Tabooo.id: Nasional – Banjir yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya menenggelamkan rumah dan jalan. Gelombang air itu ikut menyeret anggaran daerah yang mulai megap-megap. Di balik siaran televisi yang menyorot genangan, para pejabat daerah berkejaran waktu menggeser pos anggaran. Kemendagri menyebut langkah itu sebagai “pergeseran”, tetapi suasana di ruang rapat pemda justru mirip upaya mendorong batu besar sambil tetap menjaga wajah tetap tenang.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir akhirnya bicara terus terang. Ia menegaskan bahwa Biaya Tak Terduga di banyak daerah hampir habis menjelang akhir tahun. Penyebabnya jelas: bencana datang terus-menerus, seperti gelombang yang tidak pernah benar-benar selesai.
“BTT menipis, kami sudah memberikan arahan untuk melakukan pergeseran anggaran,” ujarnya di BNPB, Kamis (27/11/2025).
Pernyataan itu sederhana, namun konsekuensinya langsung terasa. Pemda harus memeriksa kembali rekening daerah dan mencari pos mana yang bisa dilepas. Program yang masih bisa ditunda langsung bergeser ke belakang antrean. Agenda seremonial dipotong tanpa banyak diskusi. Yang utama dana harus siap agar warga bisa segera mendapat perlindungan.
Lapangan Bergerak, Birokrasi Dipercepat
Sementara anggaran berputar di meja rapat, pemerintah pusat mempercepat pergerakan tim di lapangan. Ditjen Administrasi Kewilayahan mengirim personel tambahan untuk membantu daerah yang kewalahan. Mendagri Tito Karnavian pun meminta para kepala daerah bekerja penuh, karena banjir terus meluas dan respons birokrasi harus secepat air yang naik.
Selain itu, koordinasi nasional ikut bergerak. Seluruh kementerian turun gelanggang. Posko Tarutung menjadi pusat kendali, dan Kepala BNPB mengawasi langsung penanganan tiga provinsi sekaligus. Menko PMK Pratikno juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan tanggap darurat dan pemulihan berlangsung bersamaan. Tidak ada waktu menunggu air surut baru bekerja.
Instruksi dari pusat jelas percepat respon, percepat pemulihan, jangan beri ruang bagi kelambatan.
Data Korban: Sunyi yang Menggantung
Data terbaru membuat suasana langsung berubah hening.
Sumatera Utara
48 orang meninggal, 88 hilang.
Sumatera Barat
9 meninggal (Padang 5, Agam 3 banjir bandang, 1 longsor).
Aceh
30 meninggal.
Setiap angka membawa cerita kehilangan. Ini bukan lagi banjir musiman seperti puluhan tahun lalu. Polanya semakin ekstrem, datang lebih sering, dan memakan korban lebih banyak.
Siapa Untung, Siapa Terseret Arus
Keputusan menggeser anggaran memberi keuntungan langsung bagi warga terdampak bantuan lebih cepat, logistik bergerak, dan proses evakuasi berjalan jauh lebih terkoordinasi. Pemda pun mendapat ruang hukum yang jelas untuk menata ulang anggaran tanpa tersandung drama politik lokal.
Namun, dampak baliknya terasa. Beberapa proyek pembangunan nonprioritas harus berhenti mendadak. Layanan publik di sektor tertentu ikut tertunda. Daerah yang sejak awal kekurangan anggaran kini harus memeras otak mencari pos mana yang masih bisa digeser.
Di balik semuanya, lingkungan tetap menanggung beban terbesar. Banjir makin ganas, tetapi regulasi tata ruang, penertiban alih fungsi lahan, dan pengawasan industri ekstraktif masih tertinggal jauh di belakang laju kerusakan.
Refleksi: Jangan Biarkan Kebijakan Tenggelam
Pergeseran anggaran mungkin menjadi solusi cepat. Penempatan tim tambahan, pembukaan posko nasional, dan percepatan evakuasi juga krusial. Namun tanpa pembenahan di hulu, siklus ini akan terus berulang. Setiap akhir tahun, BTT menipis. Setiap awal musim hujan, banjir datang seperti tamu yang makin sulit diusir.
Warga tidak hanya membutuhkan bantuan darurat. Mereka butuh kebijakan yang tidak luntur begitu air naik. Karena meski banjir akhirnya surut, kerugian dan trauma tidak ikut menghilang. Pada akhirnya, warga biasa tetap menjadi pihak yang membayar harga tertinggi bukan para pengambil keputusan. @dimas
