Hak dasar yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan justru kerap kalah oleh proyek-proyek besar. Mengapa pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan belum menjadi prioritas utama negara?
Tabooo.id – Indonesia terus membangun jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pemerintah menghadirkan proyek-proyek tersebut sebagai simbol kemajuan sekaligus mesin penggerak ekonomi nasional. Masyarakat pun dapat melihat hasilnya secara langsung.
Di balik deretan proyek itu, realitas lain masih bertahan. Banyak anak belajar di ruang kelas yang rusak, sebagian warga menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan layanan kesehatan, sementara jutaan keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kontras itulah yang memunculkan satu pertanyaan penting mengapa hak dasar masyarakat sering tertinggal ketika pembangunan fisik melaju begitu cepat?
Kemajuan Tidak Cukup Diukur dari Beton
Pembangunan infrastruktur memang membawa manfaat besar. Jalan mempercepat mobilitas barang dan manusia. Bendungan memperkuat ketahanan pangan. Pelabuhan dan bandara membuka konektivitas baru, sedangkan kawasan industri mendorong investasi.
Namun, sebuah negara tidak bisa mengukur kemajuan hanya melalui panjang jalan tol atau besarnya nilai proyek. Bangsa yang benar-benar maju mampu meningkatkan kualitas hidup warganya melalui pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang mudah diakses, pekerjaan yang bermartabat, dan kesempatan keluar dari kemiskinan.
Sayangnya, perhatian publik sering berhenti pada pembangunan yang tampak di permukaan. Proyek besar menghasilkan foto peresmian, sementara peningkatan kualitas pendidikan atau layanan kesehatan berlangsung perlahan tanpa sorotan yang sama.
Di titik inilah hak dasar mulai kehilangan prioritas.
Pendidikan Masih Menyimpan Kesenjangan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan adanya kemajuan pembangunan manusia.
Meski begitu, data pendidikan masih menunjukkan tantangan yang besar. Rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia baru mencapai 9,07 tahun, atau setara jenjang SMP. Sementara itu, harapan lama sekolah mencapai 13,30 tahun.
Perbedaan kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa jutaan anak Indonesia belum mampu menyelesaikan pendidikan sesuai harapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik berkembang lebih cepat daripada peningkatan kualitas pendidikan.
Padahal, pendidikan merupakan fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan hidup masyarakat.
Layanan Kesehatan Belum Menjangkau Semua Warga
Sektor kesehatan juga menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat umur harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 74,47 tahun pada 2025.
Angka tersebut memberikan harapan bahwa kualitas kesehatan nasional terus meningkat. Namun, usia yang lebih panjang belum otomatis menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.
Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, sanitasi, dan akses terhadap pangan bergizi. Warga di sejumlah daerah bahkan masih harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
Fakta itu menunjukkan bahwa peningkatan indikator kesehatan nasional belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan pelayanan.
Kemiskinan Belum Benar-Benar Pergi
Kemiskinan masih menjadi tantangan besar pembangunan Indonesia. Data BPS pada September 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang, atau 8,25 persen dari total penduduk.
Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Namun, hampir satu dari dua belas warga Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Kesenjangan juga tampak jelas antara wilayah kota dan desa. Tingkat kemiskinan di perkotaan mencapai 6,60 persen, sedangkan wilayah perdesaan masih berada di angka 10,72 persen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hasil pembangunan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Kemiskinan akhirnya tidak hanya membatasi pendapatan, tetapi juga menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperbaiki taraf hidup.
Ketika Angka Lebih Penting daripada Manusia
Persoalan terbesar sebenarnya bukan terletak pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada cara bangsa ini mengukur keberhasilannya.
Pemerintah lebih mudah menunjukkan panjang jalan yang selesai dibangun daripada peningkatan mutu pendidikan. Publik juga lebih sering membicarakan nilai investasi dibandingkan kualitas pelayanan kesehatan. Media bahkan lebih banyak menyoroti proyek bernilai triliunan rupiah daripada kisah masyarakat yang masih berjuang keluar dari kemiskinan.
Cara pandang tersebut perlahan menggeser tujuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berubah menjadi ukuran utama, sedangkan kualitas hidup masyarakat hanya menjadi pelengkap laporan pembangunan.
Padahal, pembangunan seharusnya tidak hanya mempercepat pergerakan barang dan modal.
Pembangunan harus memperbesar peluang setiap warga untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan menikmati masa depan yang lebih sejahtera.
Hak Dasar Merupakan Kewajiban Negara
Konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang bermartabat.
Karena itu, pemerintah tidak sedang memberi hadiah ketika menyediakan layanan dasar. Pemerintah sedang menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan konstitusi.
Jalan tol memang mempercepat mobilitas. Bendungan meningkatkan produktivitas pertanian. Kawasan industri membuka lapangan investasi. Akan tetapi, seluruh pembangunan tersebut hanya memiliki arti apabila masyarakat ikut menikmati pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, dan kesempatan keluar dari kemiskinan.
Dengan kata lain, infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia.
Kemerdekaan Harus Terasa dalam Kehidupan Sehari-hari
Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan setiap bulan Agustus. Upacara berlangsung khidmat, bendera berkibar di berbagai tempat, dan berbagai perlombaan menghidupkan suasana perayaan.
Namun, makna kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni tahunan. Seorang anak merasakan kemerdekaan ketika ia dapat menyelesaikan sekolah tanpa terkendala biaya. Seorang ibu menikmati kemerdekaan ketika layanan kesehatan hadir tanpa harus menempuh perjalanan panjang. Setiap keluarga benar-benar merdeka ketika kemiskinan tidak lagi menentukan masa depan mereka.
Proyek besar memang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menentukan kualitas sebuah bangsa. Jalan tol menghubungkan wilayah, sedangkan hak dasar menghubungkan manusia dengan masa depannya. Karena itu, Indonesia tidak cukup membangun jalan, bendungan, atau gedung-gedung megah. Indonesia juga harus membangun manusianya. Sebab ukuran kemerdekaan yang sesungguhnya bukan terletak pada banyaknya proyek yang berdiri, melainkan pada semakin banyak warga yang hidup sehat, berpendidikan, dan terbebas dari kemiskinan. @dimas
