Tabooo.id: Talk – Apakah negara tega memberi “makanan bergizi” yang justru membuat ribuan anak keracunan massal? Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai warisan politik dan solusi stunting, kini berubah menjadi tragedi nasional. Apa yang seharusnya menjadi jawaban atas problem gizi, malah memperlihatkan wajah buruk birokrasi yang sentralistik, militeristik, penuh rente, dan minim transparansi.
Koalisi Warga Tolak MBG sudah bicara lantang: hentikan program ini sebelum lebih banyak anak jadi korban. Karena realitanya, MBG tidak hanya gagal memberi gizi sehat, tetapi juga menambah daftar panjang krisis akuntabilitas negara.
Ribuan Anak Jadi Korban Keracunan
Angka-angka tidak bisa dibantah. Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 21 September 2025 sudah ada 6.452 kasus keracunan akibat makanan MBG. Dalam tujuh hari, jumlah kasus melonjak dari 5.360 menjadi 6.452.
Kasus paling banyak terjadi di Jawa Barat (2.012 kasus), DIY (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus). Terbaru, lebih dari 1.000 orang di Bandung mengalami keracunan setelah menyantap “Ompreng MBG”.
Ini bukan sekadar angka di laporan. Ini adalah cerita nyata ribuan anak yang seharusnya belajar, malah meringkuk di rumah sakit. Ironis, program yang diklaim pemerintah sebagai solusi stunting justru memproduksi malnutrisi baru: anak-anak dicekoki makanan ultra-proses, minuman berpemanis, dan menu basi yang jauh dari standar gizi.
Pola Sentralistik dan Militeristik
MBG sejak awal dijalankan dengan pola serba top-down. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil kendali penuh, tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, maupun orang tua.
Lebih parah, distribusi makanan dikawal aparat militer. Alih-alih menciptakan suasana ramah anak, sekolah berubah jadi arena logistik penuh aparat. Anak-anak diberi pesan diam-diam: “Program ini bukan soal gizi, ini soal kuasa.”
Polanya jelas: MBG bukan program kesehatan publik, tapi proyek politik pencitraan. Yang diprioritaskan bukan kualitas gizi, melainkan branding kekuasaan.
Transparansi Nol, Akuntabilitas Hilang
Koalisi menemukan bahwa tata kelola MBG nyaris tanpa transparansi. MoU antara BGN dan sekolah/orang tua tidak jelas, bahkan melarang publikasi data.
JPPI mencatat, 70% sekolah yang dipantau tidak menerima informasi resmi tentang standar gizi, kriteria penerima, atau jadwal distribusi. ICW menambahkan bukti di Jakarta: distribusi makanan terlambat hingga tiga jam, keluhan siswa dan guru diabaikan, dan data penerima ditutup rapat.
Apa jadinya program makan gratis jika publik bahkan tidak tahu siapa yang berhak menerima, menu apa yang diberikan, dan bagaimana kualitasnya dijamin? Transparansi nol adalah undangan terbuka untuk diskriminasi dan penyalahgunaan.
Rente, Korupsi, dan Bancakan Politik
Dengan anggaran jumbo, MBG berubah jadi lahan rente baru. Pemilihan mitra dapur penuh konflik kepentingan, pembayaran SPPG terlambat, dan yayasan pengelola melakukan praktik pemotongan dana.
Akibatnya? Makanan anak-anak makin buruk kualitasnya. Yang seharusnya bergizi, justru basi. Yang seharusnya transparan, justru jadi ladang bancakan.
Bayangkan kerugian finansial yang masif dari pemotongan ini. Dana publik yang seharusnya dipakai untuk memberi makan anak, malah jadi pundi-pundi rente politik. Anak dipaksa menelan nasi basi, sementara para elite menelan anggaran pendidikan.
Menyedot Anggaran Pendidikan
Tragedi MBG semakin absurd ketika kita tahu sumber dananya: 30–44% dari total anggaran pendidikan Rp757 triliun dalam RAPBN 2026 disedot untuk proyek ini.
Padahal, fakta di lapangan berbicara lain:
- 4,2 juta anak Indonesia masih tidak bersekolah.
- Lebih dari 60% sekolah dasar rusak.
- Jutaan guru belum bersertifikasi.
Bukannya memperbaiki kualitas pendidikan, negara justru menguras anggaran pendidikan untuk proyek makan-makan yang cacat. Bukannya memberi akses sekolah, anak malah dipaksa ikut program makan gratis yang membahayakan nyawa.
Merusak Ekosistem Sekolah dan Komunitas
MBG juga menghancurkan ekosistem lokal yang selama ini menopang kebutuhan gizi anak. Guru dipaksa jadi “admin logistik” yang mengurus distribusi makanan dan mencatat alergi siswa. Kantin sekolah gulung tikar. Orang tua dan komunitas tersisih dari peran penting mereka.
Pola sentralistik ini mematikan inisiatif lokal yang lebih dekat dengan kebutuhan anak. Lebih parah, menu MBG tidak mencerminkan prinsip kedaulatan pangan nasional: masih bergantung pada ultra processed food, abai pada potensi pangan lokal, dan gagal memberdayakan petani maupun UMKM.
Tuntutan Koalisi Warga
Koalisi Warga Tolak MBG sudah jelas dalam sikapnya:
- Hentikan program MBG yang sentralistik, militeristik, dan berbahaya.
- Tuntut pertanggungjawaban Presiden, BGN, SPPG, dan pengelola dapur atas ribuan kasus keracunan.
- Bentuk tim pencari fakta independen, buka hasil investigasi, dan berikan hak pemulihan kepada korban.
- Audit investigatif oleh BPK, BPKP, dan KPK untuk mengusut aliran dana MBG.
- Usut praktik rente dan tindak tegas pelakunya.
- Kembalikan pemenuhan gizi anak kepada komunitas, sekolah, dan daerah dengan sistem transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata anak.
MBG Harus Dihentikan, Bukan Ditambal
MBG bukan sekadar gagal. MBG adalah bencana kebijakan. Ribuan anak keracunan adalah bukti telanjang bahwa program ini lebih berbahaya ketimbang bermanfaat.
Pemerintah bisa saja mencoba menambal, mengganti menu, atau memperbaiki distribusi. Tapi selama pola sentralistik, militeristik, dan rente dibiarkan, program ini akan terus gagal.
Hak anak atas pangan sehat adalah hak asasi, bukan proyek politik. Dan ketika negara memberi makanan basi kepada anak-anak, itu artinya negara sedang memberi racun kepada masa depan bangsa.
Pertanyaannya adalah apakah para penguasa berani mengakui kegagalan ini dan mengembalikan gizi anak ke tangan komunitas? Atau akan terus memaksakan proyek pencitraan, sambil membiarkan ribuan anak menjadi korban berikutnya? @tabooo
