Tabooo.id: Talk – “Berita ini dibayar siapa?” Pertanyaan itu, dulu dianggap sinis. Sekarang? jadi refleksi paling jujur dari publik terhadap media.
Karena di era digital hari ini, jurnalis bukan lagi sekadar penulis kebenaran. Ia juga, suka atau tidak, sedang jadi sales iklan yang menyamar dengan pena.
Iklan: Nafas yang Sekaligus Racun
Mari mulai dari realitas sederhana: tanpa uang, media mati.
Dan uang terbesar selama puluhan tahun datang dari iklan.
Tapi kemudian internet datang, membawa janji “gratis untuk semua” sekaligus mematikan model bisnis lama.
Menurut Dewan Pers (2025), digitalisasi menciptakan fenomena “Homeless Media”, media yang hidup di platform orang lain, tanpa rumah sendiri, tanpa pemasukan stabil. Iklan yang dulu menghidupi redaksi kini kabur ke platform global seperti Google, Meta, dan TikTok.
Akibatnya, media lokal kehilangan sekitar 70–80% potensi pendapatan iklannya. Persaingan jadi brutal. Ruang redaksi berubah seperti pasar malam, bising, panik, dan penuh pedagang yang menawarkan berita “siap tayang, asal dibayar.”
Native Advertising: Ketika Iklan Pakai Jas Jurnalisme
Tekanan finansial yang terus menekan membuat batas antara berita dan promosi makin kabur. Lahir istilah manis: Native Advertising.
Iklan yang disamarkan jadi berita. Kalimatnya seperti liputan, gaya bahasanya seperti laporan redaksi, tapi tujuan utamanya satu, jualan.
Contohnya? Artikel dengan judul seperti:
“5 Cara Mengatur Keuangan Ala Startup Sukses, Nomor 3 Bikin Kamu Kaget!”
Padahal itu iklan fintech.
Atau:
“Kopi Lokal yang Bikin Kamu Lupa Starbucks.”
Yang ternyata bagian dari kampanye brand minuman.
Berdasarkan Pedoman Media Siber Dewan Pers (2023), setiap konten berbayar wajib diberi label “Iklan” atau “Advertorial”. Tapi banyak media tak melakukannya secara transparan.
Karena label itu dianggap menurunkan click rate.
Hasilnya: publik dibohongi dengan gaya yang rapi. Dan jurnalis, tanpa sadar, sedang menulis brosur dengan nama pena “berita.”
Dilema Moral di Meja Redaksi
Kondisi ini menempatkan jurnalis di posisi paling absurd: menulis demi idealisme, tapi digaji dari ilusi.
“Kalau gak ada iklan, kamu mau gajian dari mana?”
Itu kalimat yang kerap terdengar dari ruang bisnis ke ruang redaksi.
Namun pertanyaan yang lebih tepat justru sebaliknya:
“Kalau semua berita dibayar, siapa yang akan membayar nurani?”
Sistem industri kini mendorong jurnalis untuk berpikir seperti marketer. Mereka diminta mengerti traffic, engagement, dan conversion rate. Bahkan beberapa redaksi memberi target pageview ke reporter, bukan kebenaran, tapi jumlah klik.
Akibatnya, jurnalisme bergeser dari watchdog menjadi content farm. Bukan lagi bicara kepentingan publik, tapi memuaskan mesin algoritma.
Budaya “Gratis” yang Membunuh Kualitas
Publik pun tidak sepenuhnya bersih dari dosa ini. Kita ingin berita bagus, tapi tidak mau bayar. Inilah paradoks “culture of free” yang masih kuat di Indonesia.
Data Reuters Institute (2025): hanya 18% masyarakat Indonesia yang bersedia membayar untuk berita digital. Padahal, di negara-negara dengan jurnalisme kuat seperti AS dan Jepang, angka itu mencapai 40–50%.
Artinya, kalau publik tidak ikut membiayai media, maka yang membayar adalah pengiklan — dan pengiklanlah yang memegang kendali. Di situlah semua masalah dimulai.
Solusi: Mengganti Klien, Bukan Prinsip
Bagaimana keluar dari jebakan ini?
Jawabannya bukan “hapus iklan,” tapi ubah orientasi.
Media perlu berani memindahkan pusat pendapatannya ke pembaca, bukan pengiklan. Model subscription atau membership adalah jawabannya.
Beberapa media nasional sudah mencobanya: Kompas.id, Tempo.co, Katadata.co.id.
Bahkan media niche seperti Tech in Asia ID+ sukses meraih lebih dari 1.700 pelanggan berbayar pada 2021 dengan sistem soft paywall. Strateginya sederhana: kasih gratis 14 hari, lalu minta pembaca yang puas untuk lanjut berlangganan.
Hasilnya bukan cuma uang, tapi loyalitas. Karena pembaca yang bayar, lebih menghargai isi.
Diversifikasi Tanpa Hilang Arah
Selain pembaca, sumber pendapatan baru bisa datang dari B2X Strategy, menjual keahlian dan kredibilitas, bukan hanya berita.
Contohnya: Katadata Insight Center kini menawarkan riset dan konsultasi ekonomi berbasis data jurnalisme.
Sementara Kompas Gramedia Group punya event organizer (Dyandra Promosindo) dan bisnis hotel (Santika) yang menopang operasional medianya.
Strategi semacam ini sah, asalkan tetap menjaga firewall etika.Tim bisnis dan tim redaksi harus dipisah seketat mungkin. Begitu batas itu bocor, jurnalisme berubah jadi alat promosi berwajah data.
Teknologi: Kawan Sekaligus Ujian Baru
Untuk bertahan, efisiensi jadi keharusan. Beberapa media sudah mengadopsi AI (Artificial Intelligence) dan RPA (Robotic Process Automation) untuk memotong biaya hingga 25%. AI menulis berita ringan, membuat ringkasan, bahkan mengubah teks jadi video otomatis.
Tapi Tabooo percaya: AI tidak bisa menggantikan empati. Karena berita bukan hanya kumpulan kata, tapi potret penderitaan manusia. Kalimat yang benar bisa ditulis mesin, tapi kalimat yang berjiwa hanya bisa lahir dari manusia.
Jadi, AI boleh bantu, tapi jangan biarkan algoritma menentukan apa yang penting untuk diketahui publik.
“Kalau kebenaran sudah diiklankan, siapa yang masih berani percaya?”
Tabooo
Jurnalisme Publik Butuh Pendanaan Publik
Beberapa isu tak bisa dijual, tapi wajib diberitakan.
Contohnya: korupsi, lingkungan, hak asasi, atau suara minoritas.
Masalahnya, berita seperti itu tak punya nilai komersial tinggi.
Untuk itu, Dewan Pers sedang menyiapkan Dana Jurnalisme Indonesia (DJI), mekanisme kolektif yang transparan dan independen untuk mendukung jurnalisme publik. Sumbernya bisa dari hibah, CSR, atau kontribusi masyarakat.
Inisiatif ini mirip dengan American Journalism Project di AS atau Google News Initiative (GNI) yang sudah membantu ratusan media lokal di Indonesia. Ini bukan sekadar subsidi, tapi asuransi moral agar media yang idealis tetap hidup di tengah pasar yang brutal.
Jurnalisme Harus Kembali Jadi Profesi, Bukan Profesi Sampingan
Masalah terbesar media saat ini bukan kurang dana, tapi kehilangan orientasi. Ketika jurnalis sibuk mencari klien, siapa yang menjaga publik? Ketika semua berita disusun dengan brief marketing, siapa yang masih menulis karena nurani?
Sudah saatnya jurnalis kembali ke akar profesinya: Menulis untuk kebenaran, bukan untuk brand awareness.
Dan publik pun harus berubah dari penonton pasif menjadi penyandang dana kepercayaan. Karena berita yang benar tidak datang dari langit, ia lahir dari kerja keras manusia yang memilih integritas daripada impresi.
Tabooo’s Take: Kebenaran Itu Tidak Pernah Diskon
Tabooo percaya, media yang kuat bukan yang punya banyak iklan, tapi yang berani menolak pesanan.
Kebenaran bukan produk promo, dan nurani tidak boleh dijual dengan harga pageview.
Kalau industri media ingin hidup lama, mereka harus belajar satu hal: Kejujuran adalah model bisnis paling mahal, tapi satu-satunya yang tidak bisa ditiru oleh algoritma.
Saatnya Memilih: Jadi Media atau Marketplace
Sekarang pilihan ada di tangan semua pihak. Apakah media akan terus menjadi toko yang menjual narasi sesuai sponsor? Atau kembali menjadi ruang publik yang menjaga akal sehat bangsa?
Jurnalis boleh belajar marketing, tapi jangan sampai kehilangan makna. Karena saat pena mulai menulis demi iklan, kata “pers” berubah jadi “perusahaan”. Dan di saat itu pula, berita berhenti jadi kebenaran, dan berubah jadi komoditas. @tabooo
