Tabooo.id: Deep – Di bawah terik matahari Monas, Senin siang itu, Adul berdiri sambil memegang poster kusut. Wajahnya lelah, suaranya serak, tapi keluhannya terdengar jujur.
“Kalau dilihat angkanya doang mungkin gede. Tapi di Jakarta mah lewat doang itu.”
Kalimat itu meluncur ringan, seolah sudah diulang berkali-kali di rumah kontrakan sempit, di warung kopi pinggir jalan, atau di atas motor tua yang tiap hari membawanya ke gudang logistik di Cakung. Di tengah kerumunan buruh yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026, Adul tidak sedang berteriak. Ia sedang mengaku kalah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 5,73 juta. Di atas kertas, angka itu tampak menjanjikan. Namun di lapangan, angka itu datang terlambat dan terasa terlalu kecil untuk mengejar harga hidup yang sudah melesat lebih dulu.
Saat Harga Naik Lebih Dulu dari Gaji
Bagi Adul, masalahnya bukan sekadar soal nominal. Masalahnya adalah waktu dan realitas. Harga beras naik tanpa menunggu keputusan gubernur. Telur, minyak goreng, cabai, hingga ongkos transportasi bergerak lebih cepat dari rapat-rapat dewan pengupahan.
“Lah harga beras aja naik mulu. Telur, minyak, cabai, semuanya kan,” ujarnya sambil menggeleng.
Kenaikan UMP, dalam pengalaman Adul, selalu datang sebagai respons terlambat. Saat upah akhirnya disesuaikan, pasar sudah lebih dulu memotong nilainya. Tambahan gaji yang semestinya memberi napas justru habis untuk menutup lubang lama.
Ironinya, kebijakan upah kerap dibahas dalam bahasa statistik, sementara hidup buruh berjalan dalam bahasa cicilan.
Kontrakan, Token, dan Tanggal Tua
Tekanan ekonomi Adul tidak berhenti di dapur. Tahun depan, pemilik kontrakan sudah memberi peringatan: sewa naik Rp 200.000 per bulan. Angka itu mungkin terdengar kecil bagi pembuat kebijakan, tetapi bagi buruh dengan satu sumber penghasilan, kenaikan itu berarti satu pengorbanan lain.
“Belum token, kuota buat anak, bensin motor. Coba itu dihitung,” ujarnya.
Adul mencoba bertahan dengan lembur. Ia mengambil jam kerja tambahan, mengorbankan waktu bersama keluarga, dan mengurangi jam istirahat. Namun, strategi itu tetap gagal menutup kebutuhan bulanan.
“Ujung-ujungnya kalau gaji doang mah, tanggal tua juga udah kering lagi,” tambahnya.
Jakarta, bagi buruh seperti Adul, bukan kota peluang. Jakarta adalah kota perhitungan mana yang bisa dibayar, dan mana yang harus ditunda.
Di Balik Angka UMP dan Siapa yang Diuntungkan
Secara resmi, UMP DKI Jakarta 2026 memang naik. Namun angka Rp 5,73 juta masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Badan Pusat Statistik yang mencapai Rp 5,89 juta. Selisih itu mungkin terlihat tipis di meja birokrasi, tetapi terasa tajam di dompet buruh.
Pertanyaannya sederhana: jika upah minimum tidak mencapai standar hidup layak, siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Pengusaha mendapat kepastian biaya. Pemerintah menjaga stabilitas iklim investasi. Namun buruh justru diminta beradaptasi dengan “kenyataan ekonomi” yang tidak pernah mereka rancang.
Dalam struktur ini, buruh selalu menjadi pihak yang paling fleksibel dan paling lelah.
Suara dari Jalanan: Bukan Sekelompok, Tapi Seluruh Buruh
Unjuk rasa di Monas bukan aksi spontan. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengonsolidasikan protes ini sebagai respons atas keputusan yang mereka anggap timpang. Said Iqbal, Presiden KSPI, menegaskan bahwa penolakan UMP 2026 bukan suara minor.
“Tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak. Ini seluruh buruh DKI,” tegasnya.
Selain menuntut revisi UMP agar sesuai KHL Rp 5,89 juta, buruh juga mendesak penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 di atas 100 persen KHL, ditambah lima persen. Tuntutan itu mencerminkan satu hal: buruh tidak lagi sekadar meminta naik, tetapi meminta adil.
Ketika Jalan Hukum Menjadi Pilihan Terakhir
Ketika dialog dianggap buntu, buruh memilih jalur hukum. KSPI menyatakan akan menggugat penetapan UMP DKI 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal pengakuan.
Buruh ingin negara mengakui bahwa hidup layak bukan bonus, melainkan hak.
Langkah hukum ini juga menandai perubahan strategi. Jalanan tetap penting, tetapi pengadilan kini menjadi medan baru untuk memperjuangkan kesejahteraan.
Sikap Tabooo: Upah Bukan Sekadar Statistik
Di negara yang katanya demokrasi, kebenaran sering ditolak hanya karena terlalu jujur. UMP Jakarta 2026 mungkin sah secara regulasi, tetapi belum tentu sah secara moral.
Ketika upah minimum masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, negara seolah berkata bertahanlah, meski tidak cukup. Padahal, buruh tidak meminta hidup mewah. Mereka hanya ingin hidup tidak kalah sebelum bulan berakhir.
Jika pemerintah belum mampu menaikkan upah sesuai KHL, maka pengendalian harga kebutuhan pokok seharusnya menjadi kewajiban mutlak, bukan sekadar wacana.
Pertanyaan yang Tersisa
Jakarta akan terus menyala dengan gedung tinggi dan proyek ambisius. Namun di bawah cahaya itu, buruh seperti Adul terus berhitung dalam gelap.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah UMP naik, tetapi: sampai kapan buruh diminta menyesuaikan diri dengan hidup yang selalu lebih mahal dari gajinya?
Dan jika upah selalu tertinggal, siapa sebenarnya yang sedang dikejar oleh pembangunan? @dimas
