Tabooo.id: Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Bupati Pati Sudewo menjadi salah satu kepala daerah yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kepastian itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pada Senin (19/1/2026), meski lembaga antirasuah belum membeberkan detail perkara yang menjerat Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi saat dikonfirmasi.
Saat ini, tim KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sudewo di Polres Kudus sebelum menentukan status hukum lebih lanjut.
Kepala Daerah yang Sejak Lama Disorot Warganya
OTT ini tidak datang dari ruang hampa. Nama Sudewo sudah lama berada di bawah sorotan publik, terutama sepanjang 2025. Berbagai kebijakan yang ia keluarkan memicu kemarahan warga dan menjadikan Pati sebagai perhatian nasional.
Gelombang protes terus membesar. Masyarakat menilai Sudewo memimpin dengan gaya arogan dan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik. Ketegangan antara pemerintah daerah dan warga pun kian mengeras.
Kebijakan Pajak yang Menyulut Amarah Publik
Puncak kemarahan warga terjadi ketika Pemkab Pati menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penyesuaian itu berdampak langsung pada lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Bagi warga Pati, kebijakan tersebut terasa seperti pukulan telak. Beban ekonomi meningkat, sementara ruang dialog nyaris tertutup. Akibatnya, puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan dan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Demonstrasi besar itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan peringatan keras bahwa legitimasi politik Sudewo mulai rapuh.
Warga Desak Mundur demi Menjaga Martabat
Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, bahkan sempat menyarankan agar Sudewo mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga martabatnya sendiri.
“Supaya tertib, aman, damai, sebelum 13 Agustus seharusnya dia menggelar konferensi pers dan menyatakan mundur,” ujar Teguh pada Agustus 2025.
Menurut Teguh, pemakzulan hanya akan mempermalukan kepala daerah tersebut. Namun jika pengunduran diri tak dilakukan, warga siap mendorong langkah lebih keras.
Dari Jalanan Pati ke Gedung Merah Putih KPK
Tekanan publik tidak berhenti di daerah. Pada 1 September 2025, ratusan warga Pati mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Mereka membawa spanduk “Save Pati” dan “Masyarakat Pati Bersatu” sebagai simbol perlawanan terhadap kepemimpinan Sudewo.
Dalam audiensi itu, KPK menyatakan akan melakukan koordinasi internal terkait tuntutan warga, termasuk kemungkinan menerbitkan rekomendasi penonaktifan Sudewo dari jabatannya.
Bagi warga, langkah tersebut menjadi secercah harapan agar konflik berkepanjangan di daerah mereka segera berujung kejelasan.
Bayang-bayang Kasus DJKA
Sebelum OTT ini, Sudewo juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Usai pemeriksaan pada Agustus 2025, Sudewo mengklaim telah memberikan keterangan secara jujur. Ia juga menegaskan bahwa uang yang pernah diterimanya tidak berkaitan dengan kasus DJKA dan berasal dari pendapatan sah saat masih menjadi anggota DPR RI.
Namun, penjelasan itu tidak sepenuhnya meredam kecurigaan publik.
Dorongan Menetapkan Tersangka dan Penolakan DPRD
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali mendesak KPK agar segera menetapkan status hukum Sudewo. Warga mengaku tidak nyaman dipimpin oleh kepala daerah yang terus dibayangi dugaan korupsi.
Di sisi lain, upaya pemakzulan Sudewo di tingkat daerah justru kandas. DPRD Kabupaten Pati menolak wacana pemakzulan melalui rapat paripurna pada 31 Oktober 2025.
Dari 49 anggota dewan, sebanyak 36 menolak pemakzulan, sementara 13 menyatakan setuju. Seluruh penolakan datang dari fraksi Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS. PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang mendukung pemberhentian Sudewo.
Keputusan itu menambah jarak antara sikap elite politik dan keresahan warga.
OTT KPK dan Pertanyaan yang Menggantung
Kini, OTT KPK menjadikan semua polemik itu menemukan titik baru. Sudewo resmi masuk daftar kepala daerah yang diamankan dalam operasi tangkap tangan, meski detail kasusnya masih dirahasiakan.
“Yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim,” pungkas Budi Prasetyo.
Bagi warga Pati, OTT ini bukan sekadar proses hukum. Ini adalah ujian bagi negara apakah suara publik yang sejak lama berteriak akhirnya akan bertemu keadilan, atau kembali tenggelam di balik prosedur.
Sebab, di daerah yang warganya pernah dipaksa menanggung pajak berlipat, pertanyaan paling sederhana kini menggantung siapa sebenarnya yang selama ini harus menanggung beban kekuasaan? @dimas
