (13/1/2026). Dengan kata lain: proyek ini belum pensiun.
Pesan Politik di Tengah Keraguan Publik
Selama beberapa waktu terakhir, publik ramai mempertanyakan nasib IKN. Ada yang menyebutnya ambisi mahal, ada pula yang menilainya sebagai proyek setengah jalan. Karena itu, Prabowo menjadikan kunjungan perdananya ke IKN sebagai jawaban langsung atas keraguan tersebut.
Menurut Rifqinizamy, secara hukum posisi IKN sudah “aman”. Undang-Undang IKN dan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 sudah menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara dan ibu kota politik pada 2028. Artinya, dari kacamata pembuat undang-undang, tidak ada tombol “undo”.
“Kalau sudah di-declare seperti itu, ya no point to return,” kata politikus Nasdem tersebut.
Uang Negara Sudah Jalan, Mundur Jadi Mahal
Selain soal simbol dan hukum, ada faktor lain yang tak kalah menentukan: uang negara. DPR, kata Rifqinizamy, telah menyetujui anggaran hampir Rp 100 triliun untuk pembangunan IKN. Dalam logika anggaran, mundur justru dianggap lebih mubazir daripada lanjut.
Di titik ini, yang diuntungkan adalah kesinambungan kebijakan dan kepastian proyek besar. Namun, di sisi lain, publik yang masih bertanya soal prioritas pembangunan dari layanan dasar hingga pemerataan ekonomi tetap menanggung beban pertanyaan: apakah manfaatnya akan sebanding?
ASN Dipindah Bertahap, Komitmen Tetap Utuh
Soal pemindahan aparatur sipil negara (ASN), Rifqinizamy menilai pemerintah bisa melakukannya secara bertahap. Pemerintah merencanakan pemindahan sekitar 1,3 juta ASN pusat secara bertahap sesuai strategi teknis.
Namun, baginya, yang paling penting bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal konsistensi. Pemerintah, tegasnya, harus menjalankan amanat undang-undang dan peraturan presiden.
Presiden Datang, Spekulasi Pulang?
Prabowo mengunjungi IKN pada Senin (12/1/2026) usai menghadiri sejumlah agenda peresmian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, mulai dari Sekolah Rakyat hingga infrastruktur energi Pertamina. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut Prabowo di IKN. Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertamanya ke Nusantara sejak pelantikannya pada Oktober 2024.
Apakah satu kunjungan cukup untuk mengakhiri semua keraguan? Tentu tidak. Namun, setidaknya kini publik tahu: IKN belum masuk kotak arsip “wacana lama”.
Kini publik menunggu pembuktian paling sulit: apakah pemerintah menghidupkan IKN sebagai kota nyata, atau membiarkannya menjadi peta megah yang ramai saat kunjungan lalu sepi kembali. (red)
