Tabooo.id: Nasional – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan sikap partainya yang tetap mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat, bukan melalui DPRD. Ganjar menyampaikan sikap tersebut saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
“Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kami mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujar Ganjar.
Ia menegaskan seluruh kader PDI-P sudah satu suara dalam isu ini. Menurut Ganjar, perdebatan mengenai mekanisme Pilkada memang sudah berlangsung lama, tetapi partainya memilih berdiri pada prinsip partisipasi langsung rakyat.
Jejak Sejarah Pilkada di Indonesia
Ganjar mengulas perjalanan panjang sistem Pilkada di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah memilih kepala daerah melalui DPRD. Namun, setelah reformasi, masyarakat mendorong perubahan mendasar dalam sistem demokrasi lokal.
Tekanan publik tersebut melahirkan Pilkada langsung yang kemudian diatur dalam undang-undang dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mahkamah Konstitusi juga menguatkan mekanisme tersebut melalui proses pengujian undang-undang.
“Perdebatannya panjang. Saat itu rakyat menuntut pilkada langsung, dan negara merespons tuntutan tersebut melalui undang-undang,” jelas Ganjar.
PDI-P Nilai Wacana DPRD sebagai Kemunduran
Ganjar menilai wacana pengembalian Pilkada ke DPRD sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa mekanisme Pilkada langsung sudah melewati berbagai pengujian konstitusional dan menjadi bagian dari rezim pemilu nasional.
“Sistem ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan diakui sebagai bagian dari pemilu langsung. Jika kita mengembalikannya ke DPRD, kita mengabaikan aspirasi rakyat,” tegasnya.
PDI-P, kata Ganjar, tidak melihat urgensi untuk mengubah sistem yang sudah berjalan dan diterima publik selama ini.
Perbedaan Sikap Antarpartai
Di sisi lain, sejumlah partai politik seperti Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, dan Demokrat menyatakan dukungan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Sikap tersebut memicu perdebatan luas di ruang publik.
Perbedaan pandangan ini menajamkan diskursus mengenai arah demokrasi Indonesia, khususnya terkait hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya di daerah.
Dampak Langsung bagi Rakyat
Ganjar menegaskan bahwa perdebatan Pilkada bukan sekadar persoalan teknis atau kepentingan elite politik. Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan akan berdampak langsung pada masyarakat.
Pilkada melalui DPRD berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik dan memperlebar jarak antara pemimpin daerah dan warga. Kondisi tersebut, kata Ganjar, dapat melemahkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi lokal.
Karena itu, PDI-P berkomitmen terus memperjuangkan Pilkada langsung sekaligus mendorong partai lain agar mendengarkan aspirasi publik.
“Kalau rakyat tidak didengar, demokrasi kita akan stagnan. Jangan sampai kemajuan reformasi tergerus oleh wacana yang meminggirkan suara rakyat,” pungkasnya.
Di tengah dinamika politik nasional, rakyat tetap menjadi pengawas utama. Publik akan menilai partai mana yang konsisten menjaga keterbukaan demokrasi dan mana yang lebih mengutamakan kalkulasi politik praktis. Pilkada bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan ujian nyata bagi kualitas demokrasi Indonesia. @dimas
