Tabooo.id: Edge – Bayangkan sebuah tombol besar bertuliskan “KIRIM PASUKAN” di ruang sidang PBB. Lampunya berkedip tanpa henti. Semua delegasi menatap penuh harap. Namun, hingga kini, tak satu pun jari benar-benar menekannya. Indonesia sudah menyiapkan segalanya. Helm mengilap. Kapal rumah sakit bersandar siaga. Akan tetapi, mandat internasional masih terjebak di layar loading.
Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan satu kalimat yang langsung mencuri perhatian dunia. Di hadapan Sidang Umum PBB pada September 2025, ia menegaskan kesiapan Indonesia mengerahkan 20.000 prajurit untuk menjaga perdamaian di Gaza atau wilayah konflik lain. Pernyataan itu terdengar tegas, heroik, dan sangat layak jadi tajuk utama.
Namun, sejak saat itu, janji global tersebut justru bergerak lebih lambat daripada gaungnya.
Dari Mimbar PBB ke Meja Koordinasi
Sejak Prabowo melontarkan pernyataan tersebut, pemerintah terus menggulirkan wacana pengiriman pasukan. Terlebih lagi, gencatan senjata Israel-Hamas pada Oktober 2025 membuat harapan publik ikut menguat. Banyak pihak mulai membayangkan pasukan perdamaian tiba di Gaza secepat notifikasi “driver on the way”.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mempertegas kesiapan teknis. Ia menjelaskan rencana pengiriman personel recce untuk membaca situasi lapangan sebelum pasukan utama berangkat. Dengan kata lain, TNI tidak menunggu situasi matang mereka justru aktif mempersiapkan diri sejak awal.
Namun demikian, satu variabel terus mengganjal seluruh rencana itu mandat internasional.
Ketika Kesiapan Tempur Bertemu Birokrasi Global
Masalah Gaza ternyata bukan sekadar soal jumlah pasukan atau jenis alutsista. Pemerintah harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa yang memberi mandat, di bawah bendera apa, dan dengan tujuan apa pasukan dikirim.
Di titik inilah narasi mulai terasa absurd.
Alih-alih pasukan penjaga perdamaian PBB dengan helm biru, Dewan Keamanan justru membahas skema International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini tidak bertugas menjaga jarak, melainkan menjalankan mandat stabilisasi yang agresif.
Jika UNIFIL berperan sebagai penengah, ISF justru turun langsung ke medan konflik untuk melucuti kelompok bersenjata. Konsekuensinya jelas: pasukan yang berangkat tidak lagi berdiri netral, melainkan ikut masuk ke pusaran konflik.
Karena itu, Indonesia mulai menginjak rem.
Retreat Kabinet dan Janji yang Ikut Menginap
Awal Januari 2026, pemerintah kembali mengangkat isu ini dalam retreat kabinet di Hambalang. Presiden membahasnya. Menteri Luar Negeri memaparkan perkembangan terbaru. Akan tetapi, frasa “masih dibicarakan” kembali mendominasi penjelasan resmi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa komitmen Presiden tidak berubah. Meski begitu, pemerintah belum menetapkan detail teknis, termasuk jumlah pasukan yang akan dikirim. Angka 20.000 terus menyusut dan membesar tergantung konteks, kebutuhan lapangan, serta dinamika mandat.
Dengan demikian, janji itu tetap hidup tetapi belum menemukan bentuk finalnya.
ISF: Helm Tanpa Warna, Mandat Tanpa Netralitas
Perbedaan antara UNIFIL dan ISF tidak berhenti pada jenis seragam. Perbedaan itu menyentuh inti filosofi misi.
UNIFIL lahir dari persetujuan dua pihak yang bertikai. Sebaliknya, ISF muncul dari dorongan kekuatan global, terutama Amerika Serikat, yang ingin mengakhiri konflik melalui pelucutan Hamas.
Bagi banyak analis keamanan kawasan, mandat semacam ini menempatkan Indonesia pada posisi dilematis. Pasukan Indonesia berpotensi berhadapan langsung dengan kelompok yang selama ini identik dengan perjuangan Palestina.
Dalam konteks tersebut, misi perdamaian bisa berubah menjadi dilema politik dan moral.
Solidaritas Palestina vs Realpolitik Global
Indonesia selama ini memosisikan diri sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina. Sikap itu membentuk identitas diplomasi luar negeri. Namun, pengiriman pasukan di bawah mandat ISF berisiko menggeser posisi tersebut.
Di satu sisi, negara ingin membantu menghentikan kekerasan. Di sisi lain, sistem internasional menuntut kepatuhan pada mandat yang sarat kepentingan geopolitik. Akibatnya, niat baik harus bernegosiasi dengan realitas global yang dingin.
Punchline: Siap Berangkat, Tapi Belum Dipanggil
Pada akhirnya, janji 20.000 pasukan ini menyerupai koper yang sudah tertutup rapi di depan pintu. Semua perlengkapan siap. Namun, tiket belum terbit. Tujuan masih berubah. Bandara masih bernegosiasi.
Indonesia tampak siap memainkan peran perdamaian. Akan tetapi, di panggung dunia, niat baik saja tidak cukup. Mandat, kepentingan, dan kekuasaan tetap memegang kendali.
Sementara itu, Gaza terus menunggu seperti biasa. @dimas
