Tabooo.id: Deep – Di ruang makan yang seharusnya hangat, kini sering sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena semua kepala menunduk ke layar. Jari bergerak, mata fokus, tapi hubungan pelan-pelan menghilang.
Lalu negara masuk. Membatasi. Mengatur. Bahkan, melarang.
Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi memberlakukan PP Tunas, aturan yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Tujuannya jelas: melindungi. Tapi pertanyaannya lebih dalam dari sekadar regulasi—apa sebenarnya yang sedang kita lawan?
Awkward Dulu, Baru Sadar
Di awal, pasti canggung.
Anak-anak yang terbiasa hidup dalam notifikasi, tiba-tiba harus berhadapan dengan dunia tanpa “like”, tanpa “scroll”, tanpa validasi instan. Mereka mungkin merasa kosong. Bahkan gelisah.
Tapi justru di situ titik baliknya.
Seorang ibu, Aisyah (54), melihat ini sebagai proses adaptasi. Menurutnya, media sosial bukan sekadar hiburan—ia sudah mengubah ritme hidup anak-anak. Terlalu cepat, terlalu bising, terlalu tanpa filter.
“Awalnya awkward, tapi lama-lama mereka sadar ada hal lain yang lebih seru dari sosmed,” katanya.
Kalimat itu sederhana. Tapi implikasinya besar.
Karena mungkin, selama ini anak-anak tidak pernah benar-benar diberi alternatif.
Pisau Bernama Sosial Media
Media sosial itu netral. Seperti pisau.
Di tangan chef, ia menciptakan makanan. Di tangan yang salah, ia melukai.
Masalahnya, kita sering memberi “pisau” itu ke anak-anak tanpa panduan.
Aisyah menyebut, tantangan terbesar hari ini bukan hanya teknologi, tapi absennya komunikasi yang jujur di keluarga. Informasi mengalir deras, tapi makna tidak pernah benar-benar diproses.
Dan di situlah risiko muncul: kecanduan, gangguan tidur, bahkan tekanan mental.
Generasi yang Kehilangan Interaksi Nyata
Deni (31), seorang ayah dari Tangerang Selatan, melihat fenomena yang lebih konkret. Anak-anak makin sibuk dengan dunia mereka sendiri.
Interaksi? Menurun.
Empati? Mulai tumpul.
Ia membandingkan dengan generasi 90-an—masa di mana bermain berarti keluar rumah, bukan masuk aplikasi.
“Biar bisa lebih berinteraksi,” katanya singkat.
Namun di balik itu, ada kegelisahan yang lebih besar: apakah anak-anak hari ini tumbuh sebagai manusia sosial, atau hanya pengguna aktif platform?
Negara Hadir, Tapi Cukupkah?
Pemerintah punya alasan.
Privasi anak terancam. Data mereka rentan. Dan paparan konten tanpa filter bisa membentuk pola pikir yang belum siap mereka tanggung.
Kementerian Kesehatan bahkan menyoroti dampak nyata: perilaku adiktif, gangguan tidur, hingga masalah kesehatan mental.
Secara logika, pembatasan ini masuk akal.
Tapi secara realitas, ini baru permukaan.
Karena regulasi bisa membatasi akses, tapi tidak bisa menggantikan peran orang tua. Tidak bisa membangun kedekatan emosional. Tidak bisa mengajarkan anak cara berpikir.
Dan di sinilah letak paradoksnya.
Kita mencoba memperbaiki dampak teknologi, tanpa benar-benar memperbaiki cara kita membesarkan manusia di dalamnya.
Tabu yang Sebenarnya
Mungkin ini bukan sekadar soal sosial media.
Mungkin ini tentang kita yang terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu nyaman menyerahkan “pengasuhan” ke layar.
Dalam perspektif Tabooology, hal-hal seperti ini bukan untuk dihindari, tapi dianalisis. Tabu bukan larangan—ia adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang belum selesai kita pahami.
Dan mungkin, yang belum kita pahami adalah ini:
Bahwa anak-anak tidak butuh dunia yang sepenuhnya aman. Mereka butuh dunia yang dijelaskan.
Lalu, Ini Solusi atau Ilusi?
Pembatasan ini bisa jadi awal yang baik.
Tapi tanpa kesadaran kolektif, ia hanya akan jadi tambalan.
Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa ketat aturan dibuat tapi seberapa jernih kita berpikir tentang peran teknologi dalam hidup manusia.
Anak-anak mungkin akan terbiasa tanpa sosial media.
Pertanyaannya, apakah kita orang dewasa juga siap? @jeje
