Badan Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset dirancang berada langsung di bawah Presiden. Bagaimana jaminan independensi, kewenangan, dan pengawasannya?
Tabooo.id – Kata independen terdengar meyakinkan. Namun, dalam rancangan pengelolaan aset hasil tindak pidana, ada satu detail yang layak diperiksa: lembaganya justru ditempatkan langsung di bawah Presiden.
Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas. Kedua lembaga tersebut nantinya berada langsung di bawah Presiden.
Pernyataan itu muncul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Perampasan Aset, Rabu (11/11/2026). Soedeson menyampaikan bahwa rancangan tersebut mengakomodasi keinginan masyarakat terhadap lembaga pengelola aset yang independen.
“Badan ini kita taruh di bawah Presiden, ini jadi hampir 100 persen sejalan dengan pendapat umum ini dari masyarakat yang menginginkan agar badan pengelola ini independen,” ujar Soedeson.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada nama lembaga.
Independen, tetapi Siapa yang Memegang Kendali?
Soedeson menjelaskan, RUU tersebut memisahkan Badan Pengelola dan Badan Pengawas. DPR juga memilih istilah kepala, bukan ketua, untuk memimpin masing-masing lembaga.
Menurut dia, pilihan tersebut bertujuan memperjelas jalur komando sekaligus batas kewenangan.
“Di dalam RUU ini, kami memang memisahkan kata ‘badan’, kami tidak menggunakan ‘dewan’. Kedua, kami tidak menggunakan ‘ketua’, tapi ‘kepala’. Jalur komandonya jelas, sehingga kewenangannya juga jelas,” kata Soedeson.
Akan tetapi, ada satu bagian yang justru membuka pertanyaan lebih besar.
Soedeson menyebut kewenangan, struktur organisasi, mekanisme kerja, hingga sistem penggajian kedua badan tersebut akan diserahkan kepada eksekutif, dalam hal ini Presiden.
“Kita juga memisahkan Badan Pengelola dan Badan Pengawas. Namun, wewenangnya, strukturnya, cara kerjanya, penggajiannya, semua kita serahkan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden,” ujarnya.
Di sinilah letak persoalannya. Independensi tidak cukup dibangun melalui nama, pemisahan organisasi, atau penggunaan istilah kepala.
Independensi juga membutuhkan jaminan kelembagaan, batas intervensi, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab, lembaga yang mengelola aset hasil tindak pidana akan berhadapan dengan kepentingan hukum, ekonomi, bahkan politik.
Kekhawatiran Penyalahgunaan Kewenangan
Gagasan pembentukan badan pengelola aset independen sebenarnya bukan usulan baru.
Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Harry Ponto, sebelumnya mengusulkan pembentukan badan profesional khusus untuk mengelola aset sitaan dan rampasan.
Usulan tersebut disampaikan dalam RDPU bersama Komisi III DPR, Senin (13/7/2026).
“Peradi SAI mengusulkan agar dibentuk suatu badan profesional untuk melakukan pengelolaan atas aset yang dirampas,” ujar Harry.
Harry menilai pengelolaan aset sebaiknya tidak berada di bawah lembaga penegak hukum. Pemisahan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power.
“Maka Peradi SAI mengusulkan pengelolaan pelelangan aset dilakukan di bawah badan khusus, independen, yang berfungsi untuk juga melakukan pengawasan,” katanya.
Ia mencontohkan Italia yang memiliki National Agency of Administration and Custody of Asset Seized and Confiscated from Organized Crime (ANBSC).
Australia juga memiliki Australian Financial Security Authority (AFSA). Kedua lembaga tersebut menjadi contoh pengelolaan aset yang tidak berada langsung di bawah aparat penegak hukum.
Jangan Sampai Aset Berpindah Tangan, tetapi Masalah Tetap Sama
Perampasan aset seharusnya menjadi instrumen untuk mengembalikan kerugian negara dan memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari seberapa banyak aset berhasil disita atau dirampas.
Publik juga perlu mengetahui siapa yang mengelola, bagaimana aset dinilai, siapa yang menentukan pelelangan, ke mana hasilnya mengalir, serta siapa yang mengawasi setiap prosesnya.
Sebab, aset hasil tindak pidana bukan barang biasa. Nilainya bisa besar dan pengelolaannya berpotensi membuka ruang penyimpangan baru apabila pengawasan tidak berjalan efektif.
Di sinilah masyarakat perlu memberi perhatian. Jangan sampai negara berhasil mengambil aset dari pelaku kejahatan, tetapi kemudian gagal memastikan pengelolaannya berlangsung transparan.
Ini bukan sekadar soal membentuk dua badan baru. Ini soal memastikan kekuasaan atas aset tidak berpindah dari satu tangan ke tangan lain tanpa pengawasan yang memadai.
Independen tidak boleh berhenti sebagai kata manis dalam naskah undang-undang. Pertanyaannya sederhana: jika pengelola dan pengawas sama-sama berada di bawah Presiden, bagaimana publik memastikan keduanya benar-benar bebas dari intervensi?
Jangan sampai independensi hanya menjadi nama besar, sementara kendalinya tetap berada di tempat yang sama. @dimas
