Tabooo.id: Deep – Negara bicara kedaulatan energi, tapi lupa menjaga kedaulatan nelayan.
Petronas datang membawa izin resmi, tapi lupa membawa hati nurani.
Dan seperti biasa, negara pura-pura sibuk mencatat “kemajuan ekonomi” di atas laut yang sekarat.
1. Pembuka: Ombak yang Membawa Amarah
Siang itu, Jumat (17/10/2025), laut di Ketapang, Sampang, bukan sekadar hamparan biru. Ia mendidih oleh amarah.
Sekitar seratus perahu nelayan menyalakan mesin, membentuk barisan zig-zag di tengah gelombang. Di kejauhan, kapal besar bertuliskan PETRONAS tampak angkuh, membelah air tanpa menoleh.
“Stop! Ini laut kami, bukan laboratorium minyak kalian!”
teriak Faisol Rahman, nelayan 42 tahun, berdiri di haluan perahunya. Tangannya menunjuk ke arah kapal asing itu kapal yang katanya datang untuk “survei seismik”, tapi bagi nelayan, lebih mirip pencuri sunyi yang perlahan merusak kehidupan mereka.
Gelombang kecil menghantam lambung perahu. Di antara bunyi ombak dan mesin, terdengar satu kalimat yang menjadi gema kemarahan:
“Kami sudah terlalu lama menunggu janji!”
Ratusan nelayan di wilayah Pantura Pamekasan menunggu ganti rugi rumpon dari Petronas, Selasa (12/8/2025)(KOMPAS.COM/Fathor Rahman)
2. Fakta & Kronologi: Laut yang Tak Lagi Milik Nelayan
Kapal Petronas itu bukan datang tiba-tiba. Selama tiga hari mereka beroperasi di Perairan Ketapang, bagian dari Wilayah Kerja North Madura II. Misinya: survei seismik 3 dimensi langkah awal untuk eksplorasi minyak dan gas bumi.
Namun bagi nelayan, setiap gulungan kabel yang diturunkan ke dasar laut berarti satu rumpon hilang, satu sumber nafkah musnah.
“Kabel itu kayak jaring setan,” ujar Faisol. “Rumpon kami habis terseret.”
Kemarahan nelayan punya akar panjang. Pada Agustus 2024, ratusan rumpon rusak akibat aktivitas kapal Petronas. Perusahaan menjanjikan ganti rugi. Tapi hingga kini, janji itu menguap seperti buih di ombak.
“Ada kabar Petronas sudah bayar, tapi ke siapa?” tanya Faisol. “Kami tidak terima sepeser pun.”
Nelayan dari Pamekasan hingga Sampang kompak menolak aktivitas lanjutan sebelum ganti rugi diselesaikan. “Kami sudah ke kantor Petronas, sudah ke SKK Migas, tapi mereka hanya bilang ‘masih direview’,” kata Winarno, nelayan lain. “Sekarang kami ke laut, karena cuma laut yang mau dengar kami.”
3. Analisis: Negara, Korporasi, dan Laut yang Diabaikan
Secara formal, proyek ini legal.
Petronas Carigali North Madura II Ltd. beroperasi dengan izin dari SKK Migas, lembaga negara yang mengelola kegiatan hulu migas. Proyeknya diklaim sebagai bagian dari strategi energi nasional untuk mengurangi impor minyak.
Namun di balik jargon “ketahanan energi”, ada cerita lain: tentang negara yang membiarkan lautnya diacak-acak tanpa kontrol sosial.
Nelayan tidak pernah diajak bicara. Tidak ada sosialisasi yang jelas, tidak ada kajian transparan tentang dampak lingkungan.
Ketika getaran sonar mengguncang dasar laut, ikan-ikan pergi menjauh.
Ketika kabel raksasa mengiris dasar perairan, rumpon-rumpon sederhana hancur.
Dan ketika nelayan menuntut haknya, negara hanya menatap dari darat diam.
“Kalau kapal asing bisa masuk, pasang kabel, dan angkat minyak tanpa melibatkan masyarakat, lalu di mana kedaulatan laut kita?” tanya seorang aktivis pesisir Madura, yang meminta namanya disamarkan.
Ironinya, dalam banyak dokumen resmi, Petronas disebut telah menyelesaikan kewajiban sosial kepada masyarakat pesisir. Tapi bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Tidak ada nelayan yang mengaku menerima uang ganti rugi. Tidak ada bukti transparan siapa yang menerima, berapa jumlahnya, dan melalui mekanisme apa.
Di sinilah masalahnya:
Negara membiarkan laut dikelola seperti tanah kosong, padahal di situ ada manusia, budaya, dan kehidupan.
4. Suara dari Laut: Mereka yang Hidup di Antara Janji
Di kampung nelayan Ketapang, rumah-rumah berdiri di atas tiang kayu. Di bawahnya, air pasang membawa plastik dan sisa jaring.
“Dulu laut ini penuh ikan,” kata Suhaemi, 50 tahun, sambil menambal jaring di depan rumahnya. “Sekarang, jangankan ikan, suara kapal besar saja bikin ikan pergi jauh.”
Ia menunjuk sisa rumponnya: hanya bambu patah dan tali kusut.
“Rumpon itu ladang kami di darat. Kalau ladang rusak, apa masih bisa makan?”
Anaknya yang masih SD duduk di samping, menatap laut kosong.
“Mereka belajar tentang energi nasional di sekolah,” ujar Suhaemi lirih. “Tapi tak pernah tahu energi itu diambil dari laut yang merampas hidup bapaknya.”
Cerita Suhaemi bukan satu-satunya.
Puluhan nelayan lain kehilangan sumber nafkah tanpa kompensasi yang jelas. Mereka bukan anti-proyek, tapi menuntut keadilan yang sederhana: jika laut dipakai, mereka harus dihargai.
Namun di negeri yang sibuk menghitung produksi migas, nilai manusia sering kali tak masuk laporan.
5. Sikap Tabooo: Ketika Negara Tak Lagi Menjadi Penjaga Lautnya
Bagi Tabooo.id, persoalan ini bukan sekadar konflik nelayan vs korporasi. Ini adalah gambaran kegagalan negara menjaga kedaulatan laut dan martabat rakyat pesisir.
Negara hadir dalam izin, tapi absen dalam pengawasan.
Negara memungut royalti, tapi membiarkan nelayan menanggung kerugian.
Negara bicara kemandirian energi, tapi lupa bahwa energi tanpa keadilan hanyalah kolonialisme versi baru.
Apakah laut utara Madura kini bagian dari wilayah kedaulatan, atau sekadar wilayah ekonomi yang disewakan?
Apakah pemerintah benar-benar tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa kompensasi sosial dari Petronas tak pernah sampai ke tangan nelayan?
Dan jika benar dana itu sudah “dibayarkan”, ke mana ia mengalir? Apakah berhenti di birokrasi, di lembaga perantara, atau tenggelam dalam laut administrasi?
Transparansi bukan kemewahan. Ia seharusnya syarat mutlak ketika negara memperjualbelikan sumber daya milik publik.
6. Penutup: Laut Tak Pernah Bohong
Sore mulai turun di Ketapang. Kapal Petronas menjauh, tapi laut masih keruh.
Perahu-perahu nelayan kembali ke pantai dengan jaring kosong.
Di udara, hanya tersisa bau solar dan pertanyaan yang belum dijawab.
Nelayan tak tahu kapan ganti rugi akan dibayar. Tak tahu siapa yang mendengar mereka.
Yang mereka tahu hanya satu: laut tak pernah berbohong.
Ia menyimpan jejak kabel, getaran, dan kebohongan manusia.
Dan ketika ia akhirnya berbicara, suaranya tak akan datang lewat laporan resmi, tapi lewat amukan nelayan yang menolak diam.
Karena di negeri ini,
kadang satu-satunya cara agar didengar adalah melawan di tengah ombak.
Sikap Redaksi Tabooo.id:
Negara dan korporasi yang mengambil dari laut wajib bertanggung jawab kepada mereka yang hidup darinya.
Sebab laut bukan “wilayah investasi”, tapi rumah bagi jutaan nyawa dan bagian dari kedaulatan bangsa.
Jika negara terus diam, maka bukan hanya laut yang tercemar, tapi juga nurani kita sebagai bangsa kepulauan. @sigit
