Banjir bandang Sumatera membuka pertanyaan besar tentang Astacita, kerusakan hutan, dan keselamatan warga. Masihkah Indonesia aman dihuni?
Tabooo.id – Pagi itu, seorang ibu berdiri di atas lantai semen yang tertutup lumpur. Beberapa bulan sebelumnya, rumah sederhana masih berdiri di tempat itu. Anak-anak berlari di halamannya. Sawah menghampar di belakangnya. Jalan kecil di depannya menghubungkan keluarga itu dengan sekolah, pasar, dan harapan.
Kini, air membawa pergi semuanya.
Bukan hanya dinding dan atap yang hilang. Warga juga kehilangan rasa aman yang selama ini mereka anggap sebagai bagian biasa dari kehidupan.
Banyak orang menyebut tragedi itu sebagai bencana alam. Namun, benarkah alam menjadi satu-satunya penyebab?
Hujan memang turun dari langit. Akan tetapi, manusia membuka hutan tanpa kendali. Manusia mempersempit sungai. Manusia mengubah daerah resapan menjadi kawasan ekonomi. Ketika air bah datang, kita langsung menunjuk cuaca ekstrem sebagai terdakwa utama. Padahal cuaca hanya memantik. Keputusan manusia memperbesar dampaknya.
Karena itu, banjir bandang Sumatera tidak sekadar menghadirkan genangan dan lumpur. Peristiwa tersebut menunjukkan rapuhnya hubungan antara pembangunan, lingkungan, dan keselamatan warga.
Astacita di Tengah Kampung yang Tenggelam
Pemerintah menawarkan visi besar melalui Astacita. Program itu menjanjikan ketahanan pangan, pengelolaan air yang lebih baik, pembangunan desa, serta harmoni antara manusia dan alam.
Namun kenyataan di lapangan memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan.
Bagaimana ketahanan pangan dapat tumbuh jika lumpur menelan sawah?
Bagaimana pembangunan desa bisa berhasil jika kampung berubah menjadi wilayah paling rentan saat bencana datang?
Lalu, bagaimana harmoni dengan alam dapat terwujud ketika kawasan hulu terus kehilangan perlindungannya?
Pertanyaan tersebut lahir dari pengalaman nyata ribuan keluarga. Mereka tidak mencari slogan yang indah. Mereka membutuhkan jaminan bahwa rumah mereka tetap berdiri saat musim hujan tiba.
Di titik inilah ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya terlihat. Negara tidak cukup membangun lebih banyak. Negara harus membuat masyarakat hidup lebih aman.
Hujan Bukan Pelaku Utama
BMKG mencatat peningkatan intensitas hujan ekstrem dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan iklim memang meningkatkan risiko cuaca yang sulit diprediksi.
Pada masa lalu, hutan menyerap sebagian besar air hujan. Pepohonan menahan aliran air. Sungai memiliki ruang yang cukup. Lereng tetap kuat karena vegetasi melindunginya.
Sekarang situasinya berubah.
Banyak kawasan kehilangan tutupan hutan. Aktivitas ekonomi menggerus daerah tangkapan air. Sejumlah sungai kehilangan ruang alaminya. Akibatnya, air bergerak lebih cepat menuju permukiman.
Dengan kata lain, hujan memulai peristiwa. Kerusakan lingkungan memperbesar akibatnya.
Karena itu, banjir bandang Sumatera bukan semata cerita tentang cuaca. Tragedi tersebut juga berbicara tentang tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan keberanian mengambil keputusan politik.
Negara Jangan Hanya Menghitung Kerugian
Setelah bencana terjadi, pemerintah menyalurkan bantuan, menyiapkan relokasi, dan membangun hunian baru. Langkah tersebut penting karena korban membutuhkan kepastian hidup.
Namun persoalan yang lebih besar masih menunggu.
Selama ini, negara sering bergerak lebih cepat saat menghitung kerugian daripada saat mengurangi risiko. Akibatnya, pola yang sama terus berulang.
Bencana datang.
Pemerintah mengirim bantuan.
Warga membangun kehidupan dari awal.
Beberapa tahun kemudian, ancaman yang sama kembali muncul.
Siklus itu memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah kita benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya mengelola akibatnya?
Ironisnya, masyarakat tidak hidup di dalam dokumen kebijakan. Mereka hidup di rumah-rumah yang berdiri di wilayah rawan. Ketika sistem perlindungan gagal bekerja, merekalah yang pertama menanggung dampaknya.
Hulu Menentukan Nasib Hilir
Perhatian publik biasanya tertuju pada wilayah yang terkena bencana. Padahal banyak persoalan bermula jauh dari lokasi banjir.
Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pemulihan daerah aliran sungai, memperkuat perlindungan kawasan resapan, menjaga hutan primer, dan mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Selain itu, pemerintah perlu membuka audit kawasan hulu kepada publik. Warga berhak mengetahui kondisi hutan, penggunaan lahan, serta ancaman yang mengintai wilayah mereka.
Teknologi sebenarnya sudah menyediakan banyak solusi. Sistem berbasis kecerdasan buatan mampu membaca citra satelit, memantau perubahan tutupan hutan, dan memetakan wilayah berisiko tinggi.
Meski demikian, teknologi tidak akan mengubah apa pun tanpa kemauan politik. Data hanya menjadi tumpukan informasi jika para pengambil keputusan memilih mengabaikannya.
Tempat yang Aman untuk Pulang
Pada akhirnya, persoalan ini melampaui Sumatera. Persoalan ini juga melampaui satu banjir bandang.
Yang sedang dipertaruhkan adalah arah pembangunan Indonesia.
Apakah bangsa ini ingin terus mahir membangun kembali setelah bencana?
Atau justru ingin mencegah bencana sebelum berubah menjadi tragedi kemanusiaan?
Kerusakan hulu akan terus mengirim risiko ke hilir. Penyusutan ruang air akan memperbesar ancaman banjir. Sementara itu, pembiaran terhadap akar masalah hanya memperpanjang daftar korban.
Karena itu, koreksi ekologis bukan lagi pilihan tambahan. Koreksi ekologis merupakan kebutuhan mendesak.
Kita bisa mencari kembali uang yang hilang, kita bisa membangun ulang jembatan yang runtuh, kita bisa memperbaiki jalan yang rusak.
Namun kita tidak akan pernah mengembalikan nyawa yang telah pergi.
Lalu, jika kampung terus tenggelam, sawah terus rusak, dan rumah terus hanyut, masihkah negeri ini layak disebut aman dihuni?
Atau jangan-jangan, yang hilang perlahan bukan hanya rumah dan jalan, melainkan makna paling dasar sebuah negara tempat yang aman untuk pulang. @dimas
