Tabooo.id: Global – Italia resmi menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyampaikan keputusan itu secara terbuka dan lugas.
“Kami menghadapi halangan konstitusional,” kata Tajani kepada Sky TG24 News, Rabu.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: pemerintah Italia memilih patuh pada konstitusi ketimbang ikut arus diplomasi global.
Perdana Menteri Giorgia Meloni sebelumnya juga menegaskan sikap yang sama kepada Rai News. Ia menilai Piagam Dewan Perdamaian tidak selaras dengan Pasal 11 Konstitusi Italia. Pasal tersebut hanya mengizinkan Italia menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi internasional yang menjamin kesetaraan antarnegara demi perdamaian dan keadilan.
Menurut pemerintah Italia, Dewan Perdamaian belum memenuhi prinsip kesetaraan itu. Karena itu, Roma menahan diri.
Italia Menolak Wadahnya, Bukan Tujuannya
Roma tetap membuka pintu untuk membantu pemulihan Timur Tengah. Tajani menegaskan Italia siap berkontribusi dalam proses rekonstruksi Gaza. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak menolak perdamaian, melainkan menolak kerangka yang dinilai belum sesuai aturan dasar negara.
Sebanyak 19 negara menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada 22 Januari lalu. Forum itu bertujuan mendorong penyelesaian konflik secara damai di Jalur Gaza.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sejumlah negara lain telah menyusul bergabung. Washington akan menggelar rapat tingkat kepala negara pertama pada 19 Februari mendatang. Para pemimpin dijadwalkan membahas penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza sebagai agenda utama.
Hingga kini, belum ada kepastian apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghadiri pertemuan tersebut.
Siapa Paling Terdampak?
Warga Gaza jelas berada di garis terdepan dampak konflik. Setiap keputusan diplomatik berpengaruh langsung pada kecepatan rekonstruksi rumah, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur dasar mereka.
Selain itu, dinamika ini juga memengaruhi peta politik Eropa. Sikap Italia menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa tidak selalu satu suara dalam merespons inisiatif Washington. Perbedaan sikap ini bisa memicu diskusi baru tentang arah kebijakan luar negeri Eropa terhadap konflik Timur Tengah.
Bagi Amerika Serikat, penolakan Italia menghadirkan tantangan legitimasi. Dukungan dari sekutu utama sering kali menentukan kekuatan moral dan politik sebuah inisiatif internasional.
Konstitusi vs Diplomasi
Italia memilih berpijak pada teks konstitusi yang lahir dari trauma Perang Dunia II. Pemerintah menilai prinsip kesetaraan antarnegara tidak boleh dikompromikan, bahkan demi tujuan mulia seperti perdamaian.
Langkah ini memperlihatkan bagaimana politik global kerap berbenturan dengan hukum nasional. Diplomasi mungkin bergerak cepat, tetapi konstitusi bergerak hati-hati.
Kini dunia menunggu hasil pertemuan di Washington. Dewan Perdamaian berjanji mendorong rekonstruksi Gaza. Namun tanpa dukungan penuh dari semua sekutu utama, jalan menuju konsensus global tetap berliku.
Italia sudah memilih posisinya. Pertanyaannya, apakah Dewan Perdamaian mampu membuktikan bahwa ia benar-benar menjunjung kesetaraan atau hanya sekadar nama yang terdengar menenangkan?@eko
