Kabut asap akibat karhutla mengancam kesehatan dan penghidupan warga. Simak pentingnya tanggung jawab negara dalam mencegah kebakaran dan melindungi masyarakat.
Tabooo.id – Langit berubah jingga. Udara terasa sesak. Di tengah kabut asap, warga harus menghadapi ancaman yang tak selalu terlihat, tetapi bisa mengganggu kesehatan mereka.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan api yang melahap pepohonan. Asapnya membawa partikel berbahaya, melintasi permukiman, mengganggu aktivitas warga, dan memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.
Persoalannya bukan hanya siapa yang menyalakan api. Kita juga perlu bertanya siapa yang menanggung akibatnya, siapa yang mencegah bencana serupa, dan sejauh mana negara hadir ketika warga kesulitan bernapas?
Asap Tidak Memilih Korban, tetapi Dampaknya Tidak Merata
Kabut asap menyelimuti ruang hidup tanpa membedakan usia, pekerjaan, atau kondisi ekonomi. Namun, setiap orang menghadapi risiko yang berbeda.
Pekerja lapangan, pedagang kaki lima, pengemudi, dan buruh harian sulit menghindari udara tercemar. Mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi sebagian orang, bertahan di dalam rumah bukan pilihan yang mudah.
Situasi ini memperlihatkan ketimpangan dalam menghadapi bencana. Warga yang memiliki ruang kerja tertutup atau kemampuan bekerja dari rumah bisa mengurangi paparan asap. Sebaliknya, pekerja informal sering kali harus memilih antara menjaga kesehatan dan mempertahankan penghasilan.
Ancaman tersebut semakin serius ketika asap mengandung partikel halus PM2.5. Partikel ini dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Sejumlah penelitian juga mengaitkan paparan partikel dari kebakaran dengan peningkatan risiko kematian. Studi yang terbit dalam The Lancet Planetary Health pada 2021 menganalisis data 749 kota di 43 negara dan wilayah. Penelitian itu menemukan hubungan antara peningkatan paparan PM2.5 dari kebakaran dan kenaikan risiko kematian.
Temuan tersebut menegaskan bahwa dampak karhutla tidak berhenti ketika api padam. Ancaman kesehatan dapat terus membayangi warga, terutama ketika kualitas udara belum pulih.
Ketika Imbauan Tidak Cukup Melindungi Warga
Saat kabut asap memburuk, masyarakat biasanya menerima imbauan untuk memakai masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan menjaga kesehatan. Langkah itu penting, tetapi tidak menyelesaikan seluruh persoalan.
Bagaimana seorang pengemudi ojek bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan jika penghasilannya bergantung pada jumlah perjalanan? Bagaimana pedagang kecil menutup lapak ketika penjualan hari itu menentukan kebutuhan makan keluarganya?
Pertanyaan tersebut menunjukkan batas pendekatan yang hanya menekankan perlindungan pribadi. Negara tidak cukup meminta masyarakat beradaptasi dengan udara tercemar tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup mereka.
Pemerintah perlu memastikan layanan kesehatan siap menghadapi lonjakan pasien. Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan informasi kualitas udara secara jelas dan menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan.
Di sisi lain, penanganan darurat harus berjalan bersama pencegahan. Petugas perlu memadamkan titik api, sementara aparat terkait menelusuri penyebab kebakaran dan menindak pelanggaran berdasarkan bukti.
Tanpa langkah tersebut, masyarakat berisiko menghadapi masalah yang sama setiap musim kemarau. Warga terus menanggung dampaknya, sedangkan akar persoalan belum tentu terselesaikan.
Asap Melintasi Batas, Tanggung Jawab Harus Mengikuti
Dampak karhutla tidak selalu berhenti di wilayah tempat api menyala. Angin dapat membawa asap melintasi batas administratif, bahkan mencapai negara tetangga di Asia Tenggara.
Kondisi ini membuat penanganan kabut asap membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Pemerintah perlu berbagi informasi, memperkuat pemantauan titik panas, dan menyelaraskan langkah pencegahan serta penanggulangan.
Namun, diplomasi lingkungan tidak boleh berhenti pada pernyataan bersama. Kerja sama regional perlu menghasilkan tindakan yang terukur, mulai dari pertukaran data hingga evaluasi terhadap kebijakan pencegahan kebakaran.
Setiap negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menangani kebakaran di wilayahnya. Kerja sama lintas batas seharusnya memperkuat tanggung jawab tersebut, bukan menjadi alasan untuk mengaburkannya.
Memadamkan Api Bukan Berarti Menuntaskan Masalah
Api yang padam memang mengurangi ancaman langsung. Namun, keberhasilan pemadaman belum otomatis menyelesaikan persoalan yang memicu karhutla.
Pemerintah perlu mengevaluasi pengawasan kawasan rawan, kesiapan petugas, sistem peringatan dini, dan penegakan hukum. Evaluasi juga harus menjawab apakah kebijakan pencegahan berjalan efektif atau sekadar muncul ketika kebakaran meluas.
Publik berhak mengetahui penyebab kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan. Jika aparat menemukan pelanggaran, penegak hukum perlu mengusutnya secara transparan dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan bersama masyarakat. Edukasi, pengawasan, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, dan respons cepat dapat membantu mengurangi risiko kebakaran berulang.
Langkah-langkah itu membutuhkan konsistensi, bukan sekadar respons ketika langit mulai menggelap. Tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas, karhutla berpotensi menjadi siklus tahunan yang terus mengorbankan kesehatan serta penghidupan warga.
Hak Bernapas Menjadi Ukuran Keberpihakan
Kabut asap menguji lebih dari kemampuan petugas memadamkan api. Bencana ini juga menguji keseriusan negara dalam melindungi hak dasar masyarakat.
Warga tidak seharusnya menanggung sendiri risiko dari kebakaran yang mengancam ruang hidup mereka. Mereka membutuhkan informasi yang akurat, layanan kesehatan yang siap, perlindungan sosial ketika aktivitas ekonomi terganggu, serta pencegahan yang berjalan sebelum api membesar.
Kita juga perlu menggeser cara pandang terhadap karhutla. Persoalan ini bukan semata-mata bencana alam, melainkan masalah tata kelola, pengawasan, dan tanggung jawab publik yang harus terus diuji.
Langit yang kembali biru bukan satu-satunya tanda keberhasilan. Ukuran yang lebih penting ialah berkurangnya kebakaran berulang, terlindunginya kesehatan warga, dan hadirnya pertanggungjawaban yang nyata.
Sebab, ketika udara bersih berubah menjadi sesuatu yang sulit diakses, persoalannya bukan lagi sekadar kabut asap. Persoalannya adalah sejauh mana negara memastikan setiap orang tetap memiliki hak untuk bernapas dengan aman. @dimas
