Pagi di bulan Juni kerap dimulai dengan notifikasi ponsel. Bukan kabar santai dari grup keluarga. Bukan pula promo belanja. Di banyak rumah, layar ponsel berubah menjadi ruang tunggu paling menegangkan pengumuman seleksi jalur prestasi SMP.
Tabooo.id – Sejumlah orang tua terus menyegarkan laman pendaftaran. Anak-anak menatap piagam lomba di meja belajar berharap jalur Prestasi bisa masuk ke SMP yang diinginkan. Setelah mengetahui hasilnya mereka bertanya pelan, “Kalau sudah punya sertifikat, kenapa masih belum lolos?”
Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun, SPMB Kota Mojokerto tahun ajaran 2026/2027 membawa kecemasan yang lebih besar. Masuk SMP negeri bukan hanya soal memilih sekolah. Proses ini menyentuh peluang, biaya, gengsi, rasa aman, dan masa depan yang ditanggung satu keluarga.
Pemerintah Kota Mojokerto menggelar sosialisasi pedoman teknis SPMB Online pada 19/05/2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengundang kepala sekolah TK, SD, serta SMP negeri dan swasta. Pemerintah ingin semua pihak memahami mekanisme sebelum pendaftaran dibuka.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta seluruh sekolah menjalankan SPMB sesuai aturan. Ia menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Seluruh kepala sekolah harus memiliki kesamaan persepsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya saat pelaksanaan nanti semua aturan bisa dipahami dan dijalankan dengan baik,” ujar Ika Puspitasari.
Namun, keluarga tidak cukup hanya menerima penjelasan teknis. Mereka membutuhkan kepastian bahwa sistem menilai anak secara adil.
Piagam Jalur Prestasi Tidak Selalu Membuka Pintu
Jalur prestasi sering menjadi harapan bagi anak dan orang tua. Anak mengumpulkan piagam, sertifikat, serta medali sejak sekolah dasar. Keluarga berharap kerja keras itu memberi peluang saat anak mendaftar SMP.
Masalahnya, piagam tidak selalu membuka pintu. Sejumlah keluarga mengaku telah melampirkan bukti prestasi, tetapi anak mereka belum lolos di sekolah tujuan. Keluhan itu memunculkan pertanyaan penting apakah kuota prestasi sebesar 25 persen mampu menampung seluruh anak berprestasi yang mendaftar?
Ketika jumlah pendaftar melampaui kuota, sekolah tentu perlu menyaring peserta. Namun, publik berhak mengetahui cara sistem memberi nilai pada setiap unsur. Dinas perlu menjelaskan bobot piagam, level lomba, tahun perolehan sertifikat, dan hasil tes kompetensi.
Tes kompetensi pada tanggal 08-09/06/2026 di salah satu sekolah negeri juga memicu pertanyaan. Beberapa keluarga mempertanyakan hasil seleksi setelah anak mereka mengikuti tes dan menyerahkan dokumen prestasi. Pertanyaan itu bukan serangan kepada sekolah. Orang tua sedang meminta keterbukaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Agung Moeljono menjelaskan bahwa SPMB memakai sistem daring sejak pendaftaran hingga pengumuman. Dinas juga menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk mendampingi proses tersebut.
“Pelaksanaan SPMB dilakukan secara online mulai pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil. Kami juga menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk melakukan pendampingan agar prosesnya berjalan transparan dan sesuai regulasi,” kata Agung.
Pendampingan tentu penting. Akan tetapi, transparansi tidak boleh berhenti pada pernyataan resmi. Dinas perlu membuka data yang bisa dibaca dan diuji publik.
Angka Daya Tampung Tidak Sama dengan Pilihan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mencatat 2.657 lulusan SD dan MI negeri maupun swasta pada tahun ini. SMP negeri menyediakan 2.144 kursi. SMP swasta menambah 896 kursi.
Secara total, kapasitas itu cukup untuk menampung seluruh lulusan. Pemerintah pun menyatakan setiap anak memiliki tempat di jenjang SMP.
“Jumlah daya tampung SMP negeri dan swasta di Kota Mojokerto mencukupi sehingga seluruh lulusan SD/MI di Kota Mojokerto dapat tertampung,” jelas Agung.
Namun, angka total tidak selalu menggambarkan pengalaman keluarga.
Orang tua tidak hanya mencari kursi sekolah. Mereka juga mempertimbangkan jarak, biaya, transportasi, kualitas layanan, lingkungan belajar, dan kemampuan ekonomi rumah tangga. Ketika sekolah negeri yang mereka incar tidak menyediakan cukup kursi, keluarga harus mencari pilihan lain dan Pilihan itu tidak selalu mudah.
Sebagian keluarga mampu memilih sekolah swasta atau menanggung biaya tambahan. Sebagian lainnya harus menghitung ulang ongkos harian, biaya seragam, serta kebutuhan rumah. Karena itu, total kursi yang cukup tidak otomatis berarti setiap keluarga memiliki pilihan yang setara.
Ini bukan sekadar soal pendaftaran sekolah. Ini soal siapa yang punya pilihan ketika kursi sekolah negeri tidak cukup untuk semua walaupun dengan jalur prestasi.
Golden Ticket dan Jalur Prestasi Harus Terbuka
Pemkot Mojokerto membuka Golden Ticket bagi penghafal Al-Qur’an. Pemerintah juga membuka kelas olahraga di SMP Negeri 1 Mojokerto, SMP Negeri 2 Mojokerto, dan SMP Negeri 4 Mojokerto.
Program itu bisa memberi ruang bagi kemampuan khusus anak. Namun, pemerintah perlu membuka indikator seleksi, jumlah kuota, tahapan penilaian, dan dasar kelulusan setiap jalur.
Keterbukaan tidak berarti publik menuduh program itu bermasalah. Keterbukaan justru melindungi program dari prasangka buruk karena ini menyangkut kepercayaan publik.
Ketika informasi terasa tertutup, rumor cepat tumbuh. Di tengah seleksi, kabar tentang siswa “titipan” dengan “nominal” tertentu mulai beredar di masyarakat serta terbukanya jalur diluar rel resmi ini sangat melukai hati orang tua. kalau benar praktik-praktik kotor ini ada maka fenomena ini juga bisa melukai anak yang lolos secara sah, Apalagi yang selama ini berjuang untuk mendapatkan sebuah prestasi. Rumor itu juga memperbesar kecurigaan keluarga yang anaknya belum mendapat kursi.
Karena itu, Pemkot Mojokerto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta DPRD Kota Mojokerto perlu memastikan sistem berjalan bersih dan transparan, jangan cuma terlihat bersih didepan publik tapi kenyataannya mungkin ada oknum “internal” yang bermain, Karena rumor siswa “titipan” ini begitu santer di masyarakat walaupun itu harus perlu dibuktikan secara hukum.
DPRD dapat meminta laporan lengkap tentang SPMB 2026/2027. Dewan juga dapat mengawasi jumlah pendaftar setiap jalur, daya tampung riil sekolah, hasil tes kompetensi, metode pemeringkatan, serta mekanisme pengaduan, DPRD harus benar-benar mengawal, mengawasi jangan sampai ada yang bermain. Orang tua tidak membutuhkan jargon tapi Mereka membutuhkan jawaban yang bisa mereka periksa.
Anak Tidak Boleh Menanggung Beban Sistem
Anak menjadi pihak yang paling rentan dalam proses ini.
Mereka baru menyelesaikan sekolah dasar. Namun, mereka sudah belajar tentang gagal, kalah, dan rasa tidak cukup. Mereka melihat kecemasan orang tua. Mereka mendengar percakapan tentang biaya. Sebagian bahkan mulai menganggap piagam yang mereka banggakan tidak berarti.
Kegagalan masuk ke sekolah tertentu tidak boleh menentukan nilai seorang anak.
Orang tua juga tidak perlu menerima cap terlalu ambisius. Banyak keluarga hanya mencari sekolah yang aman, terjangkau, dan memberi peluang terbaik bagi anak. Kecemasan itu lahir ketika sistem membuat pilihan terasa sempit.
Pendidikan seharusnya membuka jalan hidup anak. Pendidikan tidak boleh membuat keluarga bertarung diam-diam di depan layar ponsel.
Jalur non-domisili SPMB Kota Mojokerto berlangsung pada 02-04/06/2026. Jalur domisili berlangsung pada 22-24/06/2026. Sekolah akan memulai tahun ajaran baru dan MPLS pada 13/07/2026.
Sebelum tahun ajaran baru dimulai, pemerintah masih memiliki pekerjaan penting. Pemkot dan Dinas Pendidikan perlu membuka sistem seleksi seterang mungkin.
Ketika orang tua memahami cara kerja seleksi, mereka mungkin tetap kecewa. Namun, mereka tidak perlu merasa kalah oleh sistem yang tidak mereka pahami.
Saat seorang anak belum lolos di sekolah pilihannya, ia tetap berhak pulang tanpa membawa beban bahwa dirinya kurang berprestasi. Pendidikan yang adil tidak hanya menghitung nilai. Pendidikan yang adil juga menjaga martabat anak dan ketenangan keluarga.
Sistem boleh berjalan online, tetapi keadilan harus terasa nyata di rumah-rumah yang menunggu hasilnya. @teguh
