Caryono hampir mundur karena tak punya modal. Warga justru patungan agar ia kembali bertarung. Kisah Uang di politik desa ini membuka pertanyaan tentang mahalnya demokrasi di tingkat desa.
Tabooo.id – Gerobak bakso pernah menjadi bagian dari keseharian Caryono. Kini, ia kembali memimpin Desa Tempel Kulon, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk periode 2026–2034. Kemenangan dalam Pilkades serentak Desember 2025 itu sekilas terlihat seperti kisah inspiratif. Seorang pedagang bakso kembali memperoleh kepercayaan warga setelah sempat kalah tipis dalam kontestasi sebelumnya. Namun, ada cerita yang lebih besar di balik kemenangan tersebut. Apakah uang di politik desa masih bisa sangat berpengaruh?
Pertanyaan itu muncul karena Caryono sebenarnya hampir tidak mencalonkan diri. Ia mengaku terkendala biaya.
“Awalnya saya tidak mau. Kapok sih enggak, cuma karena terbentur biaya,” kata Caryono saat ditemui Kompas.com di Balai Desa Tempel Kulon, Rabu, 12/08/2026.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan politik tidak selalu dimulai dari bilik suara. Kadang, persoalan sudah muncul sebelum kandidat mendaftarkan diri.
Ketika Warga Mengumpulkan Uang untuk Mengembalikan Kepercayaan
Caryono memiliki pengalaman memimpin Desa Tempel Kulon. Ia pernah menjabat sebagai Kuwu pada periode 2012–2017.
Kesempatan untuk kembali memimpin datang pada periode berikutnya. Sayangnya, hasil Pilkades 2018–2025 tidak berpihak kepadanya. Ia kalah hanya dengan selisih tiga suara.
Kekalahan tersebut membuat Caryono kembali menjalani aktivitas sebagai pedagang bakso.
Menjelang Pilkades 2025, ia pun tidak memiliki rencana untuk maju. Biaya menjadi salah satu pertimbangan utama.
Situasinya berubah ketika perwakilan masyarakat dari masing-masing blok datang meminta dirinya kembali mencalonkan diri dan mereka tidak hanya menyampaikan dukungan.
Warga juga mengumpulkan uang untuk membantu biaya pencalonannya. Bahkan, mereka menyatakan ikhlas jika uang tersebut tidak kembali apabila Caryono kalah.
Di titik inilah cerita tersebut menjadi lebih menarik. Caryono memang tidak memiliki modal pribadi besar. Akan tetapi, ia memiliki modal yang tidak tersimpan di rekening bank yaitu sebuah Kepercayaan.
Ketika Rekam Jejak Mengalahkan Besarnya Modal
Pilkades Tempel Kulon pada 2025 diikuti tiga calon. Dua pesaing Caryono memiliki latar belakang sebagai mantan pegawai Kementerian Agama dan mantan pegawai KUA.
Caryono bersama timnya memilih cara kampanye yang sederhana. Mereka berkeliling menemui masyarakat dan menyerap aspirasi.
Tidak ada strategi yang menjadikan “serangan fajar” sebagai andalan. Hasil pemungutan suara kemudian memberikan kejutan. Caryono menang dengan selisih sekitar 250 suara.
“Alhamdulillah, padahal saya cuma tukang bakso biasa dan tidak punya modal. Malah tadinya tidak ada niat maju, tapi karena permintaan warga, saya bismillah saja,” tuturnya.
Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa politik desa tidak hanya mengenal modal finansial. Pengalaman juga memiliki nilai dan rekam jejak dapat membangun kepercayaan.
Hubungan dengan masyarakat mampu menciptakan dukungan. Pada akhirnya, warga tetap memiliki keputusan sendiri di bilik suara.
Jangan Menganggap Politik Desa Sudah Bebas Uang
Kisah Caryono memang menarik. Namun, satu kasus tidak cukup untuk membuktikan bahwa politik uang telah hilang dari Pilkades.
Artikel sumber memuat kesaksian Caryono mengenai dirinya dan tim pemenangan. Tidak terdapat data independen yang membuktikan seluruh proses Pilkades Tempel Kulon bebas dari praktik politik uang.
Karena itu, klaim yang lebih tepat bukan “Pilkades tanpa uang”.
Frasa yang lebih sesuai dengan fakta adalah “Caryono mengaku tidak mengandalkan serangan fajar dan tidak memiliki modal pribadi besar.” Perbedaan tersebut penting.
Politik uang tidak hanya berbicara tentang pemberian uang kepada pemilih menjelang pencoblosan. Biaya kampanye juga dapat muncul dalam bentuk sosialisasi, pertemuan, logistik, dan kebutuhan tim.
Pertanyaan berikutnya menjadi lebih dalam yaitu, Berapa biaya yang harus seseorang keluarkan hanya untuk mendapatkan kesempatan bertanding?
Jika biaya tersebut terlalu tinggi, demokrasi bisa kehilangan kandidat bahkan sebelum masyarakat memilih.
Masalah Politik Bisa Dimulai Sebelum Hari Pencoblosan
Pembahasan politik uang sering berpusat pada pemilih. Siapa yang menerima?, Siapa yang memberikan?, Bagaimana serangan fajar berlangsung?
Padahal, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa yang mampu masuk ke arena politik sejak awal?
Seseorang mungkin memiliki pengalaman memimpin. Rekam jejaknya juga bisa dikenal masyarakat. Kepercayaan warga pun mungkin sudah terbentuk.
Tetapi semua modal sosial tersebut bisa kehilangan kesempatan jika kandidat tidak sanggup membayar ongkos politik.
Kisah Caryono memperlihatkan persoalan tersebut dengan jelas. Ia hampir tidak maju karena biaya. Warga kemudian datang membawa dukungan.
Bantuan tersebut bukan sekadar uang. Patungan warga menjadi tanda bahwa sebagian masyarakat masih melihat nilai politik pada rekam jejak seseorang.
Modal Sosial Tidak Bisa Dihitung dalam Rupiah
Pengalaman Caryono menjadi bagian penting dalam cerita ini. Warga pernah merasakan kepemimpinannya ketika ia menjabat sebagai Kuwu pada 2012–2017.
Satu periode tanpa jabatan ternyata tidak menghapus ingatan tersebut. Buktinya terlihat ketika masyarakat meminta Caryono kembali maju. Mereka bahkan bersedia mengumpulkan dana agar pencalonannya berjalan.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana modal sosial bekerja dalam politik lokal. Uang memang dapat membantu seseorang menjalankan kampanye. Namun, uang tidak otomatis menciptakan reputasi.
Baliho dapat memperkenalkan nama, Pertemuan dapat memperluas jangkauan. Akan tetapi, pengalaman warga terhadap seorang pemimpin tumbuh melalui proses yang jauh lebih panjang.
Di sinilah rekam jejak memiliki arti karena modal finansial dapat membantu kandidat bergerak. Modal sosial membuat masyarakat percaya.
Setelah Menang, Kepercayaan Mulai Diuji
Kemenangan Pilkades bukan akhir dari cerita. Justru setelah pelantikan, warga mulai menilai apakah kepercayaan mereka memiliki alasan yang kuat.
Caryono kemudian mengarahkan Pemerintah Desa Tempel Kulon pada sejumlah pembangunan. Transparansi pengelolaan aset menjadi salah satu fokusnya.
Kondisi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Mayoritas warga Tempel Kulon bekerja sebagai petani, sehingga akses menuju area persawahan menjadi salah satu perhatian.
Pemdes Tempel Kulon kemudian mengecor jalan sepanjang 427 meter dengan lebar 2,5 meter. Jalan tersebut menghubungkan pemakaman Buyut Jatem dan Buyut Kajongan.
Halaman masjid juga mendapat renovasi. Selain pembangunan fisik, pemerintah desa mendukung Sedekah Bumi, Mapag Tamba, Mapag Sri, serta tradisi Unjung-unjungan yang dimeriahkan pertunjukan wayang.
Program “kuwu mendatangi warga” menjadi cara lain bagi Caryono untuk menyerap aspirasi. Pemuda juga mendapat ruang dalam berbagai kegiatan desa.
“Makanya setiap kegiatan kami juga selalu libatkan pemuda,” kata Caryono.
Semua langkah tersebut menunjukkan satu hal: kemenangan politik hanya memberikan mandat. Kinerja yang menentukan apakah kepercayaan itu bertahan.
Caryono Tidak Menang Tanpa Uang
Di sinilah kisah Caryono perlu dibaca secara lebih jernih. Ia tidak memenangkan Pilkades dengan menghapus uang dari seluruh proses politik.
Modal pribadi yang besar memang tidak ia miliki. Sebaliknya, masyarakat membantu mengumpulkan dana agar dirinya dapat maju.
Namun, uang tersebut bukan pusat strategi kemenangannya. Caryono mengandalkan pengalaman, komunikasi langsung, dan rekam jejak.
Kepercayaan warga kemudian menjadi kekuatan utama. Jadi, cerita ini bukan tentang politik tanpa uang.
Cerita sebenarnya adalah tentang modal sosial yang mampu mengimbangi modal finansial.
Demokrasi Desa Masih Memiliki Ruang
Kemenangan Caryono tidak otomatis membuktikan bahwa politik uang sudah hilang dari desa.
Kasus ini juga tidak cukup untuk menyatakan bahwa semua warga selalu memilih berdasarkan rekam jejak. Namun, satu fakta tetap menarik.
Seorang calon yang hampir mundur karena keterbatasan biaya justru mendapat dorongan dari masyarakat. Mereka meminta dirinya maju dan bahkan mengumpulkan uang untuk membantu pencalonannya.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal masih memiliki ruang bagi kepercayaan. Pertanyaan akhirnya bukan sekadar siapa yang memiliki uang paling banyak.
Lebih jauh lagi, publik perlu bertanya siapa yang tetap dipercaya ketika uang tidak lagi menjadi alasan utama untuk memilih?
Sebab politik membutuhkan biaya tinggi akan tetapi demokrasi membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mahal yaitu, Kepercayaan. @teguh
