Tabooo.id: Talk – Bayangin kamu beli boba. Kamu bayar penuh, tapi pas dikasih, bobanya tinggal kenangan, tutupnya bocor, dan ketika kamu protes, kasir santai bilang, “Tunggu lima tahun ya, nanti ganti sendiri.”
Kesel? Jelas. Aneh? Banget.
Namun, justru model beginilah yang negara kita pakai untuk mengelola demokrasi.
Kita sering mendengar kalimat sakral “Kedaulatan di tangan rakyat.” Kedengarannya heroik. Tetapi begitu wakil rakyat duduk di kursi empuk Senayan dan mulai mangkir sidang, terseret kasus korupsi, atau hilang dari radar konstituen tiba-tiba kedaulatan itu menguap. Kita cuma bisa nonton, komentar di medsos, atau paling banter bikin meme.
Lalu muncul satu pertanyaan, yang sederhana tapi nyelekit
Kalau rakyat yang milih, kenapa rakyat nggak bisa nyopot?
Wakil Rakyat Kok Kayak Kucing Kos Muncul Pas Perlu Aja
Sekarang mari kita lihat kenyataan, karena data bicara jujur.
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kehadiran anggota DPR naik turun seperti grafik kripto. Kadang penuh, kadang sepi seperti ruang kelas jam 7 pagi. Selain itu, kasus penyalahgunaan dana reses, gratifikasi, atau minimnya kontribusi legislasi terus muncul. Namun, selama masa jabatan lima tahun belum berakhir, rakyat tidak memiliki alat legal untuk berkata:
“Cukup, Anda tidak lagi mewakili kami.”
Di negara lain situasinya berbeda total. Amerika Serikat, Kanada, Swiss, dan beberapa negara Afrika menerapkan recall. Pemilih bisa mencopot pejabat terpilih kalau kinerjanya melenceng. Mekanismenya sederhana kekuasaan harus punya tombol “off.”
Tanpa tombol itu, demokrasi hanya menjadi langganan aplikasi yang auto-renew dan nggak bisa dibatalkan.
Tapi Gimana Kalau Recall Disalahgunakan?
Nah, di sini biasanya muncul drama.
Sebagian orang berkata, “Nanti kelompok tertentu pakai recall buat menjatuhkan lawan politik!”
Yang lain menambahkan, “Stabilitas bisa goyang!”
Kekhawatiran itu valid, tetapi mekanisme yang baik butuh filter. Misalnya, recall baru berjalan jika 50% pemilih di dapil menandatangani petisi.
Setengah pemilih, bukan belasan orang dari grup WA keluarga.
Ambang batas setinggi ini otomatis mencegah penyalahgunaan. Selain itu, sistem bisa menggantikan kursi dengan caleg suara terbanyak kedua tanpa pemilu ulang. Negara hemat biaya, publik tetap dapat representasi yang sah, dan partai tidak bisa mengutak-atik keputusan publik secara sepihak.
Demokrasi Buat Siapa, Sih?
Coba kita pikirkan aspek yang paling penting.
Saat ini, hubungan pemilih dan wakil rakyat mirip hubungan LDR toxic:
pemilih berharap, wakilnya menghilang.
pemilih butuh, wakilnya sibuk.
pemilih kecewa, wakilnya bilang, “Sabar lima tahun ya.”
Recall tidak bekerja sebagai alat balas dendam politik. Justru recall hadir sebagai vitamin demokrasi. Ia menjaga akuntabilitas yang selama ini cuma nongol di pidato. Selain itu, recall mendorong rakyat untuk sadar bahwa suara mereka adalah mandat, bukan hadiah lima tahunan yang tak bisa ditarik kembali.
Di sisi lain, tanpa recall, demokrasi kita cuma punya keterpilihan tanpa pertanggungjawaban. Kita pandai memilih, tetapi tidak punya alat formal untuk memperbaiki pilihan yang salah.
Sikap Tabooo: Demokrasi Harus Bisa Dimarahi, Bukan Cuma Dirayakan
Tabooo percaya bahwa demokrasi yang sehat bukan yang paling ramai baliho-nya atau paling seru debatnya. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dapat dikoreksi. Untuk itu, rakyat harus memiliki ruang untuk menegur, mengingatkan, dan bila perlu mencopot.
Mekanisme PAW yang sepenuhnya berada di tangan partai membuat publik kehilangan kendali atas mandat yang mereka berikan. Padahal, pemilihlah yang menaruh wakil rakyat di kursi kekuasaan. Oleh karena itu, logika paling sederhana pun bilang pemilih harus punya opsi untuk mengambil kursi itu kembali.
Recall bukan ancaman stabilitas. Justru recall memberi disiplin etik dan menghubungkan kembali wakil dengan konstituennya. Dengan begitu, wakil sadar bahwa mandat itu bisa hilang kapan saja jika mereka abai.
Akhir Kata…
Kalau benar kursi-kursi di Senayan berasal dari suara rakyat, maka sudah seharusnya rakyat pula yang berhak mencabutnya.
Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Demokrasi hidup lewat kemampuan publik untuk mengoreksi, mengawasi, dan menegur ketika kekuasaan mulai berjalan sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaannya tinggal satu:
Recall itu penyelamat demokrasi, atau justru ketakutan politik yang tidak pernah kita ucapkan?
Dan kalau sekarang ditanya… kamu di kubu mana? @dimas
