Tabooo.id: Deep – Di sebuah kos sempit di pinggir Jakarta Timur, seorang mahasiswa terpaku menatap layar ponselnya. Pesan dari ibunya masuk tanpa basa-basi “Uang KIP sudah cair? Bapak butuh buat bayar utang.”
Tak ada tanda tanya. Tak ada pilihan. Hanya tuntutan yang menunggu jawaban.
Bagi sebagian penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pencairan beasiswa tidak pernah hadir sebagai kabar gembira. Justru sebaliknya, momen itu sering menjadi awal kecemasan baru. Dana yang seharusnya menopang mimpi di bangku kuliah kembali terseret ke pusaran kebutuhan rumah yang tak pernah selesai.
Realitas inilah yang dibuka Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, ke hadapan publik. Dalam forum Urun Rembuk: Masa Depan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, akhir Desember 2025, Ledia menegaskan satu hal sebagian mahasiswa KIP tidak diperlakukan sebagai pelajar. Keluarga justru memposisikan mereka sebagai penyangga ekonomi darurat.
Beasiswa yang Kehilangan Tujuan
Tanpa berkelit, Ledia langsung menyasar akar masalah. Menurutnya, persoalan mahasiswa KIP tidak berhenti pada nilai akademik atau laporan administrasi. Tekanan terbesar justru tumbuh di ruang paling dekat: rumah.
Banyak keluarga menganggap dana KIP sebagai tambahan penghasilan, bukan bantuan pendidikan. Cara pandang ini membuat beasiswa kehilangan fungsinya sejak awal. Uang sering habis sebelum menyentuh kebutuhan kuliah.
Sebagian dana mengalir untuk membeli beras. Di sisi lain, keluarga memakai sisanya menutup cicilan motor atau membayar utang lama. Bahkan, ada yang menghabiskannya untuk kebutuhan konsumtif. Mahasiswa akhirnya menanggung semua beban itu hingga tak sanggup bertahan di kampus.
Mereka tidak gagal karena malas. Mereka juga tidak tersingkir karena kurang cerdas. Mereka berhenti karena kehabisan napas secara finansial.
Tekanan Sunyi dari Lingkaran Terdekat
Cerita Ledia tidak berhenti pada aliran uang. Ia juga mengungkap lapisan tekanan lain yang jauh lebih sunyi.
Sejumlah mahasiswa, kata Ledia, harus meminjamkan identitas mereka. Nama dan KTP dipakai untuk mengajukan pinjaman online. Pelakunya bukan orang asing, melainkan kerabat sendiri paman, bibi, atau keluarga dekat lainnya.
Dalih yang muncul hampir selalu sama “Nanti kamu yang bayar. Kamu kan dapat beasiswa.”
Dalam situasi seperti ini, mahasiswa kehilangan posisi tawar. Menolak berarti dicap durhaka. Menuruti berarti memikul utang sejak usia muda. Pendidikan yang seharusnya membuka jalan keluar justru menyeret mereka ke lingkaran masalah baru.
Di titik ini, beasiswa berubah makna. Ia tidak lagi menjadi jembatan masa depan, melainkan beban psikologis yang datang setiap bulan.
Negara Hadir, Tapi Belum Menyentuh Akar
Pada dasarnya, KIP Kuliah lahir dari niat baik negara. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan tinggi bagi anak dari keluarga miskin. Dari sisi konsep, kebijakan ini tergolong progresif. Dari sisi anggaran, komitmen negara terlihat jelas.
Namun, implementasi di lapangan sering berhenti pada transfer dana.
Sistem memang menunjuk mahasiswa sebagai penerima. Akan tetapi, realitas menempatkan mereka dalam struktur keluarga yang rapuh dan penuh tekanan ekonomi. Negara hadir secara administratif, tetapi belum menyentuh sisi sosial yang paling krusial.
Ledia menilai rendahnya pemahaman keluarga tentang tujuan bantuan pendidikan sebagai masalah utama. Tanpa edukasi dan pendampingan, fungsi KIP mudah bergeser dari penopang studi menjadi penambal ekonomi rumah tangga.
Kampus Tidak Cukup Sekadar Mengajar
Dalam kondisi tersebut, Ledia mendorong kampus untuk mengambil peran lebih jauh. Kampus tidak bisa berhenti sebagai ruang akademik semata. Ia harus hadir sebagai ruang aman.
Pendampingan psikologis, advokasi sosial, serta mekanisme pelaporan yang ramah mahasiswa menjadi kebutuhan mendesak. Dengan pendekatan ini, kampus dapat melihat mahasiswa KIP sebagai manusia dengan beban hidup kompleks, bukan sekadar angka penerima bantuan.
Tanpa keterlibatan aktif, angka drop out akan terus meningkat secara diam-diam. Setiap mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah berarti satu peluang mobilitas sosial yang gugur sebelum berkembang.
Kemiskinan Tidak Pernah Bersifat Individual
Kisah mahasiswa KIP membantah anggapan lama bahwa kemiskinan bisa diselesaikan dengan uang semata. Kemiskinan bersifat struktural. Ia hidup dalam relasi kuasa keluarga, bersembunyi di budaya sungkan, dan memanfaatkan rasa bersalah anak kepada orang tua.
Ketika negara hanya hadir melalui transfer dana tanpa pendampingan sosial, yang terjadi bukan pemberdayaan. Beban hanya berpindah tangan, dan mahasiswa menjadi penyangga paling rentan.
Di Antara Mimpi dan Tuntutan Rumah
Setiap mahasiswa KIP membawa dua beban sekaligus. Di satu sisi, mereka menyimpan mimpi dan harapan masa depan. Di sisi lain, mereka memikul tuntutan keluarga yang terus menekan tanpa terlihat.
Tidak semua mampu menanggung keduanya.
Melalui kisah ini, Ledia tidak menyalahkan keluarga miskin. Ia justru mengingatkan bahwa sistem harus lebih peka. Pendidikan tidak akan pernah adil jika mahasiswa dipaksa memilih antara masa depan dan bertahan hidup hari ini.
Penutup: Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Warisan Utang
Seharusnya, KIP Kuliah memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun tanpa perlindungan sosial yang memadai, program ini justru berisiko mewariskan utang dan trauma baru.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mengguncang: apakah negara sungguh ingin anak-anak miskin berkuliah, atau sekadar ingin terlihat peduli lewat angka anggaran?
Jika pendidikan masih harus ditebus dengan tekanan keluarga dan rasa bersalah, maka masalahnya bukan pada mahasiswa.
Masalahnya ada pada sistem yang lupa satu hal mendasar belajar juga membutuhkan perlindungan, bukan hanya biaya. @dimas
