Konser dan orasi “Bangkitlah Kaum Sipil” di Titik Nol Yogyakarta menyuarakan supremasi sipil, kritik kekuasaan, sejarah, dan solidaritas kemanusiaan.
Tabooo.id – Musik dan orasi memenuhi kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, pada Senin (31/8/2026). Dari panggung sederhana, suara kritik bertemu dengan puisi, pameran sejarah, dan seruan tentang pentingnya supremasi sipil.
Konser dan orasi bertajuk “Bangkitlah Kaum Sipil” berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Penyelenggara membuka acara itu secara gratis bagi masyarakat.
Sejumlah musisi, aktivis, organisasi mahasiswa, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil ikut ambil bagian. The Brandals, Rastakrina, Kepal SPI, Ratoe Jaroeh, Muh. Isnur, Kabinet Bayangan, BEM SI Kerakyatan, Gema Keadilan, Eko Prasetyo, Okky Madasari, dan Ugoran Prasad mengisi rangkaian acara.
Namun, penyelenggara tidak sekadar menawarkan pertunjukan musik.
Mereka membawa satu pesan utama masyarakat sipil harus kembali mengambil posisi penting dalam menentukan arah kehidupan berbangsa.
Mengingat Kembali Peran Kaum Sipil
Anuizulhat dari Social Movement Institute dan Aksi Kamisan Yogyakarta mengatakan, tema “Bangkitlah Kaum Sipil” lahir dari kegelisahan terhadap posisi masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
Menurut Anuizulhat, penyelenggara ingin menegaskan kembali konsep supremasi sipil. Mereka menilai kekuatan tertinggi dalam negara demokrasi harus berada pada masyarakat sipil.
Rangkaian acara pun tidak hanya menghadirkan konser.
Penyelenggara menampilkan pameran yang mengangkat sosok-sosok sipil dalam sejarah Indonesia. Mereka memasang sekitar 100 figur dan menghadirkan seribu bendera sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.
Nama HOS Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Soekarno, Munir, Tan Malaka, dan sejumlah tokoh lain muncul dalam narasi pameran tersebut.
Bagi penyelenggara, tokoh-tokoh itu menunjukkan bahwa perubahan Indonesia tidak hanya lahir dari institusi negara. Gerakan masyarakat sipil juga ikut membentuk perjalanan bangsa.
“Kaum sipillah yang paling berperan dalam membangun bangsa ini,” kata Anuizulhat.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan menempatkan kekuatan militer sebagai pusat kekuasaan.
Titik Nol Dipilih karena Sejarah dan Keramaian
Penyelenggara memilih kawasan Titik Nol Kilometer, Benteng Vredeburg, dan Monumen Serangan Umum bukan tanpa alasan.
Kawasan tersebut menyimpan jejak penting sejarah perjuangan Indonesia. Pada saat yang sama, ribuan orang melintasi kawasan itu setiap malam.
Anuizulhat menyebut lokasi tersebut sebagai jantung Kota Yogyakarta. Karena itu, penyelenggara ingin mengaktifkan kembali ruang sejarah sebagai ruang perjumpaan publik.
Mereka berharap pesan acara tidak hanya sampai kepada peserta.
Masyarakat yang kebetulan melintas juga menjadi bagian dari sasaran pesan tersebut. Dengan cara itu, sejarah tidak berhenti sebagai benda di museum atau nama dalam buku pelajaran.
Sejarah hadir kembali di tengah kehidupan sehari-hari.
Musik menjadi medium. Pameran menjadi pengingat. Sementara orasi menjadi ruang untuk mempertanyakan kembali hubungan masyarakat dengan kekuasaan.
Ketika Puisi Menjadi Kritik terhadap Janji Politik
Okky Madasari membawa kritik itu melalui puisi berjudul “Telinga dan Mata”.
Puisi tersebut mempertemukan dua pengalaman yang bertolak belakang. Apa yang masyarakat dengar dari narasi politik tidak selalu sama dengan apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari.
“Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana.”
Okky juga menyinggung janji mengenai jutaan makanan bergizi. Di sisi lain, ia menggambarkan masyarakat yang menghadapi persoalan daya beli.
Kritik kemudian mengarah pada pidato politik.
“Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti.”
Puisi itu kemudian ditutup dengan seruan:
“Hidup 19 juta lapangan kerja! Harus kita tuntut sampai jadi!”
Di sini, angka 19 juta lapangan kerja berubah menjadi simbol tuntutan publik.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji. Mereka membutuhkan bukti yang dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Aktivisme, Seni, dan Advokasi Bertemu
Sejumlah organisasi ikut membangun kegiatan tersebut. Social Movement Institute, Gema Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Kabinet Bayangan terlibat dalam rangkaian acara.
Kolaborasi itu memperlihatkan wajah gerakan sipil yang lebih beragam.
Aktivisme tidak selalu hadir melalui demonstrasi. Musik, puisi, pameran, pendidikan publik, dan advokasi hukum juga dapat menjadi medium untuk menyampaikan kritik.
Kabinet Bayangan turut hadir melalui Bima Yudhistira, Nabila, dan Iqbal.
Pertemuan berbagai kelompok tersebut membuat panggung di Titik Nol tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertunjukan. Ruang itu juga menjadi titik temu berbagai keresahan masyarakat sipil.
Donasi untuk Masyarakat Terdampak
Penyelenggara juga membuka penggalangan dana untuk masyarakat di sejumlah wilayah.
Mereka menyebut NTT, Kalimantan, Sumatera, Aceh, Flores, dan beberapa daerah lain sebagai wilayah yang membutuhkan dukungan.
Anuizulhat melihat sebagian penderitaan tersebut tidak cukup dijelaskan sebagai bencana alam. Menurut dia, kebijakan dan keputusan politik juga dapat memperburuk kondisi masyarakat.
Pandangan itu menjadi bagian dari kritik penyelenggara terhadap tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi penderitaan warga.
Untuk pengelolaan dana, penyelenggara menggandeng Dompet Dhuafa.
Anuizulhat mengatakan seluruh dana yang terkumpul akan diserahkan kepada lembaga tersebut. Penyelenggara tidak mengambil bagian dari donasi.
“Kami serahkan langsung ke organisasi atau orang yang lebih berwenang untuk menyalurkannya,” ujarnya.
Langkah tersebut mereka pilih untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah munculnya persoalan kepercayaan publik.
Ini Bukan Sekadar Konser
Jika hanya melihat panggungnya, “Bangkitlah Kaum Sipil” memang tampak seperti konser.
Namun, pesan yang muncul jauh lebih luas.
Penyelenggara sedang membawa sejarah ke tengah ruang publik. Mereka menghubungkan sejarah dengan kritik ekonomi, persoalan ruang sipil, serta solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami penderitaan.
Ini bukan sekadar konser. Ini adalah upaya merebut kembali ruang publik sebagai tempat masyarakat menyampaikan kegelisahan.
Titik Nol menjadi penting karena masyarakat tidak perlu datang ke gedung seminar untuk menemukan pesan tersebut. Pesan itu hadir di jalan, di tengah wisatawan, pedagang, pekerja, dan warga yang melintas.
Dengan cara itu, kritik politik keluar dari ruang yang eksklusif.
Ia masuk ke ruang sehari-hari.
Supremasi Sipil dan Pertanyaan yang Belum Selesai
“Bangkitlah Kaum Sipil” pada akhirnya membawa satu persoalan mendasar: bagaimana masyarakat mempertahankan posisi mereka di tengah kekuasaan?
Jawabannya tidak cukup melalui satu konser.
Supremasi sipil membutuhkan ruang kritik yang hidup. Ia juga membutuhkan masyarakat yang berani mengawasi kekuasaan dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan publik.
Karena itu, pesan dari Titik Nol tidak berhenti ketika musik selesai.
Bendera memang akan diturunkan. Panggung akan dibongkar. Kerumunan akan meninggalkan lokasi.
Namun, pertanyaan tentang siapa yang seharusnya memegang kekuatan tertinggi dalam negara demokrasi tetap tinggal.
Dan pertanyaan itu kembali diarahkan kepada masyarakat sipil.
Apakah mereka hanya akan menjadi penonton dari keputusan kekuasaan, atau kembali mengambil peran sebagai penentu arah bangsa? @anisa
