Ucapan “Cari yang Laki-Laki” dari Mentri Pertanian (Mentan) Amran menuai sorotan karena dinilai mencerminkan stereotip gender dalam penentuan jabatan.
Tabooo.id – Ada masalah dengan telur yang belum terserap di Surabaya. Namun, persoalannya kemudian melebar jauh dari urusan telur.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Surabaya, Tiara Devi, diganti dengan laki-laki. Amran menyampaikan permintaan itu setelah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Surabaya belum menyerap telur dari peternak.
Sekilas, perkara ini tampak seperti masalah koordinasi. Akan tetapi, satu kalimat membuat persoalannya berubah.
“Cari yang laki-laki.”
Kalimat tersebut membuka pertanyaan yang lebih besar. Mengapa masalah kinerja harus berujung pada jenis kelamin?
Telurnya Bermasalah, Gender yang Dipanggil
Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar langsung menyoroti ucapan Amran tersebut.
Menurut Daden, pernyataan itu mengandung stereotip gender. Karena itu, pejabat publik tidak semestinya menganggap ucapan seperti tersebut sebagai candaan atau salah ucap belaka.
Sebab, kalimat itu membawa asumsi tertentu. Laki-laki dianggap lebih kuat, sedangkan perempuan dianggap lebih cocok mengerjakan pekerjaan ringan.
Akibatnya, masyarakat bisa menilai kemampuan seseorang melalui jenis kelaminnya. Padahal, jabatan publik memiliki ukuran yang jauh lebih masuk akal.
Ada kompetensi, ada target, ada integritas dan ada pula kinerja.
Dengan demikian, evaluasi seharusnya menguji seluruh indikator tersebut. Bukan kromosom.
Awalnya Soal Telur
Kronologi perkara ini sebenarnya cukup sederhana.
SPPG di Surabaya belum membeli telur dari peternak di Blitar, Magetan, dan wilayah sekitar. Dalam laporan yang disampaikan, pengiriman membutuhkan jumlah minimal setiap hari.
Kondisi tersebut membuat SPPG Surabaya belum melakukan pembelian. Sementara itu, BGN sebelumnya telah menyosialisasikan arahan penyerapan telur dari peternak.
Pelaksanaan di lapangan ternyata belum berjalan sesuai harapan. Amran kemudian menilai kondisi itu sebagai bentuk ketidakpatuhan.
Pada tahap ini, pemerintah sebenarnya punya banyak pilihan.
Pertama, pemerintah bisa mengevaluasi koordinasi. Kedua, pemerintah dapat memeriksa distribusi. Ketiga, pemerintah bisa menghitung kebutuhan telur dan kapasitas pengiriman.
Jika persoalannya memang menyangkut kinerja Tiara, pimpinan juga dapat melakukan evaluasi berdasarkan indikator yang jelas. Dengan cara itu, keputusan akan bertumpu pada bukti.
Namun, Amran justru meminta Wakil Kepala BGN Tenggono mengganti Tiara dengan laki-laki. Ia juga menawarkan agar Tiara pindah ke Kementerian Pertanian.
“Cari yang laki-laki,” kata Amran.
Di titik itulah telur berubah menjadi cermin.
Ketika Kepemimpinan Punya Jenis Kelamin
Daden menyebut persoalan ini sebagai gendering of leadership.
Istilah tersebut menggambarkan cara masyarakat mengaitkan kepemimpinan dengan karakter maskulin. Pemimpin ideal kemudian harus terlihat kuat, tegas, tahan tekanan, dan sanggup menghadapi pekerjaan berat.
Masalahnya, konstruksi semacam itu dapat menyisihkan perempuan.
Perempuan akhirnya menghadapi standar yang berbeda. Ketika berhasil, orang melihat prestasinya. Namun, ketika muncul masalah, identitas gender justru bisa ikut masuk ke meja evaluasi.
Di situlah stereotip mulai bekerja.
Stereotip tidak selalu muncul melalui larangan terang-terangan. Kadang, ia hadir lewat candaan. Pada kesempatan lain, ia muncul melalui kalimat spontan seorang pejabat.
Lama-kelamaan, pengulangan membuat kalimat semacam itu terasa normal. Padahal, sesuatu yang normal belum tentu benar.
Bayangkan Kalau Logika Ini Berlaku di Mana-Mana
Sekarang, mari tarik logika tersebut sedikit lebih jauh.
Jika pekerjaan berat membutuhkan laki-laki, bagaimana dengan dokter perempuan di ruang gawat darurat?
Jika tekanan tinggi hanya cocok untuk laki-laki, bagaimana dengan perempuan yang memimpin perusahaan?
Lalu, jika ketegasan identik dengan laki-laki, bagaimana dengan perempuan yang memimpin institusi negara?
Pertanyaan itu terdengar sederhana. Justru karena sederhana, pertanyaan tersebut terasa mengganggu.
Sebab kemampuan tidak lahir dari jenis kelamin. Kemampuan tumbuh melalui pendidikan, pengalaman, kompetensi, disiplin, dan tanggung jawab.
Karena itu, seseorang tidak otomatis lebih kompeten hanya karena ia laki-laki. Sebaliknya, perempuan juga tidak otomatis lebih lemah hanya karena ia perempuan.
Birokrasi Tidak Membutuhkan Tes Gender
Bayangkan sebuah rapat evaluasi.
Atasan membuka laporan. Target penyerapan telur belum tercapai.
Lalu, semua pihak mencari penyebabnya.
Apakah distribusi bermasalah?
Apakah harga tidak cocok?
dan apakah volume pengiriman terlalu besar?
Selain itu, apakah koordinasi antarinstansi tersendat? Apakah peternak belum mampu memenuhi kebutuhan?
Semua pertanyaan tersebut masuk akal.
Namun, bayangkan jika rapat akhirnya menghasilkan satu kesimpulan:
“Cari laki-laki.”
Kalimat itu memang singkat. Akan tetapi, ia menghapus banyak pertanyaan penting.
Karena itu, kritik terhadap ucapan Amran bukan berarti membebaskan Tiara dari evaluasi.
Jika Tiara memang gagal mencapai target, pimpinan tetap perlu mengevaluasinya. Apabila ia melanggar instruksi, pimpinan juga perlu memeriksa faktanya.
Begitu pula jika koordinasi gagal, pihak terkait harus memperbaiki rantainya.
Yang penting, evaluasi tersebut harus menggunakan ukuran yang sama bagi laki-laki maupun perempuan.
Itulah inti persoalannya.
Yang Berat Itu Pekerjaannya, Bukan Jenis Kelaminnya
Ironisnya, program MBG justru membutuhkan birokrasi yang bekerja presisi.
Peternak membutuhkan pasar. SPPG membutuhkan pasokan. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi.
Di sisi lain, pemerintah membutuhkan sistem distribusi yang berjalan.
Semua kebutuhan tersebut membutuhkan koordinasi. Tidak satu pun membutuhkan pejabat dengan jenis kelamin tertentu.
Telur juga tidak akan bertanya siapa yang mengurus pengadaannya. Telur hanya perlu sampai.
Begitu pula anak-anak penerima MBG tidak membutuhkan pejabat yang terlihat paling maskulin. Mereka membutuhkan program yang benar-benar berjalan.
Ini Bukan Lagi Sekadar Soal Tiara
Di sinilah twist perkara tersebut muncul.
Ini bukan sekadar cerita tentang seorang koordinator BGN yang mendapat teguran. Lebih dari itu, ini juga bukan sekadar cerita tentang telur yang belum terserap.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana stereotip dapat masuk ke dalam bahasa kekuasaan.
Ketika pejabat publik menghubungkan pekerjaan berat dengan laki-laki, masyarakat menerima pesan tertentu. Pesannya sederhana: laki-laki lebih layak menghadapi tekanan.
Sebaliknya, perempuan dianggap memiliki batas tertentu.
Masalahnya, pesan seperti itu tidak berhenti di ruang rapat. Ia bisa turun ke tempat kerja. Bahkan, ia dapat memengaruhi proses rekrutmen dan promosi.
Dalam jangka panjang, pola itu juga bisa membentuk cara generasi muda melihat pemimpin perempuan.
Itulah sebabnya kalimat pejabat publik tidak pernah benar-benar sekadar kalimat.
Ada kekuasaan di baliknya. Ada contoh di dalamnya. Pada akhirnya, ada norma yang bisa ikut tumbuh bersamanya.
Jangan Selesaikan Masalah Kinerja dengan Stereotip
Komnas Perempuan mendorong pejabat publik menggunakan perspektif gender yang adil dan setara.
Daden juga menegaskan bahwa posisi strategis seharusnya mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, integritas, dan kinerja.
Standar tersebut sebenarnya tidak rumit.
Jika masalahnya distribusi, benahi distribusi. Jika masalahnya koordinasi, perbaiki koordinasi.
Sementara itu, jika masalahnya kinerja, ukur kinerja. Jika ada pelanggaran, periksa bukti.
Namun, jangan mengubah persoalan manajemen menjadi persoalan gender.
Sebab ketika itu terjadi, pemerintah tidak hanya gagal menyelesaikan masalah. Pemerintah juga berisiko memperkuat masalah lain.
Yaitu keyakinan bahwa perempuan harus membuktikan dirinya lebih keras hanya untuk dianggap sama mampu.
Pada Akhirnya, Siapa yang Sebenarnya Perlu Diganti?
Mungkin pertanyaan paling menarik bukan lagi siapa yang harus menggantikan Tiara.
Pertanyaannya justru cara berpikir siapa yang perlu diganti?
Jika seorang pejabat gagal bekerja, evaluasilah. Jika sistem gagal berjalan, benahilah.
Apabila koordinasi kacau, perbaiki rantainya. Jika ada pelanggaran, tunjukkan buktinya.
Namun, jika jenis kelamin menjadi jalan pintas untuk menentukan kemampuan, kita sedang menghadapi masalah yang lebih serius.
Sebab negara tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar kuat. Negara membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir adil.
Dalam urusan kepemimpinan, ukuran paling sederhana sebenarnya juga yang paling masuk akal, kerjanya bagaimana, bukan gendernya apa.
Pada akhirnya, telur tidak punya jenis kelamin.
Yang punya masalah justru cara kita menentukan siapa yang dianggap cukup kuat untuk memimpin. @dimas
