Tabooo.id: Nasional – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Komisaris Utama Pertamina 2019–2024, akan hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pada Selasa, 27 Januari 2026.
Ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji menanyakan jadwal saksi lainnya pada sidang Kamis (22/1/2026) malam. Jaksa menyatakan hanya Ahok yang bisa hadir. Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan kemungkinan absen karena sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Sidang juga akan memanggil empat ahli untuk menambah keterangan saksi.
Anak Riza Chalid Ikut Jadi Tersangka
Muhammad Kerry Adriano Riza, anak M. Riza Chalid, ikut didakwa dalam kasus ini. Jaksa menuduhnya bermain dalam dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara Rp 285 triliun. Angka itu berasal dari dua sumber: kerugian keuangan negara Rp 70,5 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp 215 triliun.
Kerugian itu muncul dari impor BBM yang melebihi kuota, penjualan solar nonsubsidi, dan keuntungan ilegal dari selisih harga perolehan minyak mentah dan BBM. Kerugian keuangan negara mencapai USD 2,7 miliar, sedangkan kerugian perekonomian negara menembus USD 2,6 miliar.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan
Kasus ini menegaskan bahwa sistem hukum bergerak cepat. Polisi dan jaksa mampu menghadirkan saksi dan menelusuri jejak pelaku, menguntungkan publik yang menuntut transparansi.
Namun rakyat tetap menanggung dampak tata kelola yang buruk. Harga BBM membengkak, perekonomian menjadi tidak efisien, dan kerugian negara terasa hingga jangka panjang.
Anak Riza Chalid menjadi sorotan sebagai figur kunci dari keluarga yang terkait kasus ini, sementara Ahok hadir untuk menjelaskan tata kelola Pertamina yang kontroversial. Publik menyaksikan persaingan antara hukum, elite bisnis, dan hak masyarakat atas transparansi.
Refleksi Akhir
Kasus ini mengingatkan kita satu hal sederhana ketika miliaran dolar hilang di meja impor minyak, publiklah yang membayar tagihan. Ketika saksi hadir dengan fakta dan catatan lengkap, frustrasi pun wajar. Keadilan kadang lamban, sementara kerugian terus menumpuk.
Di dunia yang cepat menghitung rugi dan untung, pertanyaan akhirnya tetap sama: siapa yang benar-benar menanggung biaya dari kesalahan sistem ini? (red)
