Tangis Bupati Siak Afni Zulkifli pecah saat mengunjungi Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau. Ia melihat tiga keluarga guru tinggal bersama dalam sebuah rumah kayu yang jauh dari kata layak.
Tabooo.id – Tangis Bupati Siak membuka pemandangan dan realita itu terasa kontras. Siak dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam, terutama migas. Namun, sebagian warganya masih menghadapi persoalan dasar seperti rumah guru, listrik, transportasi sekolah, hingga akses program pemerintah.
Para siswa di Mungkal bahkan harus menempuh perjalanan hampir dua jam menuju sekolah. Sebagian harus berhimpitan dan berdiri di kendaraan karena belum tersedia bus sekolah.
“Saya baru jadi Bupati, baru satu tahun. Masih banyak rakyat kami yang masih seperti ini. Pusat tak tahu kita menderita seperti ini.”
Ucapan Afni membuka persoalan yang lebih besar dari sekadar rumah reot. Jika daerahnya kaya, mengapa fasilitas dasar masih sulit hadir di pelosok?
Guru Mengabdi, Fasilitas Tertinggal
Kondisi rumah guru ternyata bukan persoalan yang baru muncul. Pada Mei 2026, keterbatasan tempat tinggal bagi guru di SDN 24 Tanjung Pal, Dusun Mungkal, sudah menjadi perhatian.
Listrik sekolah pun masih mengandalkan genset. Situasi tersebut bahkan membuat sebagian guru PPPK mempertimbangkan untuk pindah.
Kini, pemerintah daerah menyiapkan rumah guru dengan dukungan CSR perusahaan. Seorang guru yang sudah sekitar 10 tahun mengabdi menyambut pembangunan itu dengan rasa syukur.
“Alhamdulillah, setelah 10 tahun mengabdi, baru sekarang mungkin saya punya rumah.”
Bantuan perusahaan tentu memberi solusi. Namun, muncul pertanyaan penting mengapa kebutuhan dasar guru harus menunggu CSR?
Di sinilah persoalan Mungkal berubah menjadi cerita tentang tata kelola pembangunan.
Ketika DBH Masuk ke Cerita
Afni mengaitkan persoalan tersebut dengan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Siak menghadapi proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil atau DBH migas sekitar 70 persen pada 2027.
Nilainya diperkirakan hanya sekitar Rp40 miliar. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan DBH yang sebelumnya berada di kisaran ratusan miliar rupiah.
Bagi Afni, DBH bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Dana tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah menyediakan bus sekolah, buku, listrik, hingga rumah guru.
Karena itu, Afni bersama DPRD Siak berencana menemui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Senin, 05/10/2026. Ia ingin mempertanyakan formula pengurangan DBH tersebut.
Sebelumnya, saat bertemu Wakil Presiden Gibran pada Juli 2026, Afni juga menegaskan:
“Jangan jadikan DBH sebagai sesuatu yang opsional. Itu adalah hak daerah penghasil.”
Kaya Sumber Daya, Belum Tentu Kaya Layanan
Perdebatan DBH tidak bisa berhenti pada pertanyaan siapa yang salah. Pemerintah pusat memiliki formula pembagian DBH berdasarkan sejumlah indikator, termasuk produksi, wilayah penghasil, penerimaan, dan kinerja tertentu.
Artinya, persoalan Siak perlu dibaca dari dua sisi. Pembagian sumber daya harus adil, tetapi pemerintah daerah juga harus memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan layanan yang terasa bagi masyarakat.
Pengamat kebijakan publik Saipul Bachtiar dari Universitas Mulawarman menilai pembagian DBH perlu memberi ruang yang lebih adil bagi daerah penghasil. Menurutnya, sentralisasi yang terlalu kuat dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Komisi XII DPR juga pernah menyoroti ironi serupa. Anggota Komisi XII Cek Endra pada April 2026 menyebut daerah penghasil energi masih memiliki desa yang belum menikmati listrik.
“Di Jambi itu, batu bara banyak, tapi desa yang belum terlistrikan masih banyak juga. Ini kan ironis.”
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis menghasilkan pemerataan.
Yang Hilang Bukan Cuma Uang
Masalah Mungkal pada akhirnya menyentuh pendidikan. Seorang siswa yang menghabiskan hampir dua jam perjalanan ke sekolah kehilangan waktu, energi, dan kesempatan.
Guru yang tinggal dalam rumah sempit menghadapi persoalan berbeda, tetapi akarnya sama: akses terhadap fasilitas dasar belum merata.
Komisi X DPR pada Juli 2026 menegaskan bahwa kebutuhan guru di wilayah 3T tidak cukup dengan penempatan tenaga pendidik. Pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka.
Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran. Ukuran sebenarnya muncul ketika anak pelosok bisa berangkat sekolah dengan aman, guru memiliki tempat tinggal layak, dan listrik hadir tanpa harus menunggu bertahun-tahun.
Tangis Bupati Siak Itu Sebuah Alarm
Tangisan Afni memang menjadi gambar paling kuat dari kunjungan tersebut. Namun, tangisan itu bukan inti persoalan.
Ini bukan sekadar cerita tentang rumah guru yang reot. Ini tentang bagaimana kekayaan daerah diterjemahkan menjadi kesejahteraan.
Siak memiliki sumber daya. Negara memiliki sistem fiskal. Pemerintah daerah memiliki APBD. Perusahaan memiliki CSR.
Tetapi warga Mungkal masih bertanya kapan fasilitas dasar benar-benar hadir.
Di situlah Tabooology membaca lapisan tersembunyinya kekayaan tidak otomatis menjadi kesejahteraan ketika distribusi, tata kelola, dan prioritas pembangunan belum bertemu di titik yang sama.
Di Mana Kekayaan Berhenti, Ketimpangan Dimulai
Mungkal memperlihatkan wajah lain dari pembangunan Indonesia. Kekayaan bisa berada jauh di bawah tanah, sementara kebutuhan warga justru terlihat jelas di permukaan.
Karena itu, pemerintah pusat perlu menjelaskan formula DBH secara transparan. Pemerintah daerah juga harus memastikan keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap prioritas belanja.
Pada akhirnya, warga tidak hidup dari angka DBH. Mereka hidup dari sekolah yang bisa dijangkau, listrik yang menyala, rumah yang layak, dan kebijakan yang benar-benar sampai ke pelosok.
Kalau daerah disebut kaya karena migasnya, jangan sampai rakyatnya justru merasa miskin karena fasilitasnya. @teguh
