Hasto Sebut Indonesia Jadi Otoriter Populis Sejak Era Jokowi dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026. Ia menilai periode kedua Jokowi mengubah demokrasi Indonesia menjadi semakin sentralistik. Kritik itu terasa makin tajam karena datang dari partai yang dulu mengantar Jokowi ke istana.
Tabooo.id: Nasional – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras terhadap periode kedua Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), Hasto menyebut demokrasi Indonesia berubah semakin sentralistik. Ia menilai perubahan itu menguat pada masa akhir pemerintahan Jokowi.
“Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” ujar Hasto.
Saat Demokrasi Makin Sentralistik
Hasto awalnya menyoroti arah demokrasi politik dan ekonomi Indonesia. Menurut dia, demokrasi yang seharusnya memberi ruang partisipasi justru bergerak menuju pemusatan kekuasaan.
Ia kemudian mengaitkan perubahan itu dengan pemerintahan Jokowi, terutama pada periode kedua. Nada kritiknya tidak lagi samar. Hasto langsung menyebut adanya perubahan watak kekuasaan.
Selama akhir pemerintahan Jokowi, kata Hasto, sistem hukum tunduk pada kekuasaan. Ia juga menuding aparat penegak hukum dan aparatur negara turun derajat menjadi alat mobilisasi elektoral serta pelindung elite kekuasaan.
“Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” ujar Hasto.
Ketika Hukum Masuk Arena Kekuasaan
Hasto menyebut perubahan watak hukum itu memunculkan berbagai kasus kriminalisasi politik hukum. Padahal, menurut dia, hukum yang adil menjadi fondasi pokok dalam kehidupan bernegara.
“Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian,” ucapnya.
Pernyataan ini memperlihatkan jarak politik PDIP dengan Jokowi yang semakin terbuka. Dulu Jokowi menjadi kader utama partai dan dua kali maju sebagai presiden dengan dukungan PDIP. Kini, relasi itu berubah menjadi konflik yang telanjang.
Di politik Indonesia, hubungan bisa putus lebih cepat daripada menurunkan spanduk kampanye.
Dari Rumah Partai ke Surat Pemecatan
PDIP sebelumnya telah memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, pengumuman pemecatan tersebut di depan jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia.
“DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin.
Surat pemecatan tersebut berangkat dari rekomendasi Rapat Permusyawaratan Majelis Komite Etik dan Disiplin Partai tertanggal 11 Oktober 2024.
Masing-masing rekomendasi tertuang dalam Petikan Rekomendasi No.8/K.E.D-PDIP/X/2024, Petikan Rekomendasi No.9/K.E.D-PDIP/X/2024, dan Petikan Rekomendasi No.10/K.E.D-PDIP/X/2024.
Narasi Partai: Jokowi Melawan Keputusan DPP
Dalam Petikan Rekomendasi No.10/K.E.D-PDIP/X/2024, PDIP menyatakan Jokowi melanggar AD/ART partai tahun 2019. Partai juga menilai Jokowi melanggar kode etik dan disiplin karena mendukung kandidat partai lain.
“Dengan melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP pada Pemilu 2024 dan mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju),” demikian bunyi pertimbangan nomor 7 dalam SK tersebut.
PDIP juga menyatakan Jokowi menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Menurut partai, tindakan itu menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai dikategorikan sebagai pelanggaran berat.”
Bukan Sekadar Urusan Elite Politik
Pernyataan Hasto bukan cuma urusan pecah kongsi elite. Ini menyentuh hal yang lebih dekat dengan hidup warga, yaitu hukum, pemilu, dan rasa percaya pada negara.
Kalau hukum bisa ditarik ke arah kekuasaan, rakyat biasa akan selalu berada di posisi paling rentan. Mereka tidak punya akses, tidak punya jaringan elite, dan sering hanya bisa menonton konflik besar dari layar kecil sambil menanggung akibatnya.
Politik boleh berganti slogan. Tapi ketika aparatur negara masuk dalam pertarungan elektoral, publik kehilangan satu hal penting: rasa aman bahwa negara bekerja untuk semua orang.
Pidato Hasto menandai babak baru relasi PDIP dan Jokowi. Bukan lagi sekadar perbedaan dukungan politik, melainkan tuduhan serius soal perubahan watak kekuasaan.
Masalahnya, ketika sebuah partai yang dulu ikut mengantar seorang presiden ke istana kini menyebut kekuasaan itu berubah arah, publik berhak bertanya lebih jauh.
Yang rusak sebenarnya hubungan partai dengan mantan kadernya, atau kepercayaan warga terhadap cara kekuasaan bekerja? @tabooo
