Tabooo.id: Talk – Mari mulai dari pertanyaan yang agak tidak nyaman. Ketika banjir bandang telah merenggut nyaris seribu nyawa, memaksa jutaan orang mengungsi, dan membuat sebagian wilayah terisolasi, sebenarnya apa yang sedang kita bela saat menolak bantuan asing? Apakah kedaulatan negara, atau justru ego kolektif?
Akhir November 2025, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat luluh lantak. Banjir bandang dan longsor menyapu rumah warga, memutus jalan, merusak sekolah, bahkan melumpuhkan puskesmas. Pemerintah bergerak cepat. TNI dan Polri turun ke lapangan, bantuan dijatuhkan lewat udara, dan stok pangan diklaim aman. Namun, bersamaan dengan itu, satu pernyataan juga mencuat ke ruang publik Indonesia dinilai masih mampu dan belum perlu membuka keran bantuan asing.
Dari titik inilah perdebatan mengalir deras. Perbincangan muncul di meja kopi, bergulir di ruang diskusi televisi, lalu memanas di kolom komentar media sosial. Sebagian publik memberi tepuk tangan atas sikap “berdikari”. Sebaliknya, sebagian lain bertanya dengan nada ragu jika masih ada wilayah tanpa air bersih dan dokter, benarkah kita sedang baik-baik saja?
Antara Kepedulian dan Komando
Dalam kerangka yang lebih akademik, perdebatan ini mengerucut pada dua pendekatan. Pertama, pendekatan ethics of care. Filsuf feminis Carol Gilligan pernah menekankan bahwa moralitas tidak hanya berbicara soal aturan, melainkan juga relasi dan kepedulian konkret. Dengan kata lain, pertanyaan utamanya sederhana siapa yang paling membutuhkan bantuan sekarang, dan apa yang paling mendesak hari ini? Dalam logika ini, nyawa selalu berada di atas prosedur.
Sebaliknya, pendekatan sovereign command menempatkan negara sebagai pusat kendali. Tradisi pemikiran Hobbes dan Bodin menegaskan bahwa satu komando diperlukan agar situasi tidak berubah kacau. Dalam konteks bencana, pendekatan ini menuntut satu data, satu pintu, dan satu kendali. Terlalu banyak aktor, terlebih dari luar negeri, dikhawatirkan justru memperumit koordinasi.
Masalahnya, bencana alam tidak pernah menunggu debat filsafat selesai. Sementara argumen saling beradu, air terus naik, lumpur semakin mengeras, dan “jam emas” penyelamatan terus berdetak.
Ketika Menit Lebih Mahal dari Gengsi
Mari bicara jujur. Saat jalan terputus dan jembatan roboh, bantuan udara, kapal rumah sakit, atau tim SAR asing bukan sekadar simbol solidaritas. Sebaliknya, mereka sering datang dengan teknologi dan keahlian yang mampu menutup bottleneck di lapangan. Mesin pemurni air, jembatan darurat, hingga tenaga medis trauma bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak.
Karena itu, argumen pro-bantuan asing menguat di ruang publik. Salah satunya disuarakan Sherly Annavita dalam acara Rosi Kompas TV. Pesannya lugas dan mengena jika dunia ingin membantu, mengapa kita justru menutup pintu? Dalam kondisi darurat, nyawa jelas lebih berharga daripada gengsi. Sulit menyangkal logika ini tanpa terdengar sinis.
Apalagi, menerima bantuan asing tidak otomatis menggerus kedaulatan. Regulasi BNPB sudah mengenal mekanisme satu pintu. Negara tetap bisa mengatur, menyeleksi, dan mengawasi. Transparansi pun tetap bisa dijaga. Artinya, ini bukan soal membuka keran selebar-lebarnya, melainkan membuka secukupnya dan tepat sasaran.
Namun, Kekhawatiran Itu Tetap Nyata
Meski begitu, kritik dari kubu kontra juga tidak bisa diabaikan. Bantuan yang datang tanpa koordinasi berisiko berubah menjadi “banjir kedua”. Gudang bisa penuh barang tak relevan, relawan saling bertabrakan di lapangan, dan jalur distribusi justru tersendat oleh niat baik yang tidak sinkron.
Selain itu, bayang-bayang korupsi terus menghantui. Indonesia punya cukup catatan pahit soal bantuan bencana yang bocor di tengah jalan. Karena alasan inilah, pandangan seperti yang disampaikan Timothy Ivan Triyono dari KSP patut dicermati. Ia menekankan bahwa kemandirian merupakan ujian martabat bangsa. Dengan mengandalkan jejaring domestik pemerintah, kampus, dunia usaha, ormas, dan relawan negara sebenarnya sedang menjalani stress test untuk memperkuat sistemnya sendiri.
Argumen ini terdengar masuk akal. Tidak semua bantuan harus datang dari luar. Tidak semua solidaritas membutuhkan paspor.
Solidaritas, Izin, dan Realitas Lapangan
Menariknya, di luar perdebatan elite, solidaritas publik justru mengalir deras. Dari warga biasa hingga institusi pendidikan seperti IFTK Ledalero di Maumere, yang mengajak dosen merelakan sebagian tunjangan. Pada titik ini, etika tidak lagi berhenti di buku, melainkan menjelma menjadi aksi nyata.
Namun, persoalan klasik kembali muncul. Izin, pajak, dan prosedur sering kali menghambat distribusi bantuan. Di tengah situasi darurat, aturan yang terlalu kaku berpotensi mematikan empati. Karena itu, prinsip proportionality seharusnya berlaku. Dalam krisis, izin bisa menyusul, transparansi bisa berjalan paralel, dan kecepatan tidak harus mengorbankan akuntabilitas.
Jangan Melupakan Akar Masalah
Di tengah polemik bantuan, satu hal kerap luput akar ekologis bencana. Deforestasi, aktivitas tambang, dan tekanan daerah aliran sungai telah membuat Sumatra kehilangan fungsi “spons” alaminya. Tanpa perbaikan ekologis, bantuan apa pun hanya akan menjadi plester di atas luka yang terus berdarah.
Karena itu, diskusi soal bantuan asing seharusnya terhubung langsung dengan agenda rekonstruksi jangka panjang. Bukan sekadar membangun rumah, melainkan memulihkan alam dan tata kelola lingkungan.
Sikap Tabooo: Jangan Suruh Nyawa Menunggu
Tabooo meyakini satu prinsip sederhana kedaulatan adalah alat, sementara kemanusiaan adalah tujuan. Dalam situasi ekstrem, keduanya tidak harus saling meniadakan. Negara tetap bisa memegang kendali, sembari membuka pintu bagi bantuan selektif yang benar-benar dibutuhkan.
Menolak bantuan demi citra kuat mungkin terdengar gagah di podium. Namun, bagi warga yang masih kekurangan air bersih dan layanan kesehatan, sikap itu terasa getir. Justru, martabat bangsa terlihat ketika negara berani berkata, “Kami butuh bantuan sekarang, dan kami siap mengelolanya secara bertanggung jawab.”
Pada akhirnya, kamu berada di kubu mana? Tim “martabat dulu” atau tim “nyawa nomor satu”? Atau, seperti kopi di kafe langganan kita, keduanya bisa diracik bersama asal tak kebanyakan gula. @dimas
