Tabooo.id: Deep – Angka sering terlihat netral, tapi tidak di Papua. Di balik persentase itu ada keluarga yang setiap hari bernegosiasi dengan keterbatasan. Ada wilayah yang perlahan membaik, tapi ada juga yang tetap jalan di tempat.
Lalu kita bertanya, sebenarnya yang bermasalah itu kemiskinannya, atau cara kita membaca kemiskinan?
Kesenjangan yang masih terbuka
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut rata-rata kemiskinan di sejumlah wilayah Papua masih berada jauh di atas angka nasional.
“Ini bukan bagus, di atas. Karena makin besar angkanya menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang miskin besar,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, angka kemiskinan nasional berada di 8,25 persen. Sementara beberapa wilayah di Papua masih menembus lebih dari 20 persen.
Data yang naik turun, tapi tidak seragam
Papua tidak bergerak sebagai satu tubuh yang utuh.
- Papua Pegunungan turun dari 32,97 persen (2024) menjadi 27,21 persen (2025)
- Papua Tengah stagnan di 29,45 persen
- Papua Barat Daya turun ke 17,5 persen
- Papua Selatan justru naik dari 17,44 persen menjadi 19,26 persen
Di titik ini, angka tidak lagi sekadar statistik. Ia menjadi peta ketimpangan yang tidak sinkron.
Wawancara data: cara BPS membaca kemiskinan
Menurut Ika dari BPS, kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar.
“Pengukuran kemiskinan dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Ini menjadi dasar dalam menentukan garis kemiskinan,” jelasnya.
Sementara Iqbal Mukti Pratama menekankan pentingnya melihat detail sosial di balik angka.
“Tidak hanya melihat angka, tetapi juga profilnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti inflasi pangan sebagai faktor krusial.
Di Papua Barat, lebih dari 74 persen pengeluaran masyarakat berasal dari kebutuhan makanan. Artinya, sedikit guncangan harga bisa langsung menggeser status ekonomi warga.
Suara pembangunan dari lapangan
Paulus menambahkan, listrik dan infrastruktur menjadi kunci yang sering diabaikan.
Ia menilai tanpa energi yang stabil, investasi sulit masuk dan potensi daerah tertahan.
“Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga rumah tangga bisa berkembang,” ujarnya.
Ketimpangan Papua yang Berulang Setiap Tahun
Kalau satu wilayah turun, tapi wilayah lain stagnan atau naik, maka masalahnya bukan hanya ekonomi.
Ini tentang sistem yang bergerak tidak serempak. Tentang geografi, distribusi kebijakan, dan struktur yang membuat sebagian wilayah selalu tertinggal di garis start.
Kemiskinan di Papua bukan hanya angka yang tinggi. Tapi juga pola yang berulang tanpa perubahan kecepatan yang sama.
Dampak Papua yang Tidak Banyak Disadari
Ketika satu wilayah masih bertahan di angka kemiskinan di atas 20 persen, dampaknya tidak berhenti di sana.
Akses pendidikan jadi terbatas. Layanan kesehatan tidak merata. Peluang kerja tidak tumbuh seimbang.
Dan mungkin kamu tidak tinggal di Papua, tapi ketimpangan seperti ini perlahan ikut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Karena masalah yang tidak selesai di satu tempat, pada akhirnya selalu mencari jalan ke tempat lain.
Papua dalam Cermin Kebijakan Kita
Kita terlalu sering fokus pada “angka turun atau naik”.
Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa penurunannya tidak terjadi secara seragam?
Apakah ini soal medan geografis yang ekstrem? Atau ada desain kebijakan yang belum benar-benar menyentuh akar masalah?
Atau jangan-jangan, kita terlalu nyaman membaca statistik tanpa benar-benar membaca realitas di baliknya?
Closing: Pertanyaan yang Belum Selesai
Kalau satu provinsi bisa bergerak maju sementara yang lain tetap tertahan, mungkin yang perlu kita pertanyakan bukan lagi datanya.
Tapi, apakah kita benar-benar sedang menyelesaikan masalahnya, atau hanya memindahkan sorotan kameranya? @dimas
