Suara mesin kasir berbunyi. QRIS terpampang di meja. Transfer bank tersedia. Namun sebagian pelaku usaha kecil tetap mengulurkan uang tunai. Ini bukan karena mereka menolak teknologi. Ini juga bukan semata-mata ingin menghindari pajak. Mereka tak lagi percaya negara mengelolanya.
Tabooo.id – Di mata mereka, setiap transaksi digital bukan sekadar jejak pembayaran, melainkan pintu menuju kewajiban yang belum tentu berbalas pelayanan. Ketika kepercayaan runtuh, yang dihindari bukan hanya pajak, tetapi juga sistem yang dianggap gagal menjaga amanah publik. Ini terjadi disektor industri usaha kecil bukannya mereka tidak mau bayar pajak tapi mereka tak lagi percaya Negara mengelolanya.
Persoalannya ternyata bukan sekadar pajak. Persoalan utamanya adalah kepercayaan. Ketika negara meminta warga patuh, sementara publik terus disuguhi berita korupsi, transparansi yang dipertanyakan, dan birokrasi yang berbelit, maka yang retak bukan hanya penerimaan pajak. Yang retak adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat.
Ketika Pajak Tak Lagi Dipandang Sebagai Gotong Royong
Bank Dunia (World Bank) melalui laporan “Indonesia Membuka Potensi Pajak Usaha untuk Pertumbuhan” yang dikutip Senin, 03/08/2026, menemukan fakta yang menggelitik sekaligus mengkhawatirkan.
“Banyak usaha kecil sengaja menghindari transfer perbankan untuk menghindari pajak, seringkali karena kurangnya kepercayaan pada sistem dan kekhawatiran akan korupsi.”
Kalimat itu mungkin hanya satu paragraf dalam laporan Bank Dunia. Namun dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar angka statistik.
Laporan tersebut menunjukkan pelaku usaha kecil lebih memilih membatasi transaksi melalui sistem keuangan formal karena menganggap jalur digital memperbesar peluang mereka terpantau otoritas pajak.
Ironisnya, di saat pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM melalui QRIS, pembayaran elektronik, dan inklusi keuangan, sebagian pelaku usaha justru berjalan ke arah sebaliknya.
Bukan karena mereka tidak mampu beradaptasi. Tetapi karena mereka Tak Lagi Percaya Negara Mengelolanya.
Data yang Membongkar Krisis Kepercayaan
Beberapa temuan Bank Dunia memperlihatkan pola yang konsisten.
- 48 persen pelaku usaha mikro mengaku membatasi penggunaan pembayaran QRIS demi menghindari kewajiban pajak.
- 40 persen responden percaya pajak yang mereka bayarkan hanya akan berakhir pada korupsi dan pemborosan.
- Hanya 4 persen pelaku usaha menerima pembayaran digital.
- Hanya 14 persen menerima transfer bank.
- Sekitar 62 persen memiliki rekening bank.
Bank Dunia juga mencatat:
“Perusahaan non-eksportir, yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghindari pajak, secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan pinjaman atau kredit formal.”
Sebaliknya:
“Eksportir yang membutuhkan pembiayaan perdagangan dan transaksi lintas batas lebih cenderung menggunakan layanan perbankan formal.”
Temuan tersebut menunjukkan hubungan erat antara integrasi keuangan formal dengan kepatuhan pajak. Meski Bank Dunia menegaskan hubungan sebab-akibatnya belum dapat dipastikan secara langsung, pola korelasinya sangat kuat.
Masalahnya Bukan Tarif Pajak. Masalahnya Legitimasi Negara.
Negara modern dibangun di atas satu kesepakatan yang disebut social contract.
Filsuf politik Jean-Jacques Rousseau sejak abad ke-18 menjelaskan bahwa warga bersedia menyerahkan sebagian hak, termasuk membayar pajak, karena negara berkewajiban mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik, keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Artinya, pajak bukan sekadar kewajiban karena pajak adalah simbol kepercayaan Ketika kepercayaan itu hilang, kepatuhan ikut runtuh. Fenomena ini sudah terjadi dan mereka Tak Lagi Percaya Negara Mengelolanya.
Korupsi Membunuh Moral Pajak
Ekonom perilaku dan pakar kepatuhan pajak dari OECD selama bertahun-tahun menggunakan istilah tax morale, yakni kemauan seseorang membayar pajak secara sukarela karena merasa sistemnya adil. Sebaliknya, korupsi menciptakan persepsi bahwa uang publik hanya berpindah kantong.
Dalam berbagai kajian OECD mengenai kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap institusi negara menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemauan warga membayar pajak secara sukarela.
Fenomena yang ditemukan Bank Dunia memperlihatkan tax morale tersebut sedang mengalami erosi.
Suara Para Ahli
Guru Besar Kebijakan Publik Riant Nugroho dalam berbagai kajian mengenai tata kelola pemerintahan menekankan bahwa kepatuhan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama efektivitas kebijakan.”
Ketika legitimasi pemerintah melemah, masyarakat akan mencari berbagai cara untuk mengurangi interaksi dengan sistem.
Praktisi hukum tata negara Bivitri Susanti berulang kali mengingatkan dalam berbagai diskusi publik bahwa supremasi hukum dan transparansi menjadi syarat utama agar negara memperoleh legitimasi.
Menurutnya, hukum kehilangan wibawa ketika publik melihat penegakannya tidak berjalan secara konsisten.
Sosiolog Musni Umar dalam sejumlah pandangannya mengenai modal sosial menilai bahwa masyarakat akan lebih patuh apabila merasa negara hadir secara adil, bukan sekadar hadir untuk menarik kewajiban.
Kenapa UMKM Lebih Nyaman Tunai?
Uang tunai menawarkan satu hal yang tidak dimiliki transaksi digital yaitu, Tidak meninggalkan jejak. Bagi sebagian pelaku usaha, itu bukan semata strategi menghindari pajak.
Itu adalah bentuk perlindungan diri dari sistem yang dianggap belum memberi rasa aman. Akibatnya muncul paradoks karena Pemerintah ingin mempercepat ekonomi digital tapi Pelaku usaha justru memperlambat digitalisasi.
Yang hilang bukan hanya penerimaan pajak Tetapi juga akses UMKM terhadap kredit perbankan, pembiayaan formal, hingga peluang ekspansi usaha.
Kepercayaan Menjadi Fondasi Digitalisasi
QRIS, Transfer bank, Dompet digita Semuanya hanya alat. Kalau masyarakat tidak percaya pada institusi yang mengelolanya, teknologi secanggih apa pun akan kehilangan fungsi.
Bank Dunia sebenarnya sedang mengingatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Indonesia menghadapi tantangan fiskal bukan hanya karena basis pajaknya kecil Tetapi karena modal sosialnya mulai terkikis.
Inti Persoalan
Ini bukan sekadar cerita tentang UMKM yang menghindari pajak tapi ini adalah cerita tentang negara yang mulai kehilangan legitimasi di mata sebagian warganya.
Dan ketika rakyat mulai percaya bahwa uang pajak lebih dekat kepada korupsi daripada pelayanan publik, yang sedang runtuh bukan hanya penerimaan negara.
Yang sedang retak adalah hubungan paling dasar antara pemerintah dan rakyat. Karena pada akhirnya Orang tidak membayar pajak kepada angka tapi Mereka membayar kepada kepercayaan. @teguh
