Tabooo.id: Talk – Ada fase ketika sebuah bangsa berbicara bukan lagi lewat angka, tapi lewat rasa lelah. Kita mungkin sedang berada di fase itu. Di tengah gelombang kasus korupsi yang seperti tidak pernah benar-benar berhenti di Indonesia, muncul satu kalimat yang terdengar tegas sekaligus memuaskan emosi miskinkan koruptor.
Kedengarannya heroik, kan? Seperti punchline film aksi. Tapi, sebentar. Kalau kita duduk santai di kafe dan ngobrol jujur, pertanyaannya mungkin berubah kita mau memiskinkan pelaku, atau memiskinkan praktik korupsinya?
Karena dua hal itu meski terdengar mirip sebenarnya beda jauh.
Publik Lelah, Hukuman Ekstrem Terasa Masuk Akal
Coba jujur. Pernah merasa gemas lihat koruptor dapat hukuman ringan? Atau asetnya seolah masih “aman” di luar negeri? Wajar banyak orang merasakan hal yang sama.
Makanya, gagasan memiskinkan koruptor terasa seperti obat keras. Pahit, tapi terasa tegas. Apalagi kalau kita ingat betapa beratnya dampak korupsi sekolah rusak, layanan publik lambat, bantuan sosial bocor.
Namun di sisi lain, negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan emosi publik semata. Negara berdiri di atas proses, bukti, dan proporsi hukuman. Di sinilah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi diuji bukan hanya menangkap, tetapi memastikan prosesnya tidak cacat.
Kalau hukum jadi alat pelampiasan amarah, kita mungkin merasa puas sebentar. Tapi dalam jangka panjang? Kepercayaan publik bisa runtuh.
Korupsi Itu Soal Hitung-hitungan Untung Rugi
Sekarang kita lihat dari sisi rasional. Dalam ekonomi politik, korupsi bukan cuma soal moral. Ia soal insentif.
Orang korupsi karena:
- Untungnya besar
- Risikonya terasa bisa dinegosiasi
Kalau kita hanya fokus pada hukuman berat, tapi kepastian hukum lemah, korupsi tetap menarik. Bayangkan begini lebih menakutkan mana hukuman 5 tahun tapi pasti, atau ancaman 20 tahun tapi peluang lolos besar?
Di banyak negara, keberhasilan antikorupsi datang dari kepastian penegakan hukum. Data dari Transparency International berulang kali menunjukkan pola yang sama konsistensi lebih penting daripada spektakel hukuman.
Jadi mungkin masalah utamanya bukan kurang keras, tapi kurang pasti.
Perspektif Lawan: Publik Butuh Simbol Ketegasan
Sekarang mari adil. Pendukung ide “miskinkan koruptor” punya argumen kuat juga.
Mereka bilang tanpa hukuman ekstrem, efek jera tidak pernah benar-benar muncul. Mereka juga melihat proses hukum sering terasa lambat, bahkan politis terutama ketika isu hukum bersinggungan dengan elite di Dewan Perwakilan Rakyat atau lingkar kekuasaan lain.
Dan jujur saja, publik sering butuh simbol. Simbol bahwa negara benar-benar serius.
Masalahnya, simbol tanpa sistem hanya kuat di headline, lemah di praktik.
Sikap Kritis Tapi Empatik: Fokus ke Sistem, Bukan Slogan
Kalau kita tarik napas dan melihat lebih dingin, mungkin arah paling masuk akal bukan memiskinkan orang secara total, tapi memastikan hasil kejahatan tidak bisa dinikmati.
Artinya:
Negara harus bisa melacak uang.
Negara harus bisa membuktikan asal aset.
Negara harus bisa menyita dan mengelola aset transparan.
Tanpa itu, slogan keras bisa kalah di ruang sidang.
Selain itu, korupsi bukan cuma uang. Ia juga soal pengaruh. Jabatan bisa hilang, tapi jaringan bisa hidup. Jadi kalau serius memberantas korupsi, negara juga harus memutus jalur kekuasaan konflik kepentingan, akses jabatan, dan kepemilikan manfaat tersembunyi.
Di titik ini, pencegahan sering lebih kuat daripada hukuman spektakuler. Digitalisasi layanan, transparansi anggaran, dan perlindungan whistleblower mungkin tidak dramatis tapi efeknya nyata.
Kita Mau Negara Tegas, atau Negara Cerdas?
Pada akhirnya, debat ini bukan cuma soal hukuman. Ini soal karakter negara yang kita mau bangun.
Negara bisa terlihat tegas dengan hukuman keras.
Tapi negara terlihat matang ketika mampu membuat korupsi tidak menarik sejak awal.
Karena jujur saja tujuan besar antikorupsi bukan membuat orang sengsara. Tujuannya membuat korupsi tidak menguntungkan, tidak aman, dan tidak mungkin disembunyikan.
Kalau suatu hari korupsi terasa sama bodohnya dengan bunuh karier sendiri, mungkin saat itulah kita benar-benar menang.
Sekarang pertanyaannya buat kamu:
Kalau harus pilih, lebih penting hukuman yang keras atau sistem yang bikin korupsi mustahil terjadi?
Lalu, kamu di kubu mana? @dimas
