Tabooo.id: Nasional – Pemerintah mulai serius membawa nuklir ke meja makan kebijakan energi nasional. Langkah awalnya jelas: membentuk satuan tugas percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melalui skema Nuclear Energy Programme Implementation Organization (NEPIO).
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, NEPIO akan berperan sebagai “dirigen” yang mengorkestrasi seluruh aspek pengembangan PLTN. Mulai dari regulasi, keselamatan, pendanaan, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya manusia.
“Pengembangan PLTN sangat kompleks dan lintas sektor. Karena itu, kita butuh mekanisme koordinasi nasional yang kuat dan terintegrasi,” kata Rini usai bertemu Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Kamis (18/12/2025).
Namun pemerintah menegaskan satu hal penting NEPIO tidak harus berbentuk lembaga baru. Negara memilih opsi memperkuat struktur dan mekanisme yang sudah ada agar birokrasi tidak makin gemuk.
Nuklir Bukan Lagi Opsi Terakhir
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung secara terang-terangan menggeser stigma lama. Menurutnya, PLTN kini bukan lagi “opsi darurat”, melainkan bagian strategis dari transisi energi nasional menuju Net Zero Emission 2060.
“PLTN adalah energi baru yang murah dan stabil. Nuklir bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat sistem kelistrikan nasional,” ujar Yuliot.
Pernyataan ini menandai perubahan besar. Selama bertahun-tahun, nuklir selalu muncul sebagai wacana sensitif yang cepat tenggelam oleh isu keselamatan dan penolakan publik. Kini, pemerintah justru mendorongnya ke depan panggung.
Dari Dokumen ke Lokasi Nyata
Arah kebijakan ini tidak berhenti di wacana. Kementerian ESDM sudah mengesahkan RUPTL PLN 2025–2034, dan di dalamnya PLTN resmi masuk daftar sumber energi baru.
Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menyebut dua lokasi awal pembangunan PLTN Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 MW.
Langkah ini menjadi batu loncatan. Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemerintah bahkan menargetkan kapasitas nuklir hingga 35 GW pada 2060. Jika memakai model land-based, Indonesia berpotensi mengoperasikan lebih dari 30 unit reaktor.
“Kalau bicara base load yang stabil, nuklir adalah salah satu solusi,” ujar Eniya.
Siapa Diuntungkan, Siapa Perlu Waspada?
Bagi negara dan industri, PLTN menawarkan pasokan listrik stabil, emisi rendah, dan dukungan bagi industrialisasi jangka panjang. Kawasan industri, sektor manufaktur, dan proyek hilirisasi akan menikmati listrik yang lebih andal.
Namun bagi masyarakat, ceritanya tidak sesederhana itu. Isu keselamatan, limbah nuklir, dan transparansi pengelolaan akan menjadi ujian kepercayaan publik. Pemerintah sendiri mengakui hal ini.
Yuliot menekankan pentingnya sosialisasi masif agar masyarakat memahami apa itu nuklir dan bagaimana standar keselamatannya diterapkan. Seluruh pengembangan PLTN, kata dia, akan mengacu pada standar International Atomic Energy Agency (IAEA).
SDM Jadi Kunci, Bukan Sekadar Beton dan Reaktor
Di balik rencana besar ini, ada pekerjaan rumah yang tidak kecil menyiapkan manusia. Eniya mengakui pemerintah tengah berkoordinasi dengan Setneg, KemenPANRB, dan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan SDM nuklir nasional.
Indonesia membutuhkan operator, insinyur, dan ahli keselamatan yang paham teknologi nuklir dari hulu ke hilir. Tanpa itu, PLTN hanya akan menjadi proyek mahal yang bergantung pada tenaga asing.
Antara Masa Depan Hijau dan Ketakutan Lama
Masuknya PLTN ke jalur cepat menunjukkan satu hal pemerintah memilih berani mengambil risiko demi target energi bersih. Dunia bergerak cepat, sementara ketergantungan pada batu bara makin sulit dipertahankan.
Namun nuklir selalu membawa dilema. Ia menjanjikan masa depan hijau, tapi juga menyimpan bayang-bayang ketakutan lama.
Kini bola ada di tangan pemerintah bukan hanya membangun reaktor, tapi juga membangun kepercayaan. Karena listrik bisa menyala dari nuklir, tapi legitimasi hanya bisa menyala dari publik yang merasa aman. @teguh
