Budaya “jalur orang dalam” masih membayangi banyak layanan publik. Pemerintah kini ingin memutus rantai itu lewat Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan program ini hanya untuk keluarga yang benar-benar memenuhi syarat.
Tabooo.id: Gus Ipul menyampaikan sikap itu saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang di Sentra Budi Perkasa, Sumatera Selatan, Minggu (28/06/2026). Ia meminta seluruh pihak menjaga proses penerimaan siswa secara jujur, terbuka, dan bebas titipan.
“Program ini harus dimulai dengan kejujuran dan keterbukaan. Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan. Keluarga yang memenuhi kriteria dalam DTSEN dijangkau petugas, lalu ditetapkan menjadi siswa Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Pemerintah Jemput Calon Siswa
Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah lain. Pemerintah mendatangi langsung keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Petugas memprioritaskan keluarga pada desil 1 dan desil 2. Kelompok ini merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Model tersebut bertujuan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Pemerintah ingin seluruh kursi Sekolah Rakyat ditempati anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pengelola agar menjaga integritas program sejak hari pertama.
“Pengelolaannya juga harus dengan kejujuran. Tidak boleh ada korupsi, sogok-menyogok, ataupun tindakan yang tidak terpuji karena program ini diperuntukkan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dan belum terbawa dalam proses pembangunan,” tegasnya.
Lima Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi
Pemerintah kini mengoperasikan lima Sekolah Rakyat rintisan di Sumatera Selatan. Kelimanya meliputi SRMA 7 Palembang, SRT 31 Palembang, SRMA 8 Ogan Ilir, SRT 15 Empat Lawang, dan SRMA 45 Ogan Komering Ulu.
SRMA 7 Palembang saat ini menampung 96 siswa. Pemerintah juga telah menetapkan 60 siswa baru melalui proses penjangkauan berbasis DTSEN.
Kementerian Sosial terus memperkuat validitas data agar setiap bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada keluarga miskin. Langkah itu menjadi fondasi utama pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Integritas Menentukan Masa Depan Program
Banyak pengamat pendidikan menilai program afirmasi hanya berhasil jika pemerintah menjaga proses seleksi secara transparan. Mereka juga meminta pemerintah menutup semua celah praktik titipan dan intervensi kepentingan.
Sosiolog pendidikan mengingatkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan. Kemiskinan juga membatasi akses anak terhadap pendidikan yang berkualitas. Karena itu, negara harus memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung baru. Program ini menguji komitmen pemerintah menjaga keadilan sejak proses seleksi.
Jika pemerintah mampu menutup ruang titipan, anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan yang selama ini sulit mereka raih. Sebaliknya, jika praktik itu muncul kembali, tujuan besar memutus rantai kemiskinan bisa kehilangan makna.
Sekolah Rakyat akhirnya menjadi lebih dari sekadar program pendidikan. Program ini menguji keberanian negara menempatkan hak warga miskin di atas kepentingan siapa pun. @teguh
