Otoriter Populis tidak sama persis dengan diktator, meski keduanya bisa sama-sama melemahkan kebebasan. Diktator klasik biasanya memakai paksaan terbuka, sementara Otoriter Populis masuk lewat pemilu, dukungan massa, dan klaim sebagai suara rakyat. Salah membaca perbedaannya bisa membuat publik terlambat sadar ketika demokrasi masih terlihat hidup, tapi pengawasan kekuasaan sudah pelan-pelan lumpuh.
Tabooo.id – Banyak orang terburu-buru menyamakan Otoriter Populis dengan Diktator.
Sekilas, keduanya memang terlihat sama. Sama-sama keras, sama-sama menekan kritik, dan sama-sama membuat kekuasaan terasa terlalu besar. Namun, cara mereka masuk, bertahan, dan membungkam publik tidak berjalan dengan pola yang identik.
Kalau kita membaca keduanya sebagai hal yang persis sama, kita bisa salah mengenali ancamannya. Dalam politik, salah membaca gejala bisa membuat publik terlambat melihat kerusakan yang sedang berjalan.
Klaim yang Sering Beredar: Otoriter Populis Sama Saja dengan Diktator
Klaim ini biasanya muncul ketika seorang pemimpin terlihat keras, populer, dan gemar menyerang lawan politik. Publik lalu menyebutnya Diktator.
Sebagian benar secara rasa. Tapi belum tentu tepat secara konsep.
Diktator klasik biasanya menguasai negara lewat paksaan terbuka. Ia bisa membekukan partai, menutup media, mengendalikan militer, menyingkirkan oposisi, lalu memerintah dengan rasa takut yang terlihat jelas.
Otoriter Populis bekerja dengan cara yang lebih licin.
Ia bisa tetap mengikuti pemilu. Ia tetap bicara tentang mandat rakyat. Ia memakai survei, dukungan massa, dan panggung kampanye untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya sah.
Di luar tampak demokratis. Tetapi, di dalam, ruang kritik mulai terkunci.
Fakta: Mirip, Tapi Tidak Sama
Otoriter Populis bukan diktator militer dalam bentuk lama. Ia adalah gabungan antara populisme dan praktik otoriter.
Populismenya muncul dari klaim bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kubu, rakyat murni melawan elite korup.
Sementara sisi otoriternya terlihat saat kekuasaan mulai melemahkan pluralisme, menekan oposisi, mengganggu independensi hukum, dan merusak lembaga demokrasi dari dalam.
Jadi bedanya ada di cara masuk dan cara bertahan.
Diktator klasik sering datang dari atas, melalui militer, kudeta, birokrasi keras, atau penunjukan sepihak.
Otoriter Populis justru sering tumbuh dari dalam demokrasi elektoral. Ia naik lewat pemilu, membangun ikatan emosional dengan massa, lalu memakai dukungan itu untuk membenarkan tindakan yang makin tidak demokratis. Itu sebabnya mengenalinya menjadi lebih susah.
Kediktatoran lama sering menggedor pintu. Otoriter Populis masuk sambil membawa surat suara.
Diktator Membungkam, Otoriter Populis Mengatasnamakan
Diktator biasanya tidak terlalu sibuk meyakinkan publik bahwa ia mewakili rakyat. Ia cukup menuntut kepatuhan.
Otoriter Populis berbeda. Ia perlu terus memproduksi cerita bahwa ia adalah suara rakyat sejati. Dari situ, pembelahan sedang terjadi.
Pendukungnya disebut rakyat asli. Penolak mendapat label sebagai korban hasutan. Begitu rakyat turun protes, kekuasaan buru-buru mencari siapa yang bisa menjadi tertuduh telah menunggangi warga.
Otoriter Populis tidak memperlakukan lawan politiknya sebagai pesaing sah. Mereka ternarasikan sebagai pengkhianat, antek elite, musuh bangsa, atau kelompok yang tidak paham penderitaan rakyat.
Cara ini sangat efektif. Sebab tidak perlu menjawab kritik dengan argumen. Cukup dengan mencurigai niatnya.
Demokrasi Tidak Cukup dengan TPS
Ini bagian yang sering membuat orang keliru.
Banyak orang mengira selama pemilu masih ada, sebuah negara pasti demokratis. Padahal tidak sesederhana itu.
Dalam Otoriter Populis, pemilu tetap bisa berlangsung. Surat suara tetap ada, TPS pun terbuka, kampanye ramai, dan ada pengumuman hasil suara. Namun, mereka bisa membuat arena politik pelan-pelan menjadi tidak setara.
Media kritis mendapat tekanan. Lembaga pengawas dibuat tumpul. Aparat kehilangan netralitas. Hukum bergerak lebih cepat kepada lawan, tapi melambat saat menyentuh orang dekat kekuasaan.
Semuanya tampak prosedural. Tapi rasa keadilan menjadi hilang. Demokrasi akhirnya tinggal bentuk. Isinya mulai kosong.
Diktator Tak Butuh Cinta Massa, Otoriter Populis Hidup dari Itu
Diktator klasik bisa bertahan lewat rasa takut. Ia tidak selalu butuh cinta publik. Yang penting masyarakat patuh, oposisi lumpuh, dan aparat setia.
Otoriter Populis membutuhkan sesuatu yang berbeda, yaitu dukungan emosional. Ia ingin massa merasa bahwa pemimpin itu bukan sekadar pejabat, melainkan simbol perjuangan mereka.
Karena itu, politik Otoriter Populis sering menunggangi luka sosial. Ia memanfaatkan kekecewaan pada elite, kemarahan terhadap korupsi, ketakutan pada perubahan budaya, kecemasan ekonomi, serta perasaan bahwa ada yang meremehkan kelompoknya.
Mereka mengumpulkan semua emosi itu, lalu mengarahkannya kepada musuh bersama.
Di titik ini, pendukung tidak lagi melihat kritik sebagai koreksi. Mereka melihatnya sebagai serangan terhadap identitas mereka sendiri. Itu yang membuat debat menjadi keras.
Bukan karena semua orang tiba-tiba fanatik. Tapi karena politik sudah masuk terlalu dalam ke harga diri.
Bahaya Otoriter Populis Justru Ada pada Kesan Normalnya
Diktator mudah dikenali ketika ia mematikan demokrasi secara terang-terangan. Otoriter populis lebih membingungkan.
Ia tidak menghancurkan konstitusi, tapi mengubahnya lewat prosedur resmi. Mereja tidak membungkam media dengan paksaan, sebab tekanan ekonomi, hukum, dan reputasi sering sudah cukup membuat redaksi berhitung. Oposisi tetap diberi ruang hidup, namun membuat ruang geraknya menjadi sempit. Pun mereka tidak menghapus pengadilan, selama orang-orang loyal berhasil duduk di titik penting.
Dari luar, negara terlihat baik-baik saja. Rapat masih berjalan, pemilu tetap ada, dan pejabat bicara dengan bahasa hukum yang rapi. Namun, di balik semua itu, lembaga pengawas pelan-pelan kehilangan nyali untuk membatasi kekuasaan.
Anehya, banyak orang baru sadar ketika ruangnya sudah sempit.
Jadi, Apa Bedanya?
Bedanya bisa dibaca begini.
Diktator klasik memerintah dengan paksaan terbuka. Sedangkan, Otoriter Populis memerintah dengan memakai tameng mandat rakyat.
Diktator sering menolak demokrasi secara jelas. Otoriter populis memakai demokrasi untuk mengunci demokrasi dari dalam.
Diktator biasanya membuat rakyat pasif. Otoriter Populis justru memobilisasi massa secara aktif lewat kemarahan, ketakutan, dan rasa memiliki musuh bersama.
Diktator mengandalkan aparat. Otoriter Populis menggabungkan aparat, pemilu, propaganda, hukum, media, dan emosi publik.
Jadi, keduanya bisa sama-sama berbahaya. Tapi cara kerjanya tidak identik.
Kenapa Salah Kaprah Ini Berbahaya?
Kalau semua pemimpin keras langsung disebut diktator, publik bisa kehilangan ketepatan membaca gejala.
Sebaliknya, kalau pemimpin masih menang pemilu lalu dianggap pasti demokratis, publik juga bisa tertipu.
Dua-duanya sama-sama berbahaya.
Salah membaca istilah membuat kita salah membaca ancaman.
Otoriter Populis tidak selalu datang sebagai rezim gelap yang langsung menutup semua pintu. Ia bisa datang sebagai pemimpin populer, bicara atas nama rakyat, lalu meminta publik percaya bahwa semua pembatas kekuasaan hanyalah gangguan dari elite busuk.
Di situ jebakannya. Kita terlalu sibuk mencari wajah diktator lama, sampai lupa bahwa otoritarianisme modern sudah belajar memakai kostum demokrasi.
Fakta: Tidak Identik, Tapi Sama Bahayanya
Otoriter Populis tidak sama persis dengan diktator. Namun, keduanya bisa bertemu di satu titik, yaitu sama-sama melemahkan kebebasan, membatasi kritik, dan membuat kekuasaan sulit diawasi.
Perbedaannya ada pada cara bekerja.
Diktator klasik memakai paksaan terbuka. Otoriter populis memakai dukungan rakyat, pemilu, dan retorika anti-elite untuk membangun pembenaran politik.
Jadi, klaim “Otoriter Populis sama dengan diktator” perlu diluruskan. Label yang lebih tepat adalah mirip dalam bahayanya, berbeda dalam metodenya.
Baca Tandanya, Bukan Cuma Labelnya
Saat seorang pemimpin mengklaim hanya dirinya yang mewakili rakyat, kita perlu waspada.
Ketika semua kritik disebut pengkhianatan, demokrasi sedang sakit. Jika hukum mulai pilih-pilih sasaran, alarmnya makin jelas. Kalau media dibuat takut dan oposisi terus dicurigai, masalahnya bukan lagi gaya komunikasi. Itu sudah menyentuh cara kekuasaan bekerja.
Publik tidak perlu menunggu tank di jalan untuk menyadari demokrasi sedang mundur. Kadang, kerusakan datang lewat podium kampanye, tepuk tangan massa, dan kalimat manis tentang rakyat. @tabooo
Sumber rujukan:
- UC Berkeley, Othering & Belonging Institute
- Othering & Belonging Institute, Fear, Grievance, and the Other
- Cambridge University Press, The Two Faces of Populism
- Friedrich Naumann Foundation, Understanding Populism vs. Authoritarianism
- Harvard Kennedy School, Democracy in the Shadow of the Global Rise in Authoritarian Populism
- Neliti, Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi
- UNPOP, Authoritarian Populism
