Tabooo.id: Global – Amerika Serikat (AS) menyiapkan langkah strategis baru di Jalur Gaza. Dokumen kontrak yang ditinjau The Guardian mengungkap rencana pembangunan pangkalan militer seluas lebih dari 350 hektar di Gaza selatan. Washington merancang fasilitas ini untuk menampung sekitar 5.000 personel dan menjadikannya pusat operasi International Stabilization Force (ISF).
Rencana itu muncul di tengah kehancuran pascaperang. Di atas lahan yang masih dipenuhi puing dan sisa bangunan, AS mulai menggambar ulang peta keamanan kawasan.
Washington Bangun Struktur Keamanan Baru
ISF berada di bawah Board of Peace, lembaga yang Presiden AS Donald Trump bentuk. Trump memimpin langsung dewan tersebut dan melibatkan sejumlah tokoh dekatnya, termasuk Jared Kushner.
Dokumen perencanaan menunjukkan kontraktor akan membangun pangkalan secara bertahap dengan ukuran sekitar 1.400 meter x 1.100 meter. Tim proyek akan memasang pagar kawat berduri dan mendirikan 26 menara pengawas lapis baja portabel. Mereka juga akan membangun area latihan tembak, gudang logistik, bunker penyimpanan senjata, serta jaringan bunker bawah tanah dengan sistem ventilasi modern.
Tim teknis wajib melakukan survei geofisika untuk mendeteksi rongga atau terowongan bawah tanah. Ketentuan ini mengarah pada dugaan keberadaan jaringan terowongan Hamas yang selama ini menjadi bagian strategi perlawanan mereka.
Dokumen itu bahkan memuat “Protokol Jenazah”. Aturan tersebut memerintahkan pekerja menghentikan proyek jika menemukan potongan tubuh manusia atau artefak budaya. Ketentuan ini mempertegas satu fakta pahit ribuan warga Palestina diyakini masih tertimbun di bawah reruntuhan Gaza.
PBB Beri Mandat, Kritik Tetap Menguat
Dewan Keamanan PBB memberi otoritas kepada Board of Peace untuk membentuk ISF di Gaza. Pasukan ini akan menjaga perbatasan, melindungi warga sipil, mengamankan distribusi bantuan, dan melatih kepolisian Palestina yang telah lolos verifikasi.
Mandat tersebut memberi dasar hukum internasional. Namun sejumlah pakar hukum menilai struktur Board of Peace membuka ruang kendali besar bagi Washington.
Adil Haque, profesor hukum dari Universitas Rutgers, menilai lembaga itu hanya berfungsi sebagai kendaraan hukum bagi AS. Sementara itu, Diana Buttu, pengacara Palestina-Kanada dan mantan negosiator perdamaian, mempertanyakan legitimasi pembangunan pangkalan di atas tanah Palestina tanpa persetujuan otoritas setempat. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu berpotensi menyerupai praktik pendudukan.
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai status kepemilikan lahan di Gaza selatan yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Israel mengendalikan sebagian besar wilayah itu, tetapi klaim politik dan hukum atas tanah tersebut tetap memicu perdebatan.
Indonesia Hadapi Ujian Diplomasi
Indonesia turut masuk dalam dinamika ini. Pemerintah Indonesia menawarkan pengiriman hingga 8.000 personel untuk bergabung dalam ISF. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT Board of Peace di Washington DC bersama sejumlah pemimpin Asia Tenggara.
Langkah ini menempatkan Indonesia pada persimpangan kepentingan. Pemerintah ingin menunjukkan komitmen terhadap stabilitas global. Namun publik Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam membela Palestina.
Dampak Langsung bagi Warga Gaza
Warga sipil Gaza menghadapi dampak paling nyata. Pembangunan pangkalan militer akan mengubah tata ruang, membatasi akses wilayah, dan memperketat pengawasan keamanan. Kehadiran ribuan personel bersenjata juga berpotensi menggeser dinamika sosial dan ekonomi setempat.
Bagi kawasan Timur Tengah, proyek ini dapat mengubah keseimbangan geopolitik. Bagi Indonesia, keputusan untuk terlibat atau menjaga jarak akan memengaruhi arah politik luar negeri ke depan.
AS kini bergerak cepat membangun instalasi keamanan di Gaza. Namun sejarah menunjukkan satu hal: stabilitas tidak hanya bergantung pada pagar baja dan menara pengawas, melainkan pada kepercayaan. Tanpa itu, pangkalan sebesar apa pun hanya akan berdiri di atas tanah yang belum benar-benar damai. @dimas
