Tabooo.id: Nasional – Ponorogo kembali ramai diperbincangkan, bukan karena festival Reog atau parade budaya, tapi karena operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengguncang lingkar kekuasaan lokal. Jumat malam (7/11/2025), KPK menangkap 13 orang, termasuk Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim menangkap 13 orang di wilayah Ponorogo.
“Tujuh di antaranya kami bawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan praktik mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Kasus ini menyangkut jual-beli jabatan,” tegasnya.
Jabatan Dijual, Integritas Dilelang
Praktik jual-beli jabatan bukan hal baru di republik ini. Dari tingkat kabupaten hingga kementerian, pola yang sama terus berulang: kekuasaan berubah menjadi komoditas.
Banyak pejabat yang mengejar promosi bukan karena kinerja, tetapi karena transaksi. Mereka membeli posisi, lalu berusaha “balik modal” dengan memainkan proyek dan anggaran publik.
Akibatnya, masyarakatlah yang menanggung dampak buruknya. Jabatan publik sering ditempati orang yang bukan karena kemampuan, melainkan karena koneksi dan uang. Kinerja birokrasi pun melemah, sementara kepercayaan publik terus menurun.
Praktik semacam ini menggerogoti fondasi pemerintahan daerah. Di atas kertas, pemerintah bicara tentang pelayanan prima dan reformasi birokrasi. Namun di balik meja, loyalitas dan amplop sering kali lebih menentukan.
Siapa Untung, Siapa Rugi?
Segelintir elit politik jelas diuntungkan dari sistem yang busuk ini. Mereka menggunakan jabatan untuk memperkaya diri dan menambah loyalitas politik.
Sebaliknya, rakyat Ponorogo harus menelan kenyataan pahit: program publik tersendat, pelayanan jadi lambat, dan dana pembangunan menguap entah ke mana.
Bagi KPK, operasi ini menjadi ajang pembuktian bahwa lembaga antirasuah itu belum kehilangan taring. Setelah lama disorot karena dinilai melemah, KPK mencoba mengirim pesan tegas: mereka masih bisa mengguncang meja kekuasaan daerah.
Reog Politik di Tanah Reog
Ada ironi yang sulit dihindari. Ponorogo dikenal sebagai tanah kelahiran Reog seni yang melambangkan keberanian, keteguhan, dan kejujuran. Namun malam itu, yang terlihat justru kebalikan dari nilai-nilai itu.
Para pejabat di daerah yang bangga dengan tradisi Reog malah menari dengan irama kekuasaan dan uang.
Kisah ini seperti reog politik versi baru: topeng masih digunakan, tapi bukan untuk menari di alun-alun melainkan untuk menutupi aib di ruang rapat.
Ketika jabatan bisa dibeli, pelayanan publik berubah seperti barang diskon: tampak murah di depan, tapi mahal di belakang.
Akhirnya…
Publik hanya bisa berharap KPK tidak berhenti pada penangkapan. Lebih dari itu, semoga lembaga ini berani membersihkan akar budaya korup yang sudah menempel kuat di birokrasi.
Sebab jika mental dagang jabatan terus hidup, reformasi hanya akan jadi slogan tanpa isi.
Dan mungkin, yang paling perlu ditangkap bukan cuma pelaku korupsi tapi juga rasa permisif kita terhadapnya. @dimas
