Bupati Siak Afni Zulkifli menangis saat melihat kondisi guru dan siswa di Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, Jumat, 02/10/2026.
Tabooo.id: Siak – Kunjungan Bupati Siak Afni Zulkifli itu membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar kondisi sebuah sekolah. Di tengah daerah yang dikenal kaya sumber daya alam, sejumlah guru masih tinggal bersama dalam rumah kayu yang jauh dari kata layak.
Afni melihat tiga keluarga guru tinggal dalam satu rumah kayu yang kondisinya memprihatinkan. Sementara itu, siswa harus menempuh perjalanan hampir dua jam untuk pergi dan pulang sekolah.
Masalah transportasi ikut memperpanjang persoalan. Sekolah belum memiliki bus, sehingga sejumlah siswa harus menumpang kendaraan angkutan. Bahkan, beberapa siswa harus berdiri di bak truk saat menuju sekolah.
“Kita sama-sama tinggal di daerah yang kaya,” kata Afni saat melihat langsung kondisi warga.
Pemandangan tersebut membuat Afni mempertanyakan kembali kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar pendidikan di wilayah pelosok.
“Ini salah kita. Kita belum bisa belikan buku sekolah,” ujarnya.
Ketika Guru Mengajar, Tapi Rumah Tak Layak
Kondisi guru di Mungkal menunjukkan persoalan lain. Mereka bukan hanya menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah, tetapi juga harus menjalani kehidupan dengan fasilitas dasar yang minim.
Salah seorang guru mengungkapkan rasa syukurnya ketika pemerintah dan pihak swasta mulai membangun rumah guru melalui program CSR.
“Alhamdulillah, setelah 10 tahun mengabdi, baru sekarang mungkin saya punya rumah.”
Namun, satu rumah baru tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan.
Warga masih menghadapi keterbatasan listrik, transportasi sekolah, buku, hingga akses program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Karena itu, persoalan pendidikan di Mungkal membutuhkan solusi yang lebih menyeluruh.
Bupati Siak: Pusat Tak Tahu Kita Menderita
Afni mengakui dirinya baru menjabat sebagai bupati sekitar satu tahun. Karena itu, ia menyebut masih banyak warga yang menghadapi kondisi serupa.
“Saya baru jadi Bupati, baru satu tahun. Masih banyak rakyat kami yang masih seperti ini. Pusat tak tahu kita menderita seperti ini.”
Pernyataan itu menjadi penting karena persoalan Mungkal muncul bersamaan dengan tekanan fiskal yang tengah dihadapi Siak.
Pada 29/09/2026, Kementerian Keuangan mengirim Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-95/PK/2026. Surat tersebut memuat proyeksi alokasi DBH Migas Siak untuk 2027.
Angkanya jauh lebih kecil dibandingkan alokasi sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Siak memproyeksikan DBH Migas sekitar Rp40 miliar pada 2027, sementara sebelumnya nilainya hampir mencapai Rp400 miliar.
Data pemerintah daerah juga mencatat DBH minyak Siak pada 2027 sekitar Rp36,56 miliar. Angka itu turun dari Rp132,04 miliar pada 2026 atau sekitar 72,3 persen.
DBH Bukan Sekadar Angka
Penurunan DBH langsung menyentuh ruang fiskal daerah. Jika pendapatan daerah menyusut, pemerintah harus menentukan ulang prioritas belanja. Pada titik inilah persoalan Mungkal menjadi relevan dengan perdebatan APBD.
Sebab, kebutuhan seperti bus sekolah, rumah guru, buku pelajaran, listrik, dan layanan dasar lainnya membutuhkan anggaran.
Di sisi lain, Siak juga memiliki ketergantungan besar terhadap transfer pemerintah pusat. KPPOD mencatat total Transfer ke Daerah atau TKD Siak mencapai sekitar Rp1,67 triliun dari APBD sekitar Rp2,37 triliun. Sementara itu, PAD Siak berada di kisaran Rp696 miliar.
Artinya, ketika transfer turun drastis, pemerintah daerah tidak bisa sekadar menganggap persoalan tersebut sebagai perubahan angka di atas kertas.
Dampaknya bisa masuk langsung ke ruang kelas, jalan menuju sekolah, tempat tinggal guru, hingga fasilitas dasar masyarakat.
DPR Sudah Soroti Persoalan DBH
Persoalan ini juga mendapat perhatian DPR. Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha pada 20 Agustus 2026 menegaskan bahwa DBH Migas dan Minerba merupakan hak daerah penghasil. Menurutnya, pemerintah perlu menyalurkan DBH secara tepat waktu karena belanja pemerintah daerah ikut menopang pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, anggota Banggar DPR Puteri Anetta Komarudin pada 1 September 2026 mendorong skema DBH yang lebih kuat dan adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Siak bukan hanya persoalan satu kabupaten. Perdebatan DBH juga menyentuh desain hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.
Alarm untuk Desentralisasi Fiskal
Akademisi dan mantan pejabat pemerintahan Djohermansyah Djohan sebelumnya mengingatkan persoalan serupa di daerah kaya sumber daya.
Pada 30 Agustus 2026, ia menyebut kesulitan daerah kaya membiayai pembangunan sebagai “alarm keras” bagi desentralisasi fiskal.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih besar jika daerah penghasil sumber daya alam masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, lalu seberapa efektif desain desentralisasi fiskal berjalan?
Pemerintah pusat memang memiliki agenda revitalisasi sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada 22 Februari 2026 menyebut sekolah rusak berat dan sekolah di daerah 3T sebagai prioritas revitalisasi.
Namun, kebijakan nasional tetap membutuhkan kemampuan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar berjalan di lapangan.
Air Mata Bupati, Ujian bagi APBD
Afni dijadwalkan bertemu Kementerian Keuangan bersama pimpinan dan anggota DPRD Siak pada Senin, 5 Oktober 2026. Pertemuan itu akan membahas formula pengurangan DBH 2027.
Afni mengatakan dirinya ingin menanyakan langsung dasar pengurangan hak daerah tersebut.
“Saya akan hadir bersama Ketua dan Anggota DPRD Siak, menanyakan rumus pengurangan hak rakyat Siak.”
Karena itu, persoalan Mungkal seharusnya tidak berhenti pada viralnya tangisan seorang kepala daerah.
Tangisan itu justru membuka pertanyaan yang lebih keras ketika daerah menghasilkan kekayaan migas, mengapa guru masih berbagi rumah, siswa masih berdiri di bak truk, dan buku sekolah belum selalu tersedia?.
Siak mungkin kaya sumber daya, Namun, ukuran kekayaan daerah bukan hanya berapa besar migas yang keluar dari tanahnya. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh kekayaan itu kembali menjadi sekolah yang layak, guru yang terlindungi, dan anak-anak yang bisa belajar tanpa harus mempertaruhkan keselamatan di perjalanan.
Daerah boleh kaya minyak. Tetapi jika anak-anak masih berjuang mencari kendaraan untuk bersekolah, kekayaan itu sedang tinggal di mana?. @teguh
