Tabooo.id: Nasioanal – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) genap berusia 18 tahun pada 6 Februari 2026. Usia ini menandai fase kedewasaan sebuah partai yang sejak lahir kerap dicap nekat, diragukan, bahkan diremehkan. Namun kini, arah cerita berubah. Gerindra berdiri sebagai kekuatan utama politik nasional sekaligus kendaraan ideologis Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
Dengan kata lain, partai yang dulu dianggap eksperimen kini justru mengemudi negara.
Manifesto Besar, Risiko Besar
Sejak awal, Gerindra mengusung manifesto ambisius: kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan pembangunan karakter bangsa. Di atas kertas, gagasan ini terdengar heroik. Namun di lapangan, jalannya penuh rintangan. Terlebih lagi, publik melekatkan Gerindra pada satu figur sentral: Prabowo Subianto.
Sebagai pemimpin nasionalis-populis, Prabowo tampil konsisten membawa narasi kerakyatan. Meski demikian, ia juga memikul kontroversi dan resistensi politik yang tidak kecil.
Nama Besar dan Beban Sejarah
Prabowo tidak datang dari ruang hampa. Ia adalah putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo dan menantu Presiden Soeharto. Warisan ini memberinya modal simbolik, tetapi sekaligus membebaninya dengan sejarah panjang Orde Baru.
Karena itu, setiap langkah politik Prabowo selalu berada di bawah sorotan. Ia bukan hanya diuji sebagai politisi, tetapi juga sebagai representasi masa lalu yang belum sepenuhnya selesai.
Kalah Dulu, Baru Mendirikan Jalan
Faktanya, jalan Prabowo menuju kekuasaan tidak dimulai dari karpet merah. Pada 2004, ia kalah di Konvensi Capres Partai Golkar. Elite partai menolak gagasan ekonomi kerakyatannya yang menekankan pertanian sebagai fondasi industrialisasi. Golkar memilih Wiranto.
Alih-alih menyerah, Prabowo memilih keluar dari zona nyaman. Pada 2008, ia mendirikan Gerindra. Saat itu, banyak pihak menilai langkah ini irasional. Prabowo meninggalkan partai besar demi membangun kendaraan politik dari nol.
Yang diuntungkan dari keputusan ini adalah kader-kader yang mendambakan alternatif. Sebaliknya, status quo politik lama justru merasa terusik.
Konsistensi yang Mengubah Persepsi
Seiring waktu, cap “nekat” berubah menjadi bukti konsistensi. Gerindra selalu lolos parliamentary threshold dan terus menaikkan perolehan suara:
- 2009: 4,46% (26 kursi)
- 2014: 11,81% (73 kursi)
- 2019: 12,57% (78 kursi)
- 2024: 13,22% (86 kursi)
Tren ini memperlihatkan satu realitas politik: Gerindra dan Prabowo sulit dipisahkan. Prabowo bukan sekadar ketua umum, melainkan simbol ideologis partai.
Di satu sisi, personifikasi ini memperkuat militansi dan loyalitas kader. Di sisi lain, partai menjadi sangat bergantung pada satu figur. Namun sejauh ini, mesin itu terus berjalan.
Dari Narasi ke Kebijakan
Setelah Prabowo resmi menjadi Presiden, dampak politik Gerindra langsung menyentuh masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, kenaikan gaji guru, hingga penertiban kawasan hutan menunjukkan terjemahan konkret manifesto lama.
Negara kini memihak masyarakat bawah anak sekolah, guru, petani, dan warga pinggiran. Pada saat yang sama, negara mencabut kenyamanan kelompok elite yang selama ini hidup dari kebijakan setengah hati.
Oposisi Rasional dan Politik Belajar
Menariknya, Gerindra tidak pernah memainkan oposisi buta. Saat berada di luar pemerintahan, partai ini tetap mendukung kebijakan pro-rakyat dan aktif mengkritik kebijakan yang melenceng. Selain itu, tiga kali kekalahan Prabowo di Pilpres justru menjadi ruang evaluasi, bukan alasan perpecahan.
Kekalahan itu mengeras menjadi daya tahan politik dan loyalitas ideologis.
Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Kini, di usia 18 tahun, Gerindra bukan lagi partai pendatang baru. Ia telah merasakan pahitnya oposisi dan manisnya kekuasaan. Namun pertanyaan terpenting justru muncul sekarang apakah konsistensi ideologis itu mampu bertahan ketika kekuasaan sudah digenggam penuh?
Sebab sejarah politik Indonesia berulang kali mengingatkan, banyak partai tidak runtuh saat kalah melainkan saat terlalu lama merasa menang. @tabooo
