Anggota parlemen Malaysia memakai bahasa Jawa untuk mengkritik karhutla Indonesia. Di balik kabut asap, tersimpan ujian etika kekuasaan dan tanggung jawab ekologis lintas negara.
Tabooo.id – Asap tidak mengenal batas negara. Ia merambat melewati hutan, perkebunan, dan permukiman. Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Indonesia, dampaknya juga menyentuh kehidupan masyarakat di negara tetangga.
Di tengah persoalan itu, anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, memilih bahasa Jawa untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah Indonesia. Dalam sidang Dewan Rakyat pada Rabu, 21 Oktober 2026, ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera menangani kebakaran hutan yang memicu kabut asap lintas batas.
Pilihan bahasanya menarik perhatian. Namun, pesan di balik kata-katanya jauh lebih penting: jangan menjadikan krisis lingkungan sebagai bahan lelucon ketika masyarakat masih menanggung akibatnya.
Ketika Bahasa Menjadi Jembatan Kritik
Kalam menyampaikan pesannya menggunakan bahasa Jawa. Salah satu kalimatnya berbunyi, “Pak Prabowo, tulung masalah iki enggal ditangani. Kobongan alas kudu dipateni.” Ia meminta Prabowo segera menangani persoalan tersebut dan memadamkan kebakaran hutan.
Ia juga menegaskan, “Aja malah iki digawe guyonan, digawe lucunan.” Pesan itu mengingatkan bahwa penderitaan akibat kabut asap tidak pantas menjadi bahan candaan.
Sejumlah media, termasuk Media Indonesia, melaporkan pernyataan Kalam dalam sidang tersebut. Ia menjelaskan bahwa penggunaan bahasa Jawa bertujuan agar para pemimpin Indonesia memahami pesannya.
Di sini, bahasa tidak sekadar menjadi alat komunikasi. Kalam memakainya sebagai jembatan untuk menyampaikan kritik politik kepada negara tetangga. Ia memilih bahasa yang memiliki kedekatan budaya dengan sebagian masyarakat Indonesia agar pesannya terasa lebih langsung.
Namun, kita perlu melihat persoalan ini secara lebih luas. Daya tarik bahasa Jawa tidak boleh menutupi substansi kritiknya. Sebab, inti persoalan bukan terletak pada bahasa yang ia gunakan, melainkan pada kebakaran yang terus mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Kesopanan Tidak Boleh Menumpulkan Kritik
Dalam budaya Jawa, pilihan kata kerap mencerminkan hubungan sosial, penghormatan, dan posisi seseorang terhadap lawan bicara. Masyarakat mengenal ragam ngoko, madya, dan krama dengan fungsi sosial yang berbeda.
Akan tetapi, kritik terhadap kebijakan publik tidak selalu bisa berhenti pada tata krama. Ketika kebakaran merusak hutan dan asap mengganggu kehidupan masyarakat, bahasa yang santun harus tetap membawa pesan yang tegas.
Kalam menunjukkan bahwa seseorang dapat menggunakan bahasa yang akrab sekaligus menyampaikan tuntutan politik. Ia tidak perlu menghilangkan ketegasan hanya untuk menjaga kesan sopan.
Di sinilah persoalan etika kekuasaan muncul. Pemerintah tidak cukup merespons kritik dengan pernyataan yang menenangkan. Publik membutuhkan langkah nyata, mulai dari pencegahan kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan kawasan yang rusak.
Kritik juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh penanganan karhutla gagal. Namun, kritik tersebut layak mendorong pemerintah membuka data, menjelaskan hambatan, dan menunjukkan hasil penanganan secara terukur.
Asap Melintasi Batas, Tanggung Jawab Harus Mengikuti
Kabut asap tidak membawa paspor. Angin tidak mengenal garis perbatasan yang tercantum dalam peta politik. Ketika api membakar kawasan hutan dan lahan, dampaknya dapat menjangkau wilayah di luar lokasi kebakaran.
Karena itu, karhutla bukan semata persoalan daerah yang terbakar. Krisis ini menyangkut kesehatan masyarakat, kualitas udara, keberlanjutan ekosistem, dan hubungan antarnegara.
Dampaknya juga tidak berhenti pada warga Malaysia. Masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan kebakaran, pekerja perkebunan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya turut menghadapi risiko ketika kualitas udara memburuk.
Pekerja migran Indonesia di Malaysia pun dapat merasakan dampak kabut asap di tempat mereka mencari nafkah. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis lingkungan tidak memilih kewarganegaraan. Siapa pun yang menghirup udara tercemar dapat menghadapi risiko.
Oleh sebab itu, perdebatan tentang siapa yang paling dirugikan tidak boleh mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak: mencegah kebakaran, melindungi warga, dan memastikan pihak yang bertanggung jawab menghadapi konsekuensi hukum.
Ketika Krisis Lingkungan Menjadi Bahan Guyonan
Pernyataan Kalam tentang larangan menjadikan persoalan ini sebagai lelucon menyentuh masalah yang lebih mendasar. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mengkritik kebijakan, termasuk melalui humor. Namun, humor kehilangan kepekaannya ketika mengabaikan penderitaan orang lain.
Gurauan tentang Indonesia yang memasok oksigen bagi Malaysia, misalnya, tidak menyelesaikan persoalan kabut asap. Pernyataan semacam itu justru berisiko menggeser pembicaraan dari kerusakan lingkungan menuju adu sindiran nasional.
Kita perlu membedakan humor politik dengan pengabaian masalah. Humor dapat membuka ruang kritik, tetapi tidak boleh menggantikan evaluasi kebijakan. Apalagi, kebakaran hutan dan lahan membawa konsekuensi nyata bagi manusia serta ekosistem.
Pemerintah perlu menjawab persoalan ini melalui kebijakan yang terukur. Masyarakat juga membutuhkan informasi yang transparan tentang titik api, penyebab kebakaran, langkah pemadaman, dan penegakan hukum.
Tanpa keterbukaan tersebut, perdebatan hanya akan berputar pada pernyataan politik. Sementara itu, masyarakat tetap menghadapi risiko yang sama setiap kali kebakaran kembali terjadi.
Indonesia Tidak Hanya Berbicara dalam Bahasa Jawa
Penggunaan bahasa Jawa oleh Kalam juga menghadirkan pertanyaan tentang identitas Indonesia. Bahasa tersebut memiliki sejarah dan kedudukan budaya yang kuat, tetapi Indonesia terdiri atas ratusan kelompok etnis dengan bahasa dan tradisi yang beragam.
Karena itu, kita tidak seharusnya menganggap bahasa Jawa sebagai satu-satunya pintu untuk memahami Indonesia. Pilihan Kalam mungkin efektif untuk menyampaikan pesan kepada sebagian pemimpin dan masyarakat, tetapi identitas bangsa ini jauh lebih luas daripada satu bahasa daerah.
Yang perlu kita nilai bukan semata-mata pilihan bahasanya. Kita perlu menguji apakah kritik itu mendorong percakapan yang lebih serius tentang tanggung jawab ekologis.
Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kualitas udara serta ekosistem kawasan. Kepentingan tersebut menuntut komunikasi diplomatik yang terbuka, pertukaran informasi, dan kerja sama penanganan kebakaran. Pada saat yang sama, setiap negara tetap harus menjalankan tanggung jawabnya di wilayah masing-masing.
Bahasa dapat membuka pintu dialog. Namun, kebijakan, pengawasan, dan tindakan nyata yang menentukan apakah dialog itu membawa perubahan.
Dari Kritik Menuju Tanggung Jawab
Pernyataan Kalam Salan di parlemen Malaysia memberi perhatian baru pada persoalan karhutla Indonesia. Penggunaan bahasa Jawa membuat kritik itu menonjol, tetapi sorotan publik seharusnya tidak berhenti pada pilihan katanya.
Pertanyaan yang lebih penting ialah bagaimana pemerintah mencegah kebakaran berulang, menindak pelanggaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kawasan yang rusak. Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan data yang dapat diperiksa, kebijakan yang konsisten, serta evaluasi terbuka terhadap hasil penanganan.
Pemerintah juga perlu melihat kritik dari negara tetangga sebagai bagian dari percakapan tentang dampak lintas batas. Kritik itu tidak harus diterima tanpa pemeriksaan. Namun, pemerintah perlu menanggapinya dengan bukti dan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan defensif.
Pada akhirnya, persoalan karhutla melampaui bahasa, diplomasi, dan kebanggaan nasional. Api dapat bermula di satu wilayah, tetapi asapnya bisa merampas kenyamanan hidup orang lain. Karena itu, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada batas administratif.
Asap tidak mengenal pangkat. Udara tidak mengenal paspor. Paru-paru manusia pun tidak bertanya siapa yang paling berjasa menyediakan oksigen.
Ketika hutan terbakar, masyarakat tidak membutuhkan adu sindiran untuk menentukan siapa yang benar. Mereka membutuhkan udara bersih, perlindungan nyata, dan negara yang berani membuktikan tanggung jawabnya melalui tindakan. @dimas
