Tabooo.id: Deep – “Kalau saya digaji dua juta sebulan, saya ini masuk yang mana, Pak”. Pertanyaan itu mungkin tak pernah terdengar di ruang rapat DPR yang dingin dan tertata rapi. Namun di luar gedung parlemen di kontrakan sempit, warung kopi pinggir jalan, hingga ruang tunggu puskesmas banyak kepala keluarga memendam kegelisahan yang sama. Mereka menghitung penghasilan, lalu mencoba menebak nasibnya sendiri.
Pada Rabu, (11/2/2026) siang, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris membawa keresahan itu ke forum resmi. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Ketua BPJS Kesehatan, serta Dewan Pengawas BPJS, ia menyinggung istilah teknis yang dampaknya terasa sangat personal desil 1 sampai 10.
Sekilas, istilah tersebut terdengar akademis. Dalam praktiknya, klasifikasi itu menentukan siapa yang menerima bantuan iuran BPJS dan siapa yang harus membayar secara mandiri.
Desil dan Batas yang Menentukan
Pemerintah membagi penduduk ke dalam sepuluh kelompok pendapatan yang disebut desil. Melalui pembagian itu, pemerintah menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya berasal dari desil 1 hingga 5. Begitu seseorang tercatat masuk desil 6, bantuan iuran langsung berhenti.
Di sinilah persoalan mengemuka. Banyak warga tidak memahami bagaimana negara menghitung dan menetapkan posisi mereka. Penjelasan yang rinci dan mudah dipahami publik pun belum sepenuhnya tersedia.
Charles menyebut adanya informasi bahwa warga berpenghasilan sekitar Rp 2 juta per bulan sudah tergolong desil 6. Jika klasifikasi itu berlaku, mereka otomatis kehilangan hak atas PBI.
Pertanyaan sederhana pun muncul cukupkah Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan untuk hidup layak di tengah harga kebutuhan yang terus merangkak naik?
Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, ikut menyoroti hal serupa. Ia menggambarkan seorang kepala keluarga dengan gaji Rp 3 juta atau Rp 4,5 juta per bulan. Angka tersebut mungkin terlihat stabil di atas kertas. Kenyataannya, ia harus membiayai istri dan anak-anaknya.
Setiap bulan ia membayar uang sekolah. Tagihan listrik datang tanpa kompromi. Harga beras dan kebutuhan pokok perlahan naik.
Di tabel statistik, nominal tampak netral. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan terasa nyata.
Logika Angka dan Dinamika Hidup
Menanggapi sorotan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) berwenang merinci klasifikasi desil. Ia kemudian memberikan ilustrasi sederhana agar publik memahami gambaran besarnya.
Jika jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 280 juta jiwa, maka tiap desil mencakup kurang lebih 28 juta orang. Setelah itu, BPS mengurutkan pendapatan dari yang terendah hingga tertinggi dan membaginya secara merata.
Dalam ilustrasi tersebut, kelompok desil 1 bisa memiliki rata-rata pendapatan sekitar Rp 500.000 per bulan. Kelompok berikutnya mungkin berada di kisaran Rp 750.000 hingga Rp 900.000. Angkanya terus meningkat sampai desil 10, yang rata-ratanya dapat mencapai Rp 5 juta atau Rp 8 juta per bulan.
Penjelasan itu runtut secara matematis. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mengikuti rata-rata.
Pendapatan sebagian warga naik turun setiap bulan. Selain itu, biaya hidup di kota besar jauh berbeda dibandingkan di desa. Perbedaan tersebut membuat satu angka rata-rata tidak selalu menggambarkan kemampuan riil seseorang.
Sistem Bertemu Kenyataan
Seorang buruh harian di pinggiran kota, misalnya, bekerja sesuai ketersediaan proyek. Pada saat proyek ramai, ia bisa membawa pulang Rp 2,5 juta. Ketika pekerjaan sepi, penghasilannya turun menjadi Rp 1,5 juta.
Administrasi mungkin mencatatnya dalam satu kategori tertentu. Sementara itu, ia sendiri harus menyesuaikan hidupnya dari minggu ke minggu.
Suatu hari anaknya jatuh sakit. Ia bergegas menuju fasilitas kesehatan dengan harapan PBI menanggung biaya pengobatan. Di meja administrasi, petugas memberi tahu bahwa statusnya sudah nonaktif.
Informasi itu disampaikan singkat. Dampaknya terasa panjang.
Sepanjang perjalanan pulang, ia menimbang pengeluaran. Uang belanja harus diatur ulang. Cicilan mungkin perlu ditunda. Pilihan-pilihan kecil terasa berat karena menyangkut kesehatan anaknya.
Ia tidak mempersoalkan teori statistik. Ia hanya ingin kepastian perlindungan.
Transparansi dan Rasa Keadilan
Perdebatan mengenai desil melampaui soal istilah teknis. Isu ini menyentuh transparansi dan rasa keadilan sosial. Ketika klasifikasi menentukan akses layanan kesehatan, masyarakat berhak mengetahui mekanismenya secara jelas.
Keterbukaan memberi ruang bagi warga untuk memahami posisi mereka. Sebaliknya, ketidakjelasan memicu kebingungan dan kecurigaan.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan besar. Negara harus menjaga anggaran tetap terkendali sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. Temuan peserta dari kelompok ekonomi atas yang terdaftar sebagai PBI menunjukkan adanya persoalan akurasi data.
Kondisi tersebut menuntut perbaikan berkelanjutan. Sistem perlu akurat. Komunikasi juga harus transparan.
Angka, Variasi, dan Rasa Aman
Bagi pembuat kebijakan, desil mempermudah perhitungan dan distribusi anggaran. Bagi masyarakat, klasifikasi itu menentukan rasa aman ketika risiko sakit datang tiba-tiba.
Rata-rata pendapatan bisa dihitung secara presisi. Namun tekanan hidup hadir dalam banyak variasi.
Kepala keluarga bergaji Rp 4 juta di kota besar menghadapi beban sewa, transportasi, dan pendidikan yang tinggi. Di tempat lain, warga dengan penghasilan sama mungkin memiliki struktur pengeluaran berbeda. Variasi itu menciptakan realitas yang tidak seragam.
Karena itu, publik kembali mengajukan pertanyaan mendasar apakah kebijakan cukup peka membaca perbedaan tersebut?
Di luar ruang rapat, masyarakat tidak berbicara tentang desil dalam istilah teknis. Mereka berbicara tentang kecukupan, tentang biaya berobat, tentang masa depan anak.
Saat seorang ayah berdiri di depan loket rumah sakit, ia tidak memikirkan grafik pendapatan nasional. Ia hanya berharap negara benar-benar hadir.
Dan di situlah pertanyaan itu kembali menggema bukan sekadar tentang angka, melainkan tentang keadilan mampukah sistem melihat manusia di balik statistik? @dimas
