Anti-Swapraja bukan sekadar menolak keraton. Gerakan ini lahir dari kemarahan panjang terhadap privilese, ketimpangan agraria, dan struktur feodal yang masih bertahan saat Republik mulai bicara tentang kesetaraan. Di Surakarta, kemerdekaan akhirnya membuka pertanyaan paling tajam, kalau rakyat sudah merdeka, kenapa mereka masih tetap harus menunduk?
Tabooo.id – Republik baru lahir, tapi sistem lama belum benar-benar pergi.
Di Surakarta, kemerdekaan tidak hanya berarti bendera berganti. Ia juga membuka pertanyaan yang lebih dalam, kalau rakyat sudah merdeka, kenapa sebagian orang masih hidup di bawah bayang-bayang gelar, tanah, istana, dan privilese?
Pertanyaan itu pelan-pelan berubah menjadi kemarahan.
Gerakan Anti-Swapraja Surakarta tidak jatuh dari langit. Ia tidak muncul karena rakyat mendadak membenci keraton, tapi tumbuh dari sejarah panjang ketimpangan, kerja berat, dan jarak sosial yang terlalu lama ternormalisasi.
Di dalam istana, tradisi bicara tentang tata, martabat, dan warisan. Di luar temboknya, rakyat hidup dengan tubuh lelah, tanah yang tidak sepenuhnya mereka kuasai, dan kerja yang jarang memberi ruang untuk naik kelas.
Republik bicara kesetaraan. Sedangkan Swapraja masih membawa struktur lama. Pada titik itu, benturan pun terjadi.
Surakarta Masuk Republik dengan Beban Lama
Surakarta punya posisi rumit sejak awal kemerdekaan.
Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, Surakarta hidup dalam sistem vorstenlanden atau swapraja. Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunegaran punya otoritas tradisional untuk mengatur birokrasi, hukum internal, dan urusan masyarakatnya sendiri.
Dalam tata kolonial Hindia Belanda, posisi itu tidak sepenuhnya bebas. Namun, ia tetap memberi ruang bagi istana untuk memegang kuasa lokal. Ketika Jepang masuk, struktur otonom itu juga tidak langsung runtuh.
Lalu Republik lahir.
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Surakarta terbentuk di bawah pimpinan K.R.M.T.H. Woerjaningrat, Patih Keraton Kasunanan. Sehari kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan Piagam Kedudukan yang mengakui Susuhunan Paku Buwono XII dan Adipati Mangkunegara VIII sebagai kepala daerah istimewa di bawah Republik.
Bagi istana, itu pengakuan besar.
Paku Buwono XII kemudian mengeluarkan Maklumat 1 September 1945. Kasunanan Surakarta menyatakan diri sebagai Daerah Istimewa Surakarta dan berdiri di belakang pemerintah pusat Republik Indonesia. Mangkunegaran juga mengambil langkah serupa.
Di permukaan, semua tampak rapi.
Namun, sejarah jarang bergerak serapi pengumuman politik.
Di bawahnya, ada masalah besar. Dua pusat kekuasaan tradisional sulit menyatu dalam satu struktur pemerintahan. Kasunanan dan Mangkunegaran membawa kepentingan masing-masing. Mangkunegara VIII tidak ingin berada di bawah Paku Buwono XII. Ia menuntut Mangkunegaran berdiri sebagai daerah istimewa sendiri.
Sementara itu, rakyat membaca kemerdekaan dengan cara berbeda.
Bagi elite, kemerdekaan bisa berarti penyesuaian status. Bagi rakyat kecil, kemerdekaan berarti harapan untuk berhenti menjadi bawahan dalam hidup sendiri.
Dua harapan ini tidak selalu bertemu.
Feodalisme Tidak Selalu Datang dengan Wajah Kasar
Feodalisme jarang memperkenalkan diri sebagai penindasan.
Ia datang sebagai adat. Kadang lewat sopan santun, tata krama, dan penghormatan kepada leluhur. Lama-lama, ia diperlakukan seperti kebudayaan yang harus dijaga, bukan struktur kuasa yang perlu diperiksa.
Masalahnya, tidak semua yang terlihat halus pasti adil.
Dalam struktur feodal, manusia tidak berdiri setara. Sebagian orang lahir dengan gelar, tanah, nama, dan kedudukan. Yang lain mewarisi kerja berat, pajak, kewajiban menunduk, dan rasa takut untuk bertanya. Akhirnya, ketimpangan tidak lagi terlihat sebagai masalah, tapi lebih sebagai tatanan.
Di Surakarta, ketegangan ini tidak bisa lepas dari sejarah agraria.
Wilayah Surakarta dan sekitarnya pernah menjadi pusat industri perkebunan. Tebu, kopi, teh, pabrik gula, dan kerja agraris menggerakkan uang. Pabrik Gula Colomadu dan Tasikmadu milik Mangkunegaran menjadi simbol bagaimana ekonomi perkebunan pernah melekat pada kekuasaan tradisional.
Tapi uang tidak selalu turun ke tangan orang-orang yang paling banyak memeras tubuh dan keringatnya.
Petani, buruh harian, pekerja angkut, dan tenaga perkebunan menjalani hidup yang keras. Mereka menghadapi upah rendah, beban pajak, kerja wajib, dan ketergantungan pada struktur yang tidak mereka kendalikan.
Di pagi yang masih basah, orang bisa berangkat kerja sebelum sempat benar-benar sarapan. Tubuh bergerak lebih dulu daripada harapan. Pulang sore, dengan hanya membawa lelah dan bau keringat.
Sementara itu, bahasa kekuasaan tetap bicara tentang kehormatan.
Lama-lama, kehormatan seperti itu terasa ganjil bagi orang yang hidupnya tidak pernah benar-benar dihormati.
R.M. Suryopranoto dan Bara Buruh Gula
Kemarahan sosial tidak muncul begitu saja pada 1945.
Jauh sebelum gerakan anti-swapraja meledak, Surakarta dan wilayah sekitarnya sudah menyimpan tradisi perlawanan buruh. Industri gula tidak hanya menghasilkan komoditas. Ia juga menghasilkan kesadaran kelas.
Pada 1918, pemogokan buruh Pabrik Gula Tanjung Tirto menjadi salah satu tanda awal bahwa buruh tidak selalu diam. Tentara Buruh Adidarmo memelopori gerakan itu, dengan R.M. Suryopranoto sebagai salah satu tokoh utamanya.
Nama Suryopranoto penting karena ia memperlihatkan bahwa perlawanan buruh di Jawa tidak lahir dari teori yang jatuh dari luar. Ia lahir dari pengalaman kerja, upah, pajak, dan tubuh manusia yang terlalu lama terperas.
Berbagai organisasi pekerja ikut membentuk kesadaran baru. Rakyat mulai memahami bahwa penderitaan mereka bukan sekadar nasib pribadi. Ada struktur yang membuat sebagian orang terus bekerja, sementara sebagian lain menguasai hasil.
Ketika Republik lahir, kesadaran itu mendapat bahasa politik yang lebih keras.
Merdeka tidak cukup berarti bebas dari Belanda.
Merdeka juga harus berarti bebas dari hubungan sosial yang membuat rakyat tetap kecil di hadapan elite lokal.
Di situlah gerakan anti swapraja Surakarta menemukan bahan bakarnya.
Ketika Rakyat Mulai Memberi Nama pada Luka
Kemarahan sosial seringkali mulai dari sesuatu yang sederhana.
Orang merasa hidupnya berat. Tapi dia juga melihat ada kelompok yang hidup dengan hak istimewa. Ia mungkin belum menyebutnya struktur kelas atau mungkin tidak memakai bahasa ideologi. Tapi ia tahu ada yang tidak beres.
Ia tahu siapa yang bekerja. Pun juga melihat siapa yang menikmati hasilnya. Dan pahitnya, ia tahu siapa yang tetap harus menunduk.
Gerakan anti-swapraja memberi bahasa pada rasa itu. Rakyat sudah tidak lagi melihat Feodalisme sebagai tatanan lama yang harus mereka hormati. Mereka mulai melihatnya sebagai susunan kuasa yang menjaga jarak antara elite dan rakyat biasa.
Di sinilah ideologi bekerja.
Republik membawa kata rakyat. Swapraja membawa ingatan tentang kawula. Republik menjanjikan partisipasi. Feodalisme meminta kepatuhan. Republik ingin warga berdiri sebagai pemilik negara. Struktur lama masih menyimpan kebiasaan bahwa sebagian orang pantas mendapatkan penghormatan tanpa harus teruji.
Benturan itu tidak kecil.
Bukan hanya memperebutkan bentuk pemerintahan. Tapi cara melihat manusia.
Apakah manusia setara karena ia warga negara?
Atau manusia tetap bertingkat karena sejarah keluarganya berbeda?
Pertanyaan ini membuat Surakarta mendidih.
Tan Malaka, Dr. Moewardi, dan Politik Anti-Feodal
Gerakan anti-swapraja tidak bergerak sendirian.
Pada masa revolusi, Surakarta menjadi arena berbagai kekuatan politik. Tokoh-tokoh radikal melihat swapraja sebagai sisa feodalisme kolonial yang tidak cocok dengan cita-cita Republik.
Di Surakarta, Dr. Moewardi juga memainkan peran penting melalui Barisan Banteng Republik Indonesia. Organisasi ini menjadi kekuatan massa yang keras terhadap swapraja. Di mata kelompok seperti ini, istana tidak cukup hanya menyatakan setia kepada Republik. Struktur kuasanya juga harus berubah.
Gerakan ini juga tidak hanya datang dari luar tembok keraton.
KPH Mr. Sumodiningrat, kerabat istana sendiri, ikut memimpin kelompok intelektual, pemuda, dan pelajar progresif yang menuntut pembubaran swapraja. Ini bagian yang menarik. Kritik terhadap feodalisme tidak hanya datang dari rakyat luar. Ia juga muncul dari orang yang mengenal cara kerja istana dari dekat.
Artinya, persoalan swapraja bukan semata soal sentimen anti-keraton.
Ada krisis legitimasi yang terasa sampai ke dalam lingkaran elite sendiri.
Jika bahkan sebagian orang dari dalam mulai mempertanyakan struktur lama, berarti tidak bisa menganggap masalahnya adalah sekadar hasutan luar.
Paku Buwono XII di Tengah Zaman yang Terlalu Cepat
Paku Buwono XII naik dalam situasi yang tidak memberi banyak ruang bernapas.
Ia masih muda ketika menghadapi Republik baru, tekanan politik kiri, konflik internal dengan Mangkunegaran, dan kemarahan rakyat terhadap privilese feodal. Di atas kertas, ia kepala daerah istimewa. Dalam kenyataan, otoritasnya terus digerogoti.
Keraton menghadapi tekanan dari berbagai arah.
Tekanan datang dari banyak arah. Kelompok anti-swapraja menuntut pembubaran struktur lama. Mereka melakukan penculikan terhadap pejabat keraton, wilayah bawahan mulai memutus hubungan administratif, dan keuangan istana makin sesak. Bahkan abdi dalem terancam tidak menerima gaji karena pasokan dan sumber dana terganggu.
Pada fase itu, citra raja sebagai pusat ketenangan tidak lagi cukup.
Zaman tidak sedang meminta simbol, tapi menuntut jawaban.
Paku Buwono XII berada di posisi yang tragis. Ia mewarisi institusi lama ketika bahasa politik baru sedang menghantam semua yang berbau feodal. Ia harus mempertahankan martabat keraton, tapi rakyat mulai mempertanyakan kenapa martabat itu harus tetap berdiri di atas ketimpangan lama.
Tidak semua pemimpin jatuh karena tidak punya niat baik.
Kadang mereka jatuh karena sejarah bergerak lebih cepat daripada keberanian institusinya untuk berubah.
Gerakan Ini Bukan Sekadar Menolak Raja
Terlalu mudah kalau hanya membaca Gerakan Anti-Swapraja sebagai gerakan anti-raja. Dan itu pemikiran yang dangkal.
Gerakan ini memang menyerang otoritas keraton. Namun, sasaran terdalamnya adalah susunan sosial yang membuat kekuasaan turun lewat darah, tanah, dan kedekatan dengan istana.
Tokoh-tokoh radikal, kelompok kiri, pemuda, pelajar, dan organisasi perjuangan melihat swapraja sebagai sisa feodalisme kolonial. Bagi mereka, Republik tidak cukup hanya mengganti pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Indonesia. Republik harus memutus logika lama yang membuat rakyat tetap berada di bawah.
Maka, anti-swapraja menjadi bahasa politik yang keras.
Ia berkata bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti di Jakarta. Tapi harus sampai ke desa, kebun, pabrik gula, rumah buruh, dan tubuh petani yang terlalu lama terjajah untuk menopang kemegahan orang lain.
Ada energi kelas di sana.
Energi itu bukan hanya datang dari teori. Ia lahir dari pengalaman hidup yang panjang. Muncul dari tanah yang tidak pernah benar-benar mereka kuasai. Tumbuh dari kerja yang tidak mengangkat martabat, lalu mengeras saat rakyat melihat elite tetap berbicara sebagai pemilik sejarah.
Kadang orang yang mulutnya terlalu lama terbungkam tidak langsung bicara pelan ketika akhirnya punya suara.
Itulah yang terjadi di Surakarta.
Solo Wild West: Ketika Kemarahan Masuk ke Jalan Gelap
Bagian paling sulit dari sejarah anti-swapraja adalah kekerasannya.
Pada 17 Oktober 1945, Patih Kasunanan K.R.M.H. Sosrodiningrat IV diculik.
Januari 1946, Barisan Banteng menculik Paku Buwono XII, Kanjeng Ratu Pakubuwono, dan Pangeran Soerjohamidjojo. Mereka ditawan di Kandang Menjangan dan membebaskannya setelah menerima tuntutan rakyat.
Lalu situasi menjadi makin keras.
Pada 15 Maret 1946, Patih baru K.R.M.T. Joedonagoro diculik dan dibunuh. Pada 12 April 1946, sembilan pejabat tinggi kepatihan juga diculik. Di antara mereka ada K.R.M.T. Haryo Poerwodiningrat dan Mr. Drs. Notonagoro. Mereka kemudian dieksekusi.
Kota tidak lagi bergerak dengan kepastian.
Orang bisa mendengar kabar penculikan sebelum tidur. Pagi datang dengan nama korban baru. Di pasar, percakapan mungkin merendah. Di rumah-rumah, orang menahan suara. Tidak semua yang mendukung perubahan siap melihat kekerasan sedekat itu.
Di titik ini, gerakan sosial tidak lagi terlihat bersih.
Korban berjatuhan. Beberapa keluarga mungkin tidak pernah pulih dari ketakutan, sementara kota hidup dalam bisik-bisik, bukan kepastian.
Namun, kita juga tidak boleh terlalu malas dalam membaca sejarah.
Mengutuk kekerasan tanpa membaca akarnya hanya membuat kita merasa sedikit bermoral. Setelah itu, tidak belajar apa-apa.
Pertanyaannya adalah, kenapa kemarahan sebesar itu bisa terjadi?
Kenapa otoritas keraton kehilangan kepercayaan sedalam itu?
Kenapa rakyat dan kelompok politik radikal melihat swapraja sebagai musuh Republik?
Jawabannya kembali ke struktur lama. Ketika terlalu lama mensakralkan ketimpangan, perlawanan sering datang dengan bahasa yang kasar. Ketika terlalu lama tidak memberikan jalan bagi kritikan, ia akan membuka pintu lewat ledakan.
Itu bukan pembenaran, tapi peringatan.
Klaten, Sragen, Boyolali, dan Runtuhnya Wilayah Bawahan
Krisis tidak hanya terjadi di pusat keraton.
Wilayah-wilayah bawahan mulai memutus hubungan administratif. Klaten bergerak pada 26 April 1946. Sragen menyusul. Kota Surakarta juga melepaskan diri pada 18 Mei. Boyolali mengikuti pada 3 Juni 1946.
Langkah ini sangat memukul keraton.
Kasunanan tidak hanya kehilangan wibawa politik dan simboliknya. Ia juga kehilangan akses logistik, pasokan, dan dana. Keuangan istana melemah. Paku Buwono XII bahkan harus meminta dana talangan kepada pemerintah pusat agar abdi dalem tidak membelot karena gaji tidak terbayar.
Di sini, kekuasaan tradisional terlihat rapuh.
Selama wilayah bawahan patuh, istana tampak utuh. Begitu wilayah itu bergerak sendiri, terlihat bahwa kuasa lama sangat bergantung pada jaringan administratif dan ekonomi yang menopangnya.
Rakyat mungkin tidak selalu menyerang istana secara langsung.
Kadang mereka cukup memutus hubungan.
Dan itu sudah cukup membuat pusat kuasa kehilangan napas.
Sutan Sjahrir, Soekarno, dan Intervensi Pusat
Krisis Surakarta akhirnya menyeret pemerintah pusat lebih jauh.
Pada 22 sampai 23 Mei 1946, perundingan kabinet berlangsung di Surakarta. Di tengah situasi itu, kelompok oposisi kiri yang terkait faksi Tan Malaka sempat menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sejak peristiwa tersebut, konflik Surakarta tidak lagi terlihat sebagai urusan lokal.
Presiden Soekarno marah besar.
Bagi pemerintah pusat, kekacauan Surakarta mengancam Republik yang masih rapuh. Belanda belum pergi sepenuhnya. Negara baru membutuhkan konsentrasi. Jika satu wilayah penting terus menjadi arena konflik bersenjata dan perebutan kuasa, stabilitas nasional ikut terancam.
Kemudian pemerintah pusat mengambil langkah darurat.
Pada 6 Juni 1946, pemerintah menerbitkan aturan keadaan bahaya dan membentuk Dewan Pertahanan Daerah di Surakarta. Pada 28 Juni 1946, Soekarno mengeluarkan Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946 untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Surakarta sementara waktu.
Puncaknya datang pada 15 Juli 1946.
Pemerintah menerbitkan PP No. 16/SD Tahun 1946. Pemerintah pusat kemudian menempatkan Surakarta sebagai karesidenan untuk sementara waktu. Setelah itu, pemerintah menunjuk Mr. Iskhaq Tjokroadisuryo sebagai Residen Surakarta pertama, dengan Soediro sebagai wakilnya.
Kata “sementara” terdengar ringan. Tapi dalam sejarah, kata itu bisa berarti “tanpa batas waktu”.
Ketika Negara Memilih Stabilitas
Surakarta kemudian masuk ke jalur administratif baru.
Pemerintah sebelumnya mengakui status istimewa Surakarta. Namun, status itu tidak pernah berkembang menjadi bentuk pemerintahan yang kokoh. Keadaan darurat lalu mendorong negara memilih jalan penertiban. Pemerintah pusat ingin meredam konflik, membebaskan sisa pejabat yang kelompok bersenjata tahan, dan memulihkan roda pemerintahan.
Pilihan itu masuk akal dalam konteks masa itu.
Republik masih muda. Belanda masih mengancam. Konflik lokal bisa merusak konsolidasi nasional. Pemerintah pusat tidak punya kemewahan untuk membiarkan Surakarta terus menjadi arena tarik-menarik kekuasaan.
Namun, stabilitas punya harga.
Ketika negara masuk, konflik anti-feodal tidak otomatis selesai. Ia hanya pindah bentuk. Keraton melemah secara politik, tapi pertanyaan tentang ketimpangan tidak langsung hilang. Rakyat tidak otomatis mendapat jawaban hanya karena swapraja dibekukan.
Inilah ironi yang sering muncul dalam sejarah.
Gerakan sosial menuntut perubahan besar. Negara merespons dengan penertiban. Lalu, setelah debu turun, sebagian pertanyaan lama tetap tertinggal di lantai.
Tidak semua yang tenang berarti selesai.
Kadang hanya lelah.
Kenapa Yogyakarta Bertahan, Surakarta Runtuh?
Perbandingan dengan Yogyakarta membuat Surakarta makin menarik dibaca.
Yogyakarta juga punya akar kerajaan. Namun, ia berhasil mempertahankan status istimewa. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tampil lebih solid. Keduanya mampu membangun posisi politik yang lebih terbaca di mata Republik.
Sementara itu, Surakarta terbelah.
Kasunanan dan Mangkunegaran gagal membangun satu suara. Di tengah krisis sosial, elite tradisional terlihat tidak cukup cepat membaca perubahan. Ketimpangan agraria dan sejarah penindasan buruh tani membuat legitimasi sosial keraton jauh lebih rapuh.
Yogyakarta tampil sebagai sekutu Republik yang kuat.
Surakarta terjebak dalam kecurigaan, fragmentasi, dan tekanan revolusi sosial.
Perbedaan ini menunjukkan satu hal penting: keistimewaan tidak hanya bergantung pada sejarah. Ia juga bergantung pada kemampuan elite membaca zaman, membangun kepercayaan rakyat, dan menyesuaikan diri dengan arus politik baru.
Sejarah memberi modal.
Tapi legitimasi tetap harus dirawat.
Feodalisme Bisa Mati Sebagai Sistem, Tapi Hidup Sebagai Mentalitas
Gerakan Anti-Swapraja di Surakarta menjadi sebuah momen penting karena ia membongkar satu hal yang masih relevan hari ini, bahwa Feodalisme tidak selalu membutuhkan istana. Ia bisa pindah ke kantor pemerintahan, partai, perusahaan, keluarga, bahkan ke kebiasaan memuja jabatan dan takut pada kritik.
Kita sering merasa sudah modern karena memakai bahasa demokrasi. Tapi dalam praktiknya, banyak orang masih memperlakukan kekuasaan seperti sesuatu yang tidak boleh disentuh. Pejabat ingin dihormati, tapi enggan ditanya. Atasan ingin ditaati, tapi jarang mau dikoreksi. Elite ingin dianggap berjasa, tapi tidak suka diperiksa.
Itu feodalisme dengan pakaian baru.
Mungkin tidak ada kereta kencana atau gelar panjang yang dipakai. Tidak ada abdi dalem yang berjalan menunduk. Tapi mentalitasnya masih bisa hidup di tempat lain. Mentalitas merasa lebih tinggi, dan sebagian lain diminta tahu diri.
Di titik ini, sejarah Surakarta berhenti menjadi masa lalu. Ia menjadi cermin yang cukup tidak nyaman.
Ini Kemarahan Kelas yang Lama Ditahan
Gerakan Anti-Swapraja bukan sekadar anti-raja.
Ia adalah kemarahan kelas yang lama ditahan. Ia lahir dari buruh tani, pekerja perkebunan, rakyat kecil, dan kelompok politik yang melihat bahwa kemerdekaan tanpa perubahan sosial hanya akan mengganti bendera, bukan nasib.
Itulah inti masalahnya.
Republik tidak cukup hanya berdiri sebagai negara. Ia harus mengubah hubungan antara penguasa dan rakyat. Kalau rakyat tetap diminta tunduk, Republik hanya menjadi nama baru untuk kebiasaan lama.
Namun, sejarah Surakarta juga memberi peringatan lain.
Kemarahan yang punya alasan tetap bisa melukai ketika kehilangan kendali. Perlawanan terhadap ketimpangan bisa berubah gelap jika kekerasan dianggap jalan pintas. Maka, yang perlu dibaca bukan hanya keberanian gerakan anti-swapraja, tetapi juga bahayanya ketika politik massa masuk ke wilayah dendam.
Keadilan tidak lahir dari penghormatan palsu kepada feodalisme.
Tapi ia juga tidak tumbuh sehat dari kekerasan yang tidak mau dikoreksi.
Surakarta berdiri di antara dua bahaya itu.
Jejak Feodal Hingga Hari Ini
Kamu mungkin merasa Gerakan Anti-Swapraja di Surakarta sudah terlalu jauh masanya dari hari ini. Padahal polanya masih dekat.
Saat rakyat kecil diminta sabar sementara elite bebas mengatur segalanya, sisa feodalisme sedang bekerja. Ketika kritik dianggap tidak sopan, struktur lama masih bernapas. Dan saat jabatan membuat seseorang merasa kebal dari pertanyaan, Republik sedang diuji dari dalam.
Feodalisme modern tidak selalu bicara dengan bahasa keraton. Tapi bisa bicara lewat bahasa birokrasi, perusahaan, keluarga baik-baik, bahkan lewat kalimat sederhana, “Sudah, jangan macam-macam.”
Itu sebabnya sejarah ini penting.
Bukan untuk menghidupkan kebencian kepada keraton. Bukan untuk menertawakan masa lalu. Tapi untuk membaca bagaimana ketimpangan sering menyamar sebagai tata krama, dan bagaimana kepatuhan sering dipoles menjadi nilai luhur.
Rakyat yang merdeka tidak harus kasar. Tapi rakyat yang merdeka juga tidak boleh terus dipaksa menunduk.
Sudah Matikah Anti-Swapraja?
Surakarta pernah menjadi ruang benturan antara Republik yang baru lahir dan feodalisme yang belum rela mati.
Republik datang membawa janji kesetaraan. Tapi struktur lama masih menggenggam privilese, tanah, gelar, dan jarak sosial. Rakyat kecil menanggung benturan itu bukan sebagai teori, melainkan lewat kerja, lapar, takut, dan harapan.
Gerakan anti-swapraja lahir dari sana.
Gerakan ini tidak bisa dibaca sebagai amarah kosong. Tapi ia juga tidak boleh disucikan sebagai gerakan tanpa noda. Anti-Swapraja adalah ledakan sosial yang memperlihatkan betapa mahalnya perubahan ketika ketimpangan terlalu lama dipelihara.
Sejarah ini bukan tentang keraton yang kehilangan kekuasaan politiknya. Tapi, apakah Gerakan Anti-Swapraja sudah berhenti saat itu?
Karena mungkin selama kekuasaan masih minta dihormati lebih dulu daripada diuji, gerakan ini belum benar-benar mati. Ia hanya berganti pakaian. @tabooo
