Tabooo.id: Talk – Pernah nggak sih kamu dengar kalimat ini di rumah sakit, “Maaf Pak, BPJS-nya tidak aktif.” Kalimatnya pendek, nadanya datar, tapi dampaknya bisa bikin lutut lemas. Terlebih lagi kalau kalimat itu keluar saat kamu masih menggenggam rujukan, badan panas, anak sesak napas, atau orang tua sudah terbaring di brankar. Rasanya seperti ditampar pelan, tapi perihnya lama.
Ironisnya, banyak warga baru tahu BPJS Kesehatan mereka nonaktif justru di momen paling genting. Bukan lewat surat resmi. Bukan pula lewat pesan WhatsApp atau sosialisasi RT. Mereka mengetahuinya langsung dari layar komputer di loket rumah sakit. Negara memang hadir, tapi sayangnya hanya sebagai notifikasi error.
Data Naik, Perlindungan Turun
Alasannya hampir selalu seragam. Status ekonomi berubah berdasarkan survei dan sensus terbaru. Desil naik. Status PBI dicabut. Urusan dianggap selesai. Setidaknya, selesai di atas kertas.
Namun mari kita berhenti sejenak dan jujur. Apakah hidup orang miskin sesederhana grafik naik-turun di Excel?
Bayangkan keluarga di kampung atau pinggiran kota. Dulu rumahnya reyot, kini temboknya diplester dan lantainya disemen. Sekilas terlihat lebih “layak”. Akan tetapi, jika ditanya lebih dalam, ceritanya sering berbeda. Renovasi itu hasil patungan saudara. Kadang dari anak yang kerja serabutan di kota. Ada pula yang berasal dari program bedah rumah pemerintah daerah. Bukan karena penghasilan naik. Bukan pula karena hidup mereka tiba-tiba mapan.
Realitas Ekonomi yang Tak Terbaca Angka
Pendapatan keluarga itu masih sama. Kerja harian. Kadang ada, sering juga nihil. Sementara itu, pengeluaran terus menekan. Harga beras naik. Sekolah butuh biaya tambahan. Lalu kesehatan ini yang paling bikin waswas. Sayangnya, di mata survei, rumah yang terlihat lebih baik sering dianggap sebagai tanda ekonomi naik. Akibatnya, desil naik, PBI dicabut, dan BPJS pun nonaktif.
Logikanya rapi. Realitasnya berantakan.
Yang lebih menyakitkan, hampir tidak ada ruang klarifikasi. Warga kesulitan mengajukan keberatan dengan mekanisme yang ramah orang awam. Tidak ada petugas yang datang dan bertanya sederhana, “Pak, Bu, rumahnya memang lebih bagus, tapi penghasilannya bagaimana?” Sebaliknya, data bergerak sendiri, kebijakan meluncur sendiri, dan warga tertinggal dalam kondisi bingung, kaget, sekaligus sakit.
Pada titik ini, negara tampak seperti pemain catur yang salah membaca papan, tetapi tetap memindahkan bidak dengan penuh percaya diri.
Antara Pembaruan Data dan Rasa Keadilan
Tentu kita harus adil. Pemerintah punya argumen yang masuk akal. Data memang perlu diperbarui. Bantuan sosial harus tepat sasaran. Negara juga tidak mungkin terus mensubsidi semua orang. Ada keterbatasan anggaran. Ada tuntutan akuntabilitas. Tanpa pembaruan data, publik justru akan protes, “Bansos kok nggak tepat sasaran?”
Argumen itu valid. Bahkan perlu.
Namun pertanyaannya tetap sama apakah pembaruan data harus mengorbankan rasa keadilan?
Masalahnya bukan pada niat memperbaiki data, melainkan pada cara membaca kenyataan sosial. Kemiskinan bersifat cair dan dinamis. Ia sering tidak kasat mata. Kemiskinan tidak selalu tercermin dari tembok rumah atau jenis lantai. Ia hidup dalam ketidakpastian penghasilan, dalam sakit yang datang tanpa tabungan, dan dalam ketergantungan pada BPJS sebagai satu-satunya jaring pengaman.
Sistem Mengalahkan Niat Baik
Di sinilah kritik terhadap Kementerian Sosial dan ekosistem pendataan sosial menjadi relevan. Ketika pendataan bergeser dari alat keadilan menjadi alat eksklusi, ada yang keliru. Sistem terlalu administratif. Angka terlalu dipercaya. Verifikasi lapangan yang manusiawi justru minim. Akibatnya, kerja terlihat rapi di laporan, tetapi bolong di kenyataan.
Tabooo tidak sedang menuding semua petugas bekerja asal-asalan. Banyak di antara mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun sistem yang buruk hampir selalu mengalahkan niat baik individu. Terlebih dalam urusan kesehatan, kesalahan kecil bisa berdampak besar.
Negara tidak boleh absen saat rakyatnya sakit. Pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme desil secara serius. Selain itu, transparansi pencabutan PBI harus dibuka. Lebih penting lagi, pemulihan kepesertaan BPJS bagi warga rentan harus cepat dan sederhana. Tanpa langkah itu, BPJS Kesehatan akan terus menjadi simbol ironis: aktif di data, mati di kenyataan.
Negara yang Rapi atau Negara yang Peduli?
Kini pertanyaannya kita kembalikan ke meja kopi apakah kita ingin negara yang rapi di statistik, tetapi gagap di empati? Atau negara yang mau sedikit ribet demi rasa keadilan yang lebih manusiawi?
Lalu, kamu ada di kubu yang mana? @ESP
