Tabooo.id: Edge – Bayangkan politik seperti Instagram Story. Ada filter, ada caption bijak, ada backsound mellow. Semua tampak rapi, hangat, dan penuh harapan. Tapi begitu swipe up ke realita, sinyal hilang, buffering, lalu muncul tulisan kecil “Konten tidak sesuai kenyataan.”
Selamat datang di politik era media sosial, tempat citra dipoles sampai kinclong, lalu runtuh hanya karena satu notifikasi.
Di zaman sekarang, politisi bukan cuma pembuat kebijakan. Mereka juga content creator. Bedanya, kalau influencer salah endorse bisa minta maaf. Kalau politisi salah bangun persona, yang retak bukan cuma reputasi tapi kepercayaan publik.
Dan ya, di sinilah absurditas itu bermula.
Ketika Feed Lebih Penting dari Fakta
Dalam politik modern, citra bukan lagi pelengkap. Ia jadi menu utama. Media sosial mengubah cara pemimpin hadir di ruang publik lebih personal, lebih emosional, dan tentu saja lebih estetik. Publik tidak hanya melihat program, tapi juga melihat dapur rumah, foto keluarga, jokes receh, hingga caption penuh empati.
Ridwan Kamil paham betul permainan ini. Jauh sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat, ia sudah fasih bermain di arena digital. Ia tampil sebagai pemimpin kreatif, religius moderat, ramah anak muda, sekaligus family man idaman. Instagram-nya bukan sekadar laporan kerja, tapi etalase kehidupan ideal. Dari rapat hingga romantika rumah tangga bersama “Bu Cinta”, semuanya tersaji rapi.
Publik pun jatuh cinta. Bahkan bukan cuma percaya tapi berharap terlalu tinggi.
Political Branding: Politisi sebagai Produk Premium
Dalam ilmu komunikasi politik, ini disebut political branding. Politisi diperlakukan seperti merek. Harus konsisten, relatable, dan punya nilai emosional. Needham (2005) bahkan menyamakan politisi dengan brand komersial butuh identitas kuat, pesan jelas, dan diferensiasi.
Masalahnya, brand bisa rusak kalau kemasannya bocor.
Scammell (2015) menambahkan satu hal penting: politik kini makin personal. Pemimpin tidak lagi dinilai semata dari kebijakan, tapi dari persona. Dan media sosial mempercepat proses itu. Relasi terasa intim, seolah publik mengenal sang pemimpin secara pribadi. Padahal yang dilihat hanyalah versi yang sudah dikurasi.
Singkatnya, publik jatuh cinta pada panggung depan.
Ketika Backstage Bocor ke Publik
Masalah muncul saat cerita di balik layar mulai terdengar. Pasca-Pilkada Jakarta 2024, berbagai isu personal mencuat dan menabrak citra yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dugaan korupsi, isu perselingkuhan, hingga gugatan cerai hadir beruntun, seperti notifikasi grup WhatsApp yang tak bisa dimute.
Di titik ini, publik tidak sekadar membaca berita. Mereka merasa dikhianati.
Karena dalam politik berbasis persona, yang runtuh bukan hanya fakta, tapi emosi kolektif. Kekaguman berubah jadi kekecewaan. Harapan berubah jadi sinisme. Dan komentar warganet berubah dari “inspiratif” menjadi “ternyata sama saja”.
Demokrasi yang Terlalu Baper
Erving Goffman sudah mengingatkan sejak 1959 kehidupan sosial adalah panggung. Ada front stage dan back stage. Politisi tampil rapi di depan publik, sementara sisi lain disimpan di belakang. Media sosial, sayangnya, membuat panggung depan nyaris tanpa jeda.
Begitu panggung belakang bocor, publik mengira seluruh pertunjukan adalah kebohongan.
Di sinilah demokrasi jadi ringkih. Politik yang terlalu bertumpu pada persona membuat publik menilai berdasarkan rasa suka, bukan kinerja. Akibatnya, kepercayaan memang cepat naik tapi juga cepat ambruk. Demokrasi berubah jadi urusan perasaan, bukan pertanggungjawaban.
Bukan Soal Siapa, Tapi Soal Cara
Penting dicatat ini bukan semata soal satu tokoh. Ini soal sistem politik yang gemar menjual figur ketimbang kerja. Media sosial memang memudahkan pencitraan. Tapi ia juga mempercepat kehancuran citra itu sendiri.
Politisi seharusnya tidak memperlakukan media sosial sebagai studio foto, melainkan ruang akuntabilitas. Sementara publik perlu berhenti mengidolakan dan mulai mengawasi.
Karena demokrasi tidak butuh pemimpin sempurna. Demokrasi butuh pemimpin yang bisa diuji, dikritik, dan kalau perlu dikoreksi.
Punchline: Filter Bisa Luntur, Sistem Harus Tahan Banting
Pada akhirnya, politik tidak bisa hidup dari feed yang rapi. Ia butuh sistem yang kuat.
Sebab filter Instagram bisa luntur dalam 24 jam.
Tapi kepercayaan publik, sekali retak, butuh bertahun-tahun untuk pulih.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi, “Siapa pemimpin paling relatable?”
Melainkan, “Siapa yang tetap berdiri ketika filter dimatikan?” @dimas
